Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
MANTAN Utusan Tetap untuk PBB Darmansjah Djumala menyoroti penggunaan frasa klaim tumpang tindih dalam pernyataan bersama Indonesia-Tiongkok yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping di Beijing, 9 November lalu.
Ia menilai hal tersebut membuat situasi jadi bermasalah. Padahal, pernyataan bersama itu idealnya untuk meminimalkan konflik. "Kalau frasa itu tidak ada, semua akan berjalan lancar," ujarnya pada seminar Navigate the Future of the Indo-Pacific di Jakarta, Kamis (21/11/2024)
Mantan duta besar Indonesia untuk Polandia itu berpendapat pernyataan bersama tersebut tidak akan menimbulkan ketegangan jika frasa klaim tumpang tindih tidak disebutkan. Djumala menekankan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim di Laut China Selatan.
"Posisi teritorial laut dan ZEE kami sangat jelas. Kami punya koordinatnya dan itu sudah tercantum dalam UNCLOS 1982. Itu tercatat jelas," katanya.
Ia menambahkan kerja sama pembangunan bahkan dianjurkan dalam Kode Etik (Code of Conduct/COC) dan klausa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diikuti dengan promosi yang baik. Oleh karena itu, seharusnya ada frasa tambahan lagi yang menyebutkan kerja sama pembangunan sesuai aturan internasional UNCLOS 1982 dalam pernyataan bersama tersebut.
"Kalau saya ada di sana, saya akan dorong (untuk memasukkan frasa UNCLOS 1982)," ujar Djumala yang juga mantan duta besar Austria itu.
Namun demikian, ia menilai komunitas ASEAN tidak perlu khawatir mengenai kerja sama maritim Indonesia-Tiongkok. Dosen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran itu mengatakan semua pihak perlu menunggu sampai pernyataan bersama itu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
"Ini sangat bilateral, (kerja sama maritim Indonesia-Tiongkok) tidak mengubah komitmen kami terhadap aturan maritim bilateral kita. Tidak ada yang berubah," kata Djumala.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto saat berkunjung ke Tiongkok pada 9 November, menyepakati pernyataan bersama dengan Presiden Xi Jinping terkait dengan penguatan kerja sama strategis dan komprehensif di sejumlah bidang.
Dalam pernyataan yang memuat 14 poin tersebut, Indonesia dan Tiongkok sepakat membangun pola baru kerja sama dan pembangunan di semua lini, termasuk interaksi antarmasyarakat, kerja sama pembangunan maritim, serta kerja sama pertahanan dan keamanan. (Ant/P-3)
dengan kesepakatan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), tidak ada lagi hambatan ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa
Dia juga memberikan apresiasi kepada sang pelatih, Indra Wijaya atas kontribusi besar dalam pencapaiannya kali ini.
PEBULU tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan sukses merebut gelar juara di ajang Macau Terbuka 2025 setelah mengalahkan wakil Malaysia, Justin Hoh.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (31/7) yang mengubah tarif timbal balik terhadap puluhan negara.
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo (M) 8,8 mengguncang Semenanjung Kamchatka, Rusia, dengan kedalaman 19 kilometer.
PRANCIS, Inggris dan sejumlah negara lain mulai menunjukkan komitmen yang lebih nyata dalam mendukung pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat.
Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menunjukkan komitmennya dalam menjawab tantangan global melalui kegiatan pengabdian masyarakat.
Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang mencurigai aktivitas di sebuah rumah kos di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Pemerintah Kota Shanghai telah mengevakuasi hampir 283.000 warga pada Rabu (30/7) sebagai langkah antisipasi menghadapi Topan Co-May yang diperkirakan akan menghantam
TIONGKOK kini turut bersiaga menghadapi kemungkinan datangnya gelombang tsunami.
KESEPAKATAN damai antara Thailand dan Kamboja akhirnya tercapai dalam perundingan yang dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved