Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBEBASAN akademis menurun secara global akibat peningkatan intervensi politik. Sejumlah peneliti yang berseberangan dengan penguasa seperti di India, Tiongkok dan Rusia yang berujung penjara dan ancaman.
"Hanya satu dari tiga orang yang tinggal di negara yang menjamin kemandirian universitas dan penelitian," menurut hasil penelitian mengenai indeks kebebasan akademis tahunan dunia yang dirilis V-Dem Institute di Universitas Gothenburg, Swedia, seperti dilansir dari AFP, Kamis (4/4).
Penelitian ini memperingatkan bahwa kebebasan akademis sedang menurun di seluruh dunia, khususnya di Rusia, Tiongkok, dan India. Serangan terhadap kebebasan berekspresi, intervensi politik yang mencengkram universitas-universitas, dan pemenjaraan para peneliti hanyalah beberapa contoh dari penurunan kebebasan akademis.
Baca juga : Tiongkok dan India Sambut Kemenangan Vladimir Putin
Indeks ini disusun berdasarkan masukan dari lebih dari 2.300 ahli di 179 negara yang diterbitkan bulan lalu. Ini sebagai bagian dari laporan tentang demokrasi oleh V-Dem Institute di Universitas Gothenburg, Swedia.
Laporan ini mengukur perubahan dalam pendidikan tinggi dan penelitian selama setengah abad terakhir dengan melihat lima indikator berbeda. Itu meliputi kebebasan penelitian dan pengajaran, pertukaran akademik, ekspresi akademik dan budaya, otonomi kelembagaan dan integritas kampus.
Profesor di Universitas Erlangen-Nuremberg Jerman, Katrin Kinzelbach mengatakan bahwa 171 negara telah meratifikasi perjanjian hak asasi manusia yang mengikat mereka untuk menghormati kebebasan penelitian ilmiah. "Hanya satu dari tiga orang di dunia yang tinggal di negara di mana penelitian dan pendidikan tinggi memiliki tingkat kebebasan yang tinggi,” ujarnya.
Baca juga : Argentina Batal Gabung BRICS
Menurut Kinzelbach yang menjadi salah satu penyelenggara indeks tersebut mempertimbangkan pertumbuhan populasi dunia, proporsi orang yang tinggal di negara-negara dengan kebebasan akademis sebanding dengan 1973.
“Sekarang, 45,5% populasi dunia, 3,6 miliar orang yang tinggal di 27 negara di mana kebebasan akademis sangat dibatasi,” kata laporan itu.
Penurunan yang signifikan terutama terlihat di India, Tiongkok dan Rusia. Ketiganya merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar pertama, kedua dan kesembilan. Menurut Kinzelbach kondisi di tiga negara itu menunjukkan otokratisasi.
Baca juga : BRICS Gelar Pertemuan Dadakan demi Gaza
“Kebebasan akademis telah menurun drastis di India sejak Perdana Menteri Narendra Modi mengambil alih kekuasaan pada 2014," katanya.
Kinzelbach mengutip pernyataan akademisi Inggris-India Nitasha Kaul, seorang profesor politik di Universitas Westminster di Inggris yang ditolak masuk ke India untuk menghadiri konferensi bulan lalu.
"Di Rusia dan Tiongkok, kebebasan akademis tidak pernah bagus, dan kini telah memburuk dari buruk menjadi lebih buruk,” kata Kinzelbach.
Baca juga : Tiongkok dan Pakistan Latihan Militer bersama di Laut Arab
Mungkin yang lebih mengejutkan, indeks tersebut menemukan bahwa kebebasan akademik juga telah menurun di Amerika Serikat (AS) sejak 2019, yang oleh Kinzelbach disebut sebagai kejutan bagi banyak akademisi.
Dia menekankan bahwa masyarakat dan sistem politik di AS sangat terpolarisasi. "Kampus-kampus universitas telah menjadi arena di mana polarisasi ini terjadi,” katanya.
Ia menyerukan perdebatan yang tenang dan berdasarkan bukti di kampus termasuk mengenai isu-isu yang sangat memecah belah. Menurut indeks tersebut, sebagian besar negara di Eropa mempunyai kebebasan akademik yang sangat tinggi, dengan Hongaria yang mempunyai tingkat kebebasan akademik terendah, diikuti oleh Polandia.
Namun Kinzelbach mengatakan skor Polandia kemungkinan akan membaik di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri Donald Tusk. (AFP/Cah/Z-7)
Di balik ketegangan NATO, media pemerintah Rusia justru memuji rencana Donald Trump mencaplok Greenland. Apakah ini taktik pecah belah Barat?
PENGAMAT militer Khairul Fahmi, mencurigai adanya jalur klandestin atau perantara yang memfasilitasi rekrutmen eks personel Brimob Bripda Rio menjadi tentara bayaran Rusia
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Seorang anggota dapat dijatuhi PTDH jika meninggalkan tugasnya secara tidak sah (desersi) dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
RUSIA dan Tiongkok siap mendukung Iran yang dilanda protes dan diancam oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun, dukungan itu akan berkurang jika AS melakukan aksi militer.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved