Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PERANDA Menteri Anwar Ibrahim telah menyampaikan kesediaan Malaysia untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengerahkan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Palestina. Itu jika PBB mengamanatkan operasi tersebut.
Topik keikutsertaan Malaysia dan Indonesia dalam pasukan penjaga perdamaian PBB untuk Palestina menjadi poin utama pembahasan selama panggilan telepon antara Anwar dan presiden terpilih Indonesia sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Senin (1/7), dilansir dari Aljazeera, Selasa (2/7).
Anwar juga berbicara tentang potensi kolaborasi penjaga perdamaian Palestina untuk diperluas ke kawasan ASEAN. Sebelumnya Prabowo menyatakan Indonesia akan siap mengirim pasukan penjaga perdamaian di Gaza, Palestina.
Baca juga : Ini 5 Manfaat jika Indonesia Kirim Pasukan TNI ke Gaza Palestina
Hal ini terungkap saat dirinya menjadi pembicara di The International Institute for Strategic Studies (IISS), Shangri-La Dialogue 2024, Singapura, Sabtu (1/6). Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendukung upaya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian dan tenaga medis ke Gaza, jika mendapat mandat dari PBB.
"Komisi I DPR RI mendukung rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina. Kami pun telah mendengar Kementerian Pertahanan RI tengah menyiapkan tenaga medis dan rencana pendirian rumah sakit lapangan di Gaza," kata Meutya.
"Hal ini bisa menjadi solusi jangka pendek bagi gencatan senjata di Gaza maupun solusi jangka panjang bagi terwujudnya 'two-state solution' atau Palestina yang merdeka sepenuhnya," lanjutnya.
Baca juga : Dukung Palestina, Malaysia Kirim Kartu Pos Khusus untuk Sekjen PBB
Politisi Fraksi Golkar ini juga meminta seluruh pihak mendukung rencana ini. "Indonesia telah cukup berpengalaman terkait pasukan penjaga perdamaian, bahkan sejak 1957. “Kami yakin pasukan Indonesia siap. Indonesia tinggal menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujarnya.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengungkapkan bahwa untuk pasukan perdamaian, menurutnya itu bukan hal yang baru bagi Indonesia, bahkan cukup rutin. Maka dari itu, apabila PBB menugaskan untuk itu, Indonesia bisa segera mengirimkan pasukan perdamaian.
“Itu hal yang cukup sudah rutin kita kirim ke sejumlah negara selama puluhan tahun. Jadi bukan hal yang baru dan bila mana dewan keamanan (PBB) sudah memutuskan untuk segera mengirim pasukan perdamaian, kita bisa langsung segera mengirimkan,” jelas Dave. (Z-3)
Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan seruan kuat untuk solidaritas ASEAN dan negara-negara Teluk terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina.
KEPOLISIAN Negara Republik Indonesia (Polri) kembali mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PASUKAN penjaga perdamaian PBB akan tetap berada di semua posisi di Lebanon meskipun ada seruan Israel agar mereka pindah, di tengah meningkatnya pertempuran antara Israel dan Hizbullah.
TNI belum memiliki rencana untuk menambah pasukan guna memperkuat pasukan perdamaian PBB di wilayah tersebut.
Salah satu tugas pokok TNI adalah melaksanakan operasi militer selain perang, termasuk dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia.
MANTAN Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menginginkan pasukan penjaga perdamaian segera dikirimkan ke Gaza untuk melindungi rakyat Palestina.
SEDIKITNYA 798 warga Palestina tewas oleh pasukan militer Israel selagi mereka mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025.
LAPORAN baru dari Israel menuduh Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang selama serangan 7 Oktober. Namun, seorang pejabat tinggi PBB membantahnya.
AMERIKA Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved