Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri Tiongkok menyebut terus memantau situasi di Suriah secara cermat pascaruntuhnya rezim Bashar Al-Assad sehingga negara tersebut dikuasai pasukan oposisi. Rezim di Suriah dipastikan jatuh pada Minggu (8/12) setelah pasukan militernya kehilangan kendali atas Ibu Kota Damaskus yang diserbu pasukan oposisi bersenjata sejak Sabtu (7/12).
"Kami memantau situasi di Suriah dengan saksama, berharap stabilitas akan segera pulih, dan pihak-pihak terkait akan menemukan penyelesaian melalui jalur politik yang akan memulihkan stabilitas dan ketertiban di Suriah," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (9/12).
Mao Ning pun menyebut kedaulatan dan keutuhan teritorial Suriah harus dihormati. Namun ia tidak menjawab saat ditanya apakah pemerintah Tiongok telah melakukan kontak dengan Bashar al-Assad.
"Masa depan Suriah harus diputuskan oleh rakyat Suriah. Kami berharap pihak-pihak terkait akan menemukan penyelesaian politik demi kepentingan masa depan rakyat Suriah. Hubungan persahabatan Tiongkok dengan Suriah adalah untuk semua rakyat Suriah," ungkap Mao Ning.
Pertempuran di Damaskus menjadi babak akhir dari perang saudara Suriah yang berlangsung sejak 2011. Eskalasi pertempuran antara pasukan rezim dengan kelompok oposisi pecah pada 27 November 2024 dari kawasan pedesaan di barat Aleppo, kota besar di Suriah utara.
Selama 10 hari, pasukan oposisi melancarkan serangan kilat, merebut kota-kota penting mulai dari Idlib dan Aleppo pada 30 November hingga Hama pada 5 Desember dan kemudian pada Minggu (7/12), ibu kota Suriah, Damaskus dan kemudian mengambil alih sejumlah wilayah di Suriah.
Kemajuan pesat tersebut, yang didukung oleh unit-unit militer yang membelot, menyebabkan runtuhnya rezim Assad setelah 13 tahun perang saudara.
Peristiwa tersebut menandai runtuhnya rezim Partai Baath, yang telah memerintah Suriah sejak 1963. Bashar Al-Assad, pemimpin rezim Baath Suriah yang digulingkan, memutuskan mundur dari jabatannya dan melarikan diri ke Rusia.
Rusia juga turut menyatakan dukungan untuk menjalankan proses politik yang inklusif sebagaimana amanat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2254 yang disahkan pada 2015.
Istana Kepresidenan Rusia, yang juga dikenal sebagai Kremlin, mengonfirmasi pada Senin bahwa mantan pemimpin rezim Suriah Bashar al-Assad dan keluarganya diberi suaka oleh Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan tengah berdialog dengan Turki dan negara-negara lain di kawasan itu mengenai topik Suriah. (Ant/P-3)
MENTERI Dalam Negeri Suriah Anas Khattab mengatakan bahwa pasukan keamanan telah memberlakukan gencatan senjata di dalam Kota Suwayda.
JUMLAH korban tewas akibat konflik bersenjata yang melanda Provinsi Suwayda, wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Druze di Suriah, kini telah mencapai sedikitnya 1.120 jiwa.
PASUKAN keamanan dalam negeri Suriah berhasil menegakkan gencatan senjata di Kota Suwayda, membuka jalan menuju pertukaran tahanan dan pemulihan ketertiban secara bertahap.
PEMERINTAH Suriah menyatakan pertempuran di Suwayda, wilayah selatan negeri itu, telah dihentikan sejak Minggu (20/7).
PASUKAN otoritas sementara Suriah pada Sabtu (19/7) mulai menyebar di seluruh Provinsi Suwayda untuk melaksanakan fase pertama kesepakatan gencatan senjata.
PRESIDEN sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa, mendesak Suku Badui agar sepenuhnya mematuhi kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri bentrokan berdarah dengan kelompok bersenjata Druze.
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved