Kemlu Tegaskan Indonesia Terus Bahas PP ZEE dengan Vietnam

KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menegaskan pemerintah terus melakukan pembahasan Pengaturan Pelaksana (PP) Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen (LK) dengan Vietnam. Tim teknis dari masing-masing negara terus melakukan negosiasi mengenai PP dan perjanjian ZEE yang sudah ditandatangani keduanya 2022 lalu. 

“Pembahasan Implementing Arrangement (PP) ini adalah mandat dari Perjanjian ZEE itu sendiri, dan merupakan suatu kesatuan dgn Perjanjian ZEE yang harus diselesaikan oleh kedua negara,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat saat dihubungi di Jakarta, Selasa (30/7). 

Soemirat menegaskan penyelesaian PP akan memberikan kepastian hak dan kewajiban kedua negara terkait wilayah kemaritiman yang saling tumpang tindih. Dengan begitu, kedua negara akan memiliki batasan-batasan yang jelas di area ZEE.

Baca juga : Ini 6 Perjanjian Batas Wilayah RI yang Dituntaskan Kemenlu Selama 9 Tahun Terakhir

“Penyelesaian PP ini akan memastikan hak dan kewajiban kedua negara di wilayah tumpang tindih dpt dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Soemirat menegaskan bahwa poin-poin yang dituangkan dalam PP Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan LK sangat bersifat teknis, Kemlu selalu melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian terkait untuk mempercepat penuntasan pembahasan PP yang dimaksud. 

“Sifatnya sangat teknis sekali, sehingga dalam pembahasannya Kemlu selalu melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian pemerintah Indonesia terkait,” ungkapnya. 

Baca juga : Pemberian Konsesi ke Vietnam dalam ZEE Rugikan Indonesia

Kedua negara diketahui telah menyelenggarakan Pertemuan teknis ke-3 mengenai PP Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan LK pada akhir April 2024. Proses perundingan PP secara aktif dipromosikan oleh Vietnam dan Indonesia.

Namun, masih adanya isu-isu yang akan dibahas lebih lanjut seperti cakupan no anchoring area, fish aggregating devices (FAD)/rumpon dan daftar sedentary species. Waktu yang dibutuhkan oleh kedua negara untuk mendapatkan jalan tengah diperkirakan masih cukup panjang. 

“Namun yang paling penting adalah semua pihak terus berkomitmen untuk terus lanjutkan negosiasi tingkat teknis tersebut,” ungkapnya. (Z-8)