Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pemilih Partai Republik lebih memercayai Donald Trump dan kampanyenya daripada hasil resmi pemilu. Hal tersebut terungkap dalam jajak pendapat baru yang digelar oleh Pusat Penelitian Urusan Publik AP-NORC dan USAFacts.
Dilansir VoA, Kamis (12/9), hasil jajak pendapat itu menunjukkan bahwa lebih 60% pemilih Partai Republik memiliki setidaknya tingkat kepercayaan sedang pada Trump dan kampanyenya untuk memberi informasi yang akurat tentang hasil pemilu 2024. Hanya sekitar 50% dari mereka yang mengatakan hal itu tentang sertifikasi resmi hasil pemilu.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga AS, sekitar 7 dari 10, memiliki setidaknya tingkat kepercayaan sedang pada sertifikasi pemerintah atas hasil pemilu.
Perdana, Harris dan Trump Berhadapan di Panggung Debat Pilpres AS
Jajak pendapat itu juga menemukan bahwa banyak warga AS yang meragukan pesan kampanye kedua kandidat meskipun ada lebih banyak skeptisisme tentang Trump.
Jajak pendapat itu menunjukkan bahwa sekitar 6 dari 10 warga AS menilai bahwa pesan kampanye Trump jarang atau tidak pernah didasarkan pada informasi faktual, sedangkan sekitar 45% orang AS mengatakan hal yang sama tentang pesan kampanye Kamala Harris. (I-2)
Analisis mendalam fenomena Trumpisme, pergeseran ideologi Partai Republik, dan dampaknya terhadap tatanan politik global di era Presiden ke-47 AS.
Donald Trump berubah sikap dengan mendorong Partai Republik merilis berkas kasus Jeffrey Epstein.
Konflik internal GOP memanas setelah Marjorie Taylor Greene menuduh Donald Trump membahayakan keselamatannya melalui serangan di media sosial.
Setelah Senat AS menyetujui rancangan anggaran untuk mengakhiri penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah, pertarungan kini berpindah ke DPR.
Sejumlah anggota Partai Republik mendesak Presiden Donald Trump terlibat langsung dalam upaya mengakhiri penutupan pemerintahan AS.
JD Vance memperingatkan gelombang PHK baru jika kebuntuan anggaran yang menyebabkan shutdown tidak diselesaikan.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved