Pemerintah Indonesia Kembali Pulangkan WNI dari Suriah

PEMERINTAH Indonesia kembali melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) dari Suriah dan akan tiba di Tanah Air pada Minggu (14/12) besok.

"Iya betul (pemerintah kembali lakukan evakuasi WNI dari Suriah)," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha pada Sabtu (14/12).

Menurut informasi, jadwal evakuasi WNI Gelombang II dari Suriah yang akan tiba besok Minggu, di T3 Bandara Soetta akan dibagi menjadi dalam dua kelombok. Untuk kelompok I tiba pukul 14.45 WIB dan kelompok II tiba pukul 15.10 WIB.

Baca juga : 37 WNI dari Damaskus Mulai Terbang ke Jakarta

Kendati demikian, pihak Kemlu masih belum bisa memastikan berapa jumlah WNI yang dievakuasi pada Gelombang II tersebut.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Suriah. Sebanyak 37 WNI yang terdiri dari 35 WNI dan 2 staf pendamping KBRI Damaskus telah tiba dengan selamat di Tanah Air pada Kamis (12/12).

Pemerintah berencana memfasilitasi evakuasi gelombang kedua. Hingga saat ini tercatat 97 WNI menyatakan kesediaannya untuk mengikuti proses evakuasi.

Baca juga : Kemenlu RI Sebut Polisi AS Selidiki Penyerangan pada 2 Remaja WNI

Adapun 37 WNI pada gelombang pertama dievakuasi melalui jalur darat dari Damaskus menuju Beirut pada 10 Desember dan diterbangkan menggunakan penerbangan komersial menuju Jakarta. Para WNI berasal dari beberapa daerah yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Lampung.

Menyikapi situasi keamanan di Suriah setelah penggulingan pemerintahan Bashar Al-Assad, KBRI Damaskus menetapkan status Siaga I untuk seluruh wilayah Suriah per 7 Desember 2024.

"Pemerintah mengambil langkah-langkah antara lain koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait, pemutakhiran rencana kontingensi termasuk rute evakuasi, pertemuan hibrida dengan para WNI di wilayah Suriah, dan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk menjamin safe corridor pergerakan WNI ke perbatasan," begitu pernyataan resmi Kemenlu RI. (Ndf/P-3)