Apakah Semua Negara Masuk Anggota PBB dan Bagaimana Syarat untuk Bisa Bergabung? Begini Penjelasannya

PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi antarpemerintah terbesar di dunia, dengan keanggotaan saat ini sebanyak 193 negara anggota. Setiap negara anggota memiliki perwakilan yang sama di Majelis Umum PBB. 

PBB dibentuk tahun 1945 setelah Perang Dunia II. Misinya adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan mencegah konflik, menjadi penengah bagi negara-negara yang berkonflik, dan menciptakan kondisi untuk menjaga perdamaian. 

Selain itu, PBB juga melindungi hak asasi manusia, memberikan bantuan kemanusiaan, menegakkan hukum internasional, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Baca juga : Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa 2024: Merayakan Kerja Sama Global

Lantas, apakah semua negara telah tergabung dalam PBB?

Meskipun sebagian besar dari 196 negara di dunia telah bergabung untuk mengatasi masalah global seperti pemanasan global, kebijakan perdagangan, dan hak asasi manusia serta masalah kemanusiaan ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ternyata masih terdapat beberapa negara yang belum tergabung. Negara apa saja itu? Berikut penjelasannya.

Negara yang Tidak Tergabung dalam PBB

Melansir dari laman world population riview, terdapat dua "negara pengamat non-anggota tetap", yaitu Tahta Suci/ Kota Vatikan dan Palestina.

Baca juga : Mengenal Badan-Badan Khusus PBB: Pilar Kemanusiaan dan Pembangunan Global

Sebagai negara pengamat nonanggota, kedua negara itu disambut di Majelis Umum dan memiliki akses ke sebagian besar manfaat dan peluang layanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak dapat memberikan suara. Kedua negara pengamat tetap juga memiliki potensi untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada akhirnya sebagai anggota penuh. 

1. Tahta Suci/Kota Vatikan

Takhta Suci adalah pemerintahan Kota Vatikan, yang merupakan kantor pusat global gereja Katolik dan negara merdeka terkecil di dunia. Takhta Suci juga merupakan salah satu negara merdeka yang memilih untuk tidak mengajukan keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Logika di balik keputusan ini dikatakan bahwa Paus lebih suka untuk tidak secara langsung memengaruhi kebijakan internasional.

2. Palestina

Meskipun telah mengajukan permohonan keanggotaan penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa kali, Palestina hanya dibatasi pada status pengamat tetap karena sengketa wilayah yang terus berlanjut dengan Israel, anggota PBB.

Baca juga : Mengenal Lebih Dalam Apa Itu PBB? Ini Makna Dari Logo PBB

Meskipun mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (138 dari 193, serta negara pengamat lainnya, Kota Vatikan/Tahta Suci) telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat yang layak menjadi anggota, beberapa anggota penting termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, menolak mengizinkan Palestina menjadi anggota hingga konfliknya dengan Israel diselesaikan secara damai.

Meskipun Takhta Suci dan Palestina bukan anggota penuh PBB, mereka diakui sebagai negara merdeka.

Negara bagian dan teritori tambahan yang ingin diakui sebagai negara tetapi belum diakui oleh jumlah anggota PBB yang dibutuhkan.

1. Taiwan

Meski memiliki syarat lengkap untuk menjadi sebuah negara, Taiwan tetap tidak diakui sebagai negara oleh banyak negara lain dan PBB karena alasan politik dan sejarah yang buruk dengan Tiongkok.

Baca juga : Peringatan Hari PBB: Warisan Perdamaian Dunia dan Tantangan Masa Depan

Hingga kini, Tiongkok masih mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan menetapkan One China Policy atau Kebijakan Satu Tiongkok serta menggunakan hak vetonya untuk menolak Taiwan menjadi anggota PBB.

Hingga saat ini, hanya ada sekitar 22 negara yang mengakui kedaulatan Taiwan, namun mayoritasnya adalah negara-negara kecil yang tidak memiliki pengaruh besar di mata politik internasional.

2. Kosovo

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia secara sepihak sejak 17 Februari 2008. Namun, Serbia sebagai negara induknya tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan mengklaim Kosovo sebagai wilayah provinsinya. Sengketa tersebut akhirnya membuat Kosovo pun tidak diakui oleh negara-negara lain di dunia. Selain itu, kompleksitas politiknya pun membuat PBB kurang memberikan dukungan terhadap Kosovo.

3. Sahara Barat

Setelah Spanyol menarik diri dari Sahara Barat pada tahun 1975, wilayah tersebut pun menjadi wilayah tanpa status kekuasaan yang jelas hingga menimbulkan persaingan antara Maroko dan Front Polisario (kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat).

Pada tahun yang sama, Maroko kemudian membentuk gerakan refleksi massa yang strategis bernama Green March guna untuk mengambil alih wilayah yang sebelumnya telah dikuasai Spanyol karena merasa wilayah tersebut sebagai bagian integral wilayahnya berdasarkan sejarah, kedekatan budaya, dan ikatan suku.

4. Ossetia Selatan

Sejak Uni Soviet runtuh tahun 1991, Ossetia Selatan memisahkan diri dari Georgia dan memicu konflik bersenjata antara tahun 1991 hingga 1992.

Konflik tersebut kemudian diakhiri dengan perjanjian damai dan deklarasi kemerdekaan Ossetia Selatan. Namun, pada Agustus 2008, Georgia kembali melakukan penyerangan demi mendapatkan kembali Ossetia Selatan, dan pertempuran pun menyebar hingga ke Abkhazia.

5. Republik Somaliland

Republik Somaliland adalah wilayah bekas koloni Inggris yang terletak di sepanjang pantai kering Laut Merah.

Pada 1960, bekas wilayah Somaliland Inggris bergabung dengan bekas wilayah Somalia Italia untuk membentuk Republik Somalia. Namun, persatuan ini rapuh sejak awal karena perbedaan budaya dan politik. 

Akhirnya, setelah perang saudara di Somalia tahun 1991, Republik Somaliland pun menggelar referendum untuk meraih kemerdekaan lagi. Namun, mampu memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah negara dan memiliki pemerintahan yang lebih stabil dari Somalia, Republik Somaliland tetap sulit mendapatkan pengakuan dunia karena kekhawatiran akan destabilisasi politik di Somalia.

6. Siprus Utara

Sengketa melepaskan dan menginvasi militer Turki pada 1974 membuat melepaskan Utara memisahkan diri dan membentuk negara bernama Republik Turki Utara tahun 1983.

Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada negara yang mengakui pengampunan Utara kecuali Turki. Menurut Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, Republik Turki Gratis Utara dianggap sebagai negara boneka di bawah kendali efektif Turki.

7. Transnistria

Transnistria adalah wilayah pecahan Uni Soviet yang letaknya berada di perbatasan Moldova-Ukraina dan diakui sebagai bagian dari Moldova.

Untuk memisahkan diri dari Moldova, Transnistria telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1990 melalui referendum dan membentuk Republik Sosialis Soviet Pridnestrovia-Moldavia (PMSSR) oleh Kongres Kedua Perwakilan Rakyat Transnistria. Meski begitu, PBB dan negara anggota tidak mengakui kemerdekaan Transnistria dan menganggapnya sebagai wilayah teritorial Moldova.

Lalu, bagaimana persyaratan agar suatu negara dapat tergabung dalam PBB?

Syarat Menjadi Anggota PBB

Melansir dari laman resmi united nations, persyaratan sebuah negara untuk bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut:

1. Negara mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal dan surat resmi yang menyatakan negara menerima kewajiban berdasarkan Piagam, seperti mengejar perdamaian, memajukan hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan negara lain dalam semangat kerja sama global.
2. Dewan Keamanan mempertimbangkan permohonan tersebut. Setiap rekomendasi untuk penerimaan harus memperoleh suara setuju dari 9 dari 15 anggota Dewan, dengan ketentuan bahwa tidak ada satu pun dari lima anggota tetapnya, yaitu Tiongkok, Prancis, Federasi Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat yang memberikan suara menentang permohonan tersebut.
3. Jika Dewan merekomendasikan penerimaan, rekomendasi tersebut disampaikan kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan. Mayoritas suara dua pertiga diperlukan di Majelis untuk penerimaan Negara baru. Keanggotaan berlaku efektif pada tanggal resolusi penerimaan diadopsi.

(Z-3)