Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
Pertemuan Teknis ke-16 Penetapan Batas ZEE Indonesia-Vietnam telah diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada 24-25 November 2022.
Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menyatakan ketidakpuasaan terhadap kompromi Indonesia dalam hal kedaulatan.
Menurut KORAL, ada beberapa kerugian yang diterima Indonesia jika pemberian konsesi ke Vietnam.
Pertama, Indonesia kehilangan wilayah laut yang cukup luas. Bukan hanya penyempitan luas secara geografis, tetapi juga kehilangan klaim akan sumber daya yang berada di dalamnya.
“Terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ikan, Vietnam sudah menjadi 'residivis' pencurian ikan yang berulang kali terjaring operasi penangkapan di perairan Indonesia,” tegas Sekretaris KORAL Mida Saragih.
Kerugian kedua adalah kerugian yang dihadapi oleh nelayan. Wilayah tangkap nelayan Indonesia dipersempit. Mida Saragih jelaskan, nelayan Indonesia sudah cukup sulit dalam menjaring ikan yang kerap kali “dibagi” dengan pencuri-pencuri ikan dari kapal ikan asing, termasuk Vietnam. Sekarang, bak tercoreng arang di muka, Indonesia justru berpotensi menyerahkan wilayah perairan ke pihak yang sering mencuri di perairannya.
“Tentunya hal ini bukan hanya akan merugikan, tetapi juga akan menorehkan rasa sakit hati dan hilangnya rasa kepercayaan nelayan lokal terhadap pemerintah Indonesia,” ujar Mida Saragih.
Kedaulatan Wajib Dipertahankan
Mida Saragih menyampaikan bahwa sudah menjadi pengetahuan bersama, nelayan asal Vietnam merupakan salah satu pelaku IUUF di perairan Indonesia yang acap kali tertangkap BAKAMLA. Bahkan ketika memproses perundingan, kapal Vietnam pun tidak menahan diri dengan terus “invasi” ZEE Indonesia. Secara terang-terangan, pemerintah Vietnam tidak menghormati kedaulatan Indonesia.
“Jika kemudian wilayah kedaulatan Indonesia dipersempit di laut, maka tentunya sejumlah besar area yang berpindah tangan secara kedaulatan, tidak akan lagi dapat dipergunakan untuk keuntungan Indonesia, termasuk di dalamnya segala aktivitas perikanan yang dilakukan oleh nelayan Indonesia. Pencapaian diplomatik dengan mengorbankan kesejahteraan nelayannya yang selama ini menyumbang devisa negara tidak masuk akal,” jelas Mida Saragih.
“Bak mengalah terhadap pencuri, jika kemudian Indonesia memberikan konsesi kepada Vietnam, harga diri Negara tentu dipertaruhkan,” katanya.
Presiden Joko Widodo dalam melakukan kunjungan ke Natuna pada 8 Januari 2020 sempat menyampaikan bahwa kedaulatan Negara bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar, Natuna merupakan teritorial negara kita dan tidak bisa dinegosiasi.
Seperti diketahui, klaim Indonesia di Natuna sesuai dengan UNCLOS 1982, kuat dengan dasar hukum. Mida Saragih mengatakan, sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi tersebut, Natuna merupakan teritorial negara kita, tak bisa ditawar, jika kemudian Indonesia mengalah akan klaim yang dijatuhkan Vietnam dengan pemberian konsesi, maka makin tercorenglah wajah negara di mata dunia.
Kedaulatan merupakan hal yang sangat penting bagi eksistensi negara. KORAL berharap, adanya keterbukaan dan pertimbangan matang dari pemerintah dalam memproses perundingan tersebut. Diperlukan juga sikap prinsipil untuk mempertahankan kedaulatan dan harga diri Indonesia di mata dunia. Dan lebih dari itu, hasil perundingan ini juga akan menjadi tolak ukur keseriusan negara dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. (RO/E-1)
ZEE Indonesia adalah area maritim yang diperuntukkan bagi negara untuk mengelola sumber daya laut, termasuk perikanan dan mineral, yang terletak di laut teritorialnya.
Pemerintah Indonesia diminta untuk bersikap lebih tegas saat membahas Pengaturan Pelaksana (PP) Wilayah Tumpang Tindih Yurisdiksi ZEE dan Landas Kontinen (LK) dengan Vietnam.
Pemerintah terus lakukan negoisasi dengan Vietnam terkiat wilayah tumpang tindih ZEE dan landas kontingen
Retno Marsudi menegaskan bahwa perundingan batas negara, baik darat maupun laut, penting untuk diselesaikan.
Pulau-pulau itu terletak sekitar 220 km (137 mil) di lepas pantai Filipina dan berada di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE), menurut hukum maritim internasional.
BADAN Keamanan Laut (Bakamla) RI mengakui banyak wilayah perairan Indonesia yang dijadikan tempat transaksi ilegal oleh oknum kapal luar negeri.
Pemerintah Vietnam memangkas 80.000 pegawai negeri dalam merampingkan birokasi dan efisiensi ekonomi.
Perusahaan pemrosesan serta pengemasan makanan dan minuman, Tetra Pak meresmikan fasilitas produksi material tahap kedua di Binh Duong, Vietnam.
Presiden AS Donald Trump umumkan kesepakatan dagang dengan Vietnam.
Jelajahi Vietnam: sejarah, letak geografis, populasi, dan destinasi wisata menarik seperti Ha Long Bay dan Hanoi.
PEMERINTAH Vietnam tengah menggencarkan penindakan terhadap peredaran barang palsu. Ini menjadi upaya merespons tuduhan negara itu menjadi pusat produksi dan distribusi barang tiruan.
Desa Sejahtera Astra Pandeglang melepas ekspor perdana 5.000 ekor ikan mas sinyonya ke Vietnam, Minggu (31/5) pekan lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved