PBB Tolak Usulan Donald Trump untuk Merelokasi Warga Palestina dari Jalur Gaza

PBB, Senin (27/1), menolak usulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza.

"Kami menentang setiap rencana yang akan menyebabkan pemindahan paksa penduduk atau mengarah pada pembersihan etnik dalam bentuk apa pun," tegas juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers.

Pada Sabtu (25/1), Trump menyerukan untuk 'membersihkan' Jalur Gaza dan memindahkan warga Palestina ke Mesir dan Yordania, dengan menyebut wilayah tersebut sebagai 'lokasi yang telah hancur total' akibat aksi genosida Israel.

Baca juga : Gedung Putih Sambut Tersangka Penjahat Perang Israel Yoav Gallant

Dujarric mengingatkan bahwa Mesir, Yordania, dan Liga Arab juga telah menolak usulan Trump tersebut.

Mesir, Yordania, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengeluarkan pernyataan yang dengan tegas menolak segala seruan untuk pemindahan atau relokasi warga Palestina dari tanah mereka.

Situasi di Tepi Barat

Mengenai wilayah Tepi Barat yang berpotensi menjadi 'Jalur Gaza baru' di tengah meningkatnya serangan militer Israel, Dujarric menyatakan, "Kami sangat prihatin dengan memburuknya situasi di Tepi Barat."

Baca juga : Palestina Kecam Aksi AS Memveto Resolusi Gencatan Senjata di Jalur Gaza

Ia dengan tegas mengkritik aktivitas kekerasan tak terkendali oleh pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat.

Dujarric juga mengimbau semua pihak untuk tidak mengalihkan perhatian dari bagian-bagian lain, meskipun Jalur Gaza tetap menjadi fokus utama.

Mengenai situasi terkini di Tepi Barat, Dujarric menyampaikan peringatan dari Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) terkait memburuknya situasi di Jenin dan kamp pengungsi di wilayah itu.

Baca juga : PBB Sesalkan Veto AS terhadap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Operasi militer Israel yang telah berlangsung selama tujuh hari sejak 21 Januari telah menyebabkan korban jiwa, serta menghancurkan jalan dan infrastruktur.

Ia mengingatkan tentang pembunuhan seorang balita Palestina oleh Israel, akhir pekan lalu, dan menambahkan, "Sejak operasi di Jenin dimulai pada 21 Januari, telah dilaporkan 16 kematian."

"Selain itu, hari ini di kamp pengungsi Tulkarm, serangan udara dilaporkan telah menewaskan dua warga Palestina, meningkatkan kekhawatiran atas penggunaan kekuatan yang melampaui standar penegakan hukum," tambahnya.

Baca juga : Paus Fransiskus Desak Penyelidikan Genosida Israel di Gaza

Dujarric juga menegaskan bahwa rumah sakit bukanlah target serangan dan harus dilindungi setiap saat, menyoroti pengepungan Rumah Sakit Pemerintah Tulkarm oleh pasukan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki akibat perang Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 47.300 orang dan melukai 111.500 lainnya sejak 7 Oktober 2023.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya 880 warga Palestina tewas dan lebih dari 6.700 lainnya terluka akibat serangan pasukan Israel di wilayah pendudukan tersebut.

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, menghentikan perang genosida Israel di wilayah itu.

Pada Juli, Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa pendudukan Israel yang sudah berlangsung lama atas wilayah Palestina adalah ilegal, dan menyerukan pengosongan semua permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. (Ant/Z-1)