Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MAJELIS hakim menunda penjadwalan vonis untuk mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kasusi pembayaran uang tutup mulut hingga 18 September 2024.
Trump awalnya dijadwalkan dijatuhi hukuman pada tanggal 11 Juli. Tim hukumnya meminta agar sidang vonis dalam kasus uang tutup mulut dibatalkan setelah Mahkamah Agung memutuskan pada Senin (1/7) bahwa mantan presiden memiliki imunitas sebagian atas tindakan selama masa jabatannya.
Hakim Juan Merchan mengatakan pada Selasa (2/7) waktu setempat bahwa ia akan mengeluarkan keputusan atas kasus hukum Trump pada 6 September. Jika vonis diperlukan, lanjut hakim, vonis akan dijatuhkan pada 18 September.
Baca juga : Saham Trump Media Jatuh 9% Setelah Vonis Bersalah Donald Trump
Pada Mei lalu, hakim memutuskan Trump bersalah atas 34 tuduhan memalsukan catatan bisnis sebagai bagian dari dugaan skema untuk membungkam klaim hubungan seksual di luar nikah selama kampanye presiden 2016. Trump menjadi mantan presiden pertama yang pernah dihukum karena kejahatan.
Jaksa mengatakan Trump telah mengganti uang suap yang dibayarkan kepada Michael Cohen, seorang bintang film dewasa, yang mengaku berselingkuh dengan Trump. Uang yang dibayarkan pada malam menjelang pemilihan umum 2016 itu ditutup-tutupi dengan melabelinya sebagai biaya hukum.
Tak lama setelah Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan tentang klaim kekebalan presiden, Donald Trump turun ke media sosial untuk merayakannya. "Kemenangan besar untuk konstitusi dan demokrasi kita," dia menulis di Truth Social. "Bangga menjadi orang Amerika!"
Akan tetapi, keputusan itu hanya menghentikan sementara proses persidangan sampai hakim membuat penentuannya nanti di September. (BBC/P-5)
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Badan Pimpinan Pusat (BPP) Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) melaporkan Pablo Putra Benua beserta istrinya Rey Utami ke Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemalsuan akta autentik.
Salah satu langkah strategis yang kini mulai diadopsi adalah penggunaan barcode atau QR code sebagai identitas digital untuk menjamin keaslian barang.
TIM Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menolak hasil penyelidikan Bareskrim Polri atas pengaduan mereka terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo.
POLRI terus mengusut kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Hakim Juan Merchan memutuskan vonis bersalah Donald Trump dalam kasus pemalsuan catatan bisnis terkait pembayaran uang tutup mulut tidak boleh dibatalkan.
Dia mengaku tidak mau menyerah begitu saja dan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan akhirnya didapatkan dengan keluarnya vonis hakim Mahkamah Agung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved