Liga Arab Tolak Relokasi Warga Gaza

LIGA Arab menolak upaya pemindahan (relokasi) warga Palestina di Jalur Gaza dan menegaskan aktivitas untuk itu, baik melalui pemukiman ulang, aneksasi, atau perluasan permukiman telah terbukti gagal di masa lalu.

“Melanggar prinsip-prinsip yang telah mapan dan komitmen jangka panjang, yang mendapat konsensus Arab dan internasional, hanya akan memperpanjang konflik dan membuat perdamaian semakin sulit dicapai,” demikian pernyataan Liga Arab pada Minggu (26/1) waktu setempat.

Liga Arab kembali menegaskan perjuangan rakyat Palestina adalah tentang tanah dan manusia, dan upaya untuk mencabut mereka dari tanah melalui relokasi, aneksasi, atau perluasan permukiman telah berulang kali gagal di masa lalu.

Baca juga : Proposal Relokasi Warga Palestina oleh Donald Trump Ditolak Secara Global

Organisasi tersebut menekankan bahwa upaya semacam itu “ditolak dan melanggar hukum internasional. ”Liga Arab juga menyatakan bahwa “memaksa orang untuk meninggalkan tanah mereka hanya bisa disebut sebagai pembersihan etnis.”

Dalam pernyataannya, Liga Arab menekankan situasi saat ini memerlukan upaya terus-menerus dari semua pihak untuk memperkuat dan mempertahankan gencatan senjata sebagai langkah awal untuk segera memulai rekonstruksi Gaza dan menyembuhkan luka rakyatnya, yang telah mengalami 15 bulan berturut-turut dari perang brutal.

"Infrastruktur Jalur Gaza telah mengalami kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang modern,” lanjut pernyataan itu.

Baca juga : Gencatan Senjata Israel dan Hamas Tunggu Pelantikan Trump

Liga Arab juga menyerukan kepada semua negara yang meyakini solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian untuk bekerja secara serius dan segera memulai proses yang kredibel guna mewujudkan solusi ini dan menerapkannya di lapangan sesegera mungkin.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi bertemu dengan pejabat PBB untuk Gaza, Sigrid Kaag, di Amman, Yordania pada Minggu (26/1) waktu setempat. Pertemuan dilakukan untuk membicarakan mengenai bantuan pascagencatan senjata Israel dan Hamas.

Safadi juga menyampaikan penolakan gagasan pemindahan warga Palestina ke Yordania. Pernyataan Ayman Safadi diperkuat juga dengan penekanan bahwa Yordania selalu mengawal isu Palestina, sekaligus menyebut pentingnya kedaulatan Palestina atas tanah mereka sendiri.

Baca juga : Telepon Trump, Netanyahu: Israel Harus Tuntaskan Kemenangan atas Proksi Iran

"Prinsip kami jelas, dan posisi Yordania yang teguh untuk mempertahankan keberadaan Palestina di tanah mereka tetap tidak berubah dan tidak akan pernah berubah," kata Safadi dalam konferensi pers bersama di Amman dengan Sigrid Kaag.

"Solusi untuk masalah Palestina terletak di Palestina; Yordania untuk orang Yordania dan Palestina untuk orang Palestina," tambahnya.

Warga Palestina mengecam usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar mereka dipindahkan dari Jalur Gaza dengan dikirim ke Mesir dan Yordania - sebuah usulan yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembersihan etnis.

Baca juga : Trump Diperkirakan tidak Batasi Pengiriman Senjata ke Israel

Trump sempat mengatakan bahwa sudah waktunya untuk "membersihkan" Jalur Gaza, dan mendesak para pemimpin Yordania dan Mesir untuk menerima warga Palestina dari Gaza, baik untuk sementara maupun secara permanen.

Usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh warga Palestina, dengan Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah mengatakan bahwa usulan tersebut akan melanggar "garis merah". Sementara penduduk Gaza bersikeras bahwa mereka akan tetap tinggal di daerah tersebut.

"Tidak mungkin bagi orang-orang untuk menerima ini," kata warga Palestina, Nafiz Halawa dikutip dari Al Jazeera.

"Orang-orang yang lemah mungkin pergi karena penderitaan yang mereka alami, tetapi gagasan untuk meninggalkan negara kami, itu benar-benar mustahil."

Ide merelokasi warga Gaza memicu reaksi keras dari kelompok pejuang Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam. Jihad Islam mengecam gagasan Trump, menyebutnya sebagai dorongan untuk ‘kejahatan perang’. Kelompok itu menggambarkan rencana itu sebagai ‘menyedihkan’.

"Usulan ini termasuk dalam kerangka mendorong kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memaksa rakyat kami meninggalkan tanah mereka,” tegas Jihad Islam.

Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich menyambut baik gagasan Trump. Ia mengatakan, gagasan untuk membantu mereka menemukan tempat lain untuk memulai kehidupan yang lebih baik adalah gagasan yang hebat.

"Setelah bertahun-tahun mengagungkan terorisme, mereka akan dapat membangun kehidupan baru dan baik di tempat lain," kata Smotrich.

Di sisi lain, pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan Israel mencerminkan "kemenangan bersejarah" bagi rakyat Palestina dan faksi-faksi perjuangan, demikian menurut seorang petinggi Hamas.

Sejumlah 200 warga Palestina dibebaskan Israel pada Sabtu (25/1) sebagai ganti atas empat tentara Israel yang dibebaskan Hamas sebagaimana disepakati dalam perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Dari jumlah yang dibebaskan dari tahanan Israel tersebut, 70 orang di antaranya dideportasi ke Mesir. Pembebasan pada Sabtu tersebut dilakukan menyusul bebasnya 90 tahanan Palestina dari Israel pada 19 Januari yang diganti dengan tiga sandera Israel.

Kesepakatan tersebut merupakan "tahapan yang terang dalam perjuangan yang menunjukkan bahwa rakyat Palestina mampu membela haknya dari cengkeraman penjajahan Israel," ucap petinggi Hamas Zaher Jabarin dalam pertemuan dengan warga Palestina yang baru dibebaskan tersebut.

"Pencapaian ini merupakan satu langkah lagi menuju kebebasan sempurna bagi rakyat kita, dan tekad kita akan terus kuat mengalahkan batasan dan ketidakadilan penjajahan," kata Jabarin. (Ant/P-3)