Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
GERAKAN pembebasan Palestina di Jalur Gaza, Hamas, menerima proposal gencatan senjata buatan Mesir-Qatar, Senin (6/5). Hal itu dilakukan untuk menghentikan invasi Israel di Jalur Gaza, yang telah berlangsung selama tujuh bulan.
Persetujuan itu disampaikan hanya beberapa jam setelah Israel memerintahkan sekitar 100 ribu warga Palestina untuk mulai mengungsi dari Kota Rafah di bagian selatan, yang mengisyaratkan akan segera berlangsung invasi darat yang telah lama disampaikan Israel.
Belum ada komentar langsung dari Israel mengenai kesepakatan tersebut dan rincian dari proposal tersebut belum dirilis. Beberapa hari terakhir ini, para pejabat Mesir dan Hamas mengatakan gencatan senjata akan dilakukan dalam beberapa tahap.
Baca juga : Keraguan dan Ketidakpastian Nasib Gencatan Senjata di Gaza
Hamas akan membebaskan para sandera yang mereka tahan sebagai imbalan atas penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza. Belum jelas kesepakatan tersebut akan memenuhi tuntutan utama Hamas untuk mengakhiri perang dan penarikan pasukan Israel sepenuhnya.
Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan pemimpin tertinggi mereka, Ismail Haniyeh, telah menyampaikan berita tersebut saat berbicara melalui telepon dengan perdana menteri Qatar dan menteri intelijen Mesir.
Setelah pernyataan tersebut dirilis, warga Palestina bersorak-sorai di tenda-tenda pengungsian di sekitar Kota Rafah, berharap kesepakatan itu mencegah ofensif Israel ke kota itu.
Baca juga : 6 Bulan Perang Israel-Hamas, Perdamaian di Jalur Gaza Kian Sulit Tercapai
Sekutu terdekat Israel, termasuk Amerika Serikat (AS), telah berulang kali mengatakan bahwa Israel seharusnya tidak menyerang Rafah. Rencana serangan Israel itu telah meningkatkan kekhawatiran dunia atas nasib sekitar 1,4 juta warga Palestina yang berlindung di sana.
Badan-badan bantuan PBB telah memperingatkan bahwa serangan akan memperburuk bencana kemanusiaan di Jalur Gaza dan meningkatkan kematian warga sipil. Perang Israel-Hamas selama hampir tujuh bulan telah menewaskan lebih dari 34 ribu orang dan menghancurkan wilayah tersebut.
Presiden AS Joe Biden berbicara melalui telpon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Senin (6/5). Dia menegaskan kembali keprihatinan AS tentang invasi Israel di Rafah.
Baca juga : Israel-Hamas Siap Berunding kembali, PBB Ingatkan Kelaparan di Gaza
Seorang juru bicara dewan keamanan nasional AS yang tidak mau disebutkan namanya untuk membahas pembicaraan tersebut sebelum pernyataan resmi dari Gedung Putih dikeluarkan, mengatakan, dalam pembicaraan itu, Biden menekankan gencatan senjata dengan Hamas adalah cara terbaik untuk melindungi nyawa para sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza.
Hamas dan mediator utama Qatar mengatakan menyerang Rafah akan menggagalkan upaya mediator internasional untuk menengahi gencatan senjata.
Beberapa hari sebelumnya, Hamas telah mendiskusikan sebuah proposal yang didukung AS yang dilaporkan telah meningkatkan kemungkinan berakhirnya perang dan penarikan mundur pasukan Israel, dengan imbalan pembebasan semua sandera yang ditahan oleh kelompok tersebut.
Para pejabat Israel telah menolak tawaran tersebut dan bersumpah untuk melanjutkan kampanye mereka hingga Hamas dihancurkan.
Netanyahu mengatakan merebut Rafah, yang menurut Israel merupakan benteng Hamas terakhir yang signifikan di Jalur Gaza, sangat penting untuk memastikan bahwa para militan tidak dapat membangun kembali kemampuan militer mereka dan mengulangi serangan ke selatan Israel pada 7 Oktober lalu yang memicu perang panjang ini. (VoA/Z-1)
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa keputusan untuk menduduki seluruh wilayah Gaza sepenuhnya berada di tangan Israel.
Pakar independen PBB menyerukan agar Lembaga Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF), yang dibentuk Israel dan Amerika Serikat, untuk segera dibubarkan.
Solusi dua negara dianggap tetap menjadi cara terbaik untuk mewujudkan kenegaraan Palestina.
KETIADAAN Hamas di Tepi Barat ternyata tidak membuat wilayah Palestina itu aman dari penjajahan Israel.
KELOMPOK antipendudukan Yahudi-AS, IfNotNow, memprotes perang dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza, Palestina, di luar Hotel Trump International, New York City.
LEBIH dari 10 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS mendesak pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui negara Palestina. Demikian laporan portal Axios.
Militer Israel dituduh sengaja mengarahkan truk melintasi jalan yang tidak aman untuk dilintasi di Gaza tengah sehingga akhirnya terguling.
PBB menegaskan solusi militer tidak akan pernah menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina.
ISRAEL akan mengizinkan masuknya barang-barang tertentu ke Jalur Gaza melalui pedagang swasta lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved