Usulan Wajib Militer Rishi Sunak Dikritik Partai Konservatif Britania

ANGKATAN bersenjata Britania membutuhkan lebih banyak dana, bukan relawan remaja yang tidak terlatih, demikian kata mantan pemimpin militer dan tokoh Partai Konservatif dalam kampanye.

Kritik itu menyusul janji pemilu Rishi Sunak mengembalikan wajib militer untuk mereka yang berusia 18 tahun. Di mana para pemuda menghabiskan satu tahun di militer atau melakukan pekerjaan sukarela pada akhir pekan.

Perdana Menteri mendukung keras proposal tersebut pada Minggu malam, mengatakan skema wajib militer di negara lain "menunjukkan betapa memuaskannya bagi para pemuda".

Baca juga : Pembangkit Listrik Tenaga Gas Demi Politik yang Tuai Kritik

Namun, Laksamana Alan West, mantan Kepala Staf Angkatan Laut, menyebutnya sebagai rencana "gila" yang akan menguras anggaran pertahanan.

"Saya senang jika lebih banyak pemuda menyadari pertahanan dan terlibat... tapi ide ini pada dasarnya gila," kata Lord West. "Kita perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk pertahanan, dan - dengan melakukan apa yang ia usulkan - uang akan terkuras dari pertahanan."

Dia menambahkan Rishi Sunak seharusnya telah menyalurkan lebih banyak dana ke anggaran pertahanan sebelum pemilihan.

Baca juga : Kerajaan Inggris Tunda Rencana Musim Panas Karena Kampanye Pemilihan

Richard Dannatt, mantan Kepala Staf Umum, mengatakan proposal tersebut merupakan "opportunisme pemilu". 

"Biaya untuk ini akan cukup besar dalam hal pelatih dan infrastruktur. Tugas ini tidak bisa hanya dipaksakan kepada angkatan bersenjata sebagai hal tambahan yang harus dilakukan," tambahnya.

Michael Portillo, mantan menteri pertahanan, mengatakan pengumuman tersebut dapat lebih merusak reputasi Partai Konservatif dalam hal tanggung jawab keuangan.

Baca juga : Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak Umumkan Pemilihan Umum Mendadak pada 4 Juli

"Cara di mana kebijakan ini dihasilkan sangat membuat saya khawatir. Artinya, saya sangat meragukan apakah telah dipikirkan dengan matang, dan saya meragukan apakah angkatan bersenjata dan semua badan amal yang perlu terlibat telah berkonsultasi dan berada di jalur yang sama," ujarnya ke GB News.

"Ini mewakili peningkatan pengeluaran publik dan itu sangat penting, karena ini membuat Partai Konservatif berada di posisi yang sulit. Karena, secara umum, Partai Konservatif telah mengatakan bahwa kami memiliki rencana yang jelas, kami adalah pemerintah. Sekarang tanyakan kepada Partai Buruh bagaimana mereka akan menemukan uang tambahan. Tapi sekarang ini membalik semua itu, karena sekarang Buruh dapat mengatakan bahwa Konservatif membuat janji yang tidak didanai."

Janji tersebut diluncurkan hanya dua hari setelah menteri pertahanan Andrew Murrison mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk wajib militer dalam "bentuk apapun" karena akan lebih merugikan daripada memberi manfaat.

Baca juga : 30.000 Orang Jadi Korban Transfusi Darah Terkontaminasi HIV dan Hepatitis

Dalam jawaban atas pertanyaan parlemen tertulis, Murrison mengatakan menempatkan rekrutan "potensial tidak mau" bersama tentara profesional "dapat merusak moral, rekrutmen dan retensi dan akan menghabiskan sumber daya militer dan laut profesional."

Dia menambahkan jika, di sisi lain, rekrutan sementara dipisahkan "akan sulit untuk menemukan peran yang tepat dan bermakna bagi mereka, yang dapat merugikan motivasi dan disiplin."

John Healey, sekretaris pertahanan bayangan, mengatakan proposal wajib militer Partai Konservatif "adalah rencana yang tidak dapat diwujudkan dan menjadi pengalihan dari kegagalan mereka dalam pertahanan selama 14 tahun terakhir. Bahkan menteri pertahanan Rishi Sunak sendiri menolak gagasan itu beberapa hari yang lalu.

"Sejak 2010, menteri Tory telah melewatkan target rekrutmen setiap tahun, mengurangi dan mengabaikan anggaran kekuatan bersenjata kita, dan memangkas tentara Inggris menjadi yang terkecil sejak Napoleon. Saatnya berubah. Britania akan lebih baik dipertahankan dengan Buruh," tambah Healey.

Kevan Jones, mantan menteri pertahanan Buruh, mengatakan rencana tersebut adalah "bualan pemilu yang tidak dipikirkan dengan baik dan mahal yang tidak akan menambah keamanan bangsa."

Beberapa anggota Parlemen Konservatif menyambut baik kebijakan tersebut tetapi secara pribadi mengatakan mereka pikir itu telah disampaikan dengan buruk. "Kita telah membuat sesuatu yang berani tetapi sebenarnya progresif terdengar gila," kata salah satu dari mereka.

Menghadapi pertanyaan tentang proposal tersebut pada hari Minggu, James Cleverly, menteri dalam negeri, mengatakan bahwa tidak ada remaja yang akan dikirim ke penjara karena menghindari wajib militer.

Perkiraan Partai Konservatif mengatakan kebijakan tersebut akan menghabiskan £2,5 miliar per tahun pada akhir dekade ini. Dari jumlah tersebut, mereka mengatakan £1 miliar akan berasal dari penindakan penghindaran pajak dan £1,5 miliar dari perluasan Dana Kesejahteraan Bersama UK, yang dirancang untuk memperbarui kota-kota yang kurang mendapat dana di sekitar Inggris.

Malam Minggu, Partai Konservatif mengatakan mereka akan meminta sebuah komisi kerajaan untuk melihat contoh internasional bagaimana penempatan angkatan bersenjata penuh waktu dapat menawarkan kesempatan lebih baik bagi para pemuda di karier mereka nanti.

Komisi akan diminta untuk meneliti Norwegia dan Israel sebagai studi kasus dan diminta untuk merancang insentif bagi para pemuda untuk menyelesaikan satu tahun di militer, seperti dengan menawarkan mereka wawancara jalan cepat di layanan sipil atau dengan pengusaha besar.

Juru bicara pertahanan Partai Demokrat Liberal, Richard Foord, mengatakan tentang rencana untuk komisi kerajaan: "Seperti yang pernah dikatakan Suella Braverman, ketika Anda berada dalam lubang, teruslah menggali."

Nigel Farage, presiden kehormatan Reform UK, mengatakan kepada BBC bahwa proposal tersebut dirancang untuk menarik pemilihnya tetapi pada akhirnya "lelucon" dan "benar-benar tidak praktis". (The Guardian/Z-3)