Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBEBASAN akademis menurun secara global akibat peningkatan intervensi politik. Sejumlah peneliti yang berseberangan dengan penguasa seperti di India, Tiongkok dan Rusia yang berujung penjara dan ancaman.
"Hanya satu dari tiga orang yang tinggal di negara yang menjamin kemandirian universitas dan penelitian," menurut hasil penelitian mengenai indeks kebebasan akademis tahunan dunia yang dirilis V-Dem Institute di Universitas Gothenburg, Swedia, seperti dilansir dari AFP, Kamis (4/4).
Penelitian ini memperingatkan bahwa kebebasan akademis sedang menurun di seluruh dunia, khususnya di Rusia, Tiongkok, dan India. Serangan terhadap kebebasan berekspresi, intervensi politik yang mencengkram universitas-universitas, dan pemenjaraan para peneliti hanyalah beberapa contoh dari penurunan kebebasan akademis.
Baca juga : Tiongkok dan India Sambut Kemenangan Vladimir Putin
Indeks ini disusun berdasarkan masukan dari lebih dari 2.300 ahli di 179 negara yang diterbitkan bulan lalu. Ini sebagai bagian dari laporan tentang demokrasi oleh V-Dem Institute di Universitas Gothenburg, Swedia.
Laporan ini mengukur perubahan dalam pendidikan tinggi dan penelitian selama setengah abad terakhir dengan melihat lima indikator berbeda. Itu meliputi kebebasan penelitian dan pengajaran, pertukaran akademik, ekspresi akademik dan budaya, otonomi kelembagaan dan integritas kampus.
Profesor di Universitas Erlangen-Nuremberg Jerman, Katrin Kinzelbach mengatakan bahwa 171 negara telah meratifikasi perjanjian hak asasi manusia yang mengikat mereka untuk menghormati kebebasan penelitian ilmiah. "Hanya satu dari tiga orang di dunia yang tinggal di negara di mana penelitian dan pendidikan tinggi memiliki tingkat kebebasan yang tinggi,” ujarnya.
Baca juga : Argentina Batal Gabung BRICS
Menurut Kinzelbach yang menjadi salah satu penyelenggara indeks tersebut mempertimbangkan pertumbuhan populasi dunia, proporsi orang yang tinggal di negara-negara dengan kebebasan akademis sebanding dengan 1973.
“Sekarang, 45,5% populasi dunia, 3,6 miliar orang yang tinggal di 27 negara di mana kebebasan akademis sangat dibatasi,” kata laporan itu.
Penurunan yang signifikan terutama terlihat di India, Tiongkok dan Rusia. Ketiganya merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar pertama, kedua dan kesembilan. Menurut Kinzelbach kondisi di tiga negara itu menunjukkan otokratisasi.
Baca juga : BRICS Gelar Pertemuan Dadakan demi Gaza
“Kebebasan akademis telah menurun drastis di India sejak Perdana Menteri Narendra Modi mengambil alih kekuasaan pada 2014," katanya.
Kinzelbach mengutip pernyataan akademisi Inggris-India Nitasha Kaul, seorang profesor politik di Universitas Westminster di Inggris yang ditolak masuk ke India untuk menghadiri konferensi bulan lalu.
"Di Rusia dan Tiongkok, kebebasan akademis tidak pernah bagus, dan kini telah memburuk dari buruk menjadi lebih buruk,” kata Kinzelbach.
Baca juga : Tiongkok dan Pakistan Latihan Militer bersama di Laut Arab
Mungkin yang lebih mengejutkan, indeks tersebut menemukan bahwa kebebasan akademik juga telah menurun di Amerika Serikat (AS) sejak 2019, yang oleh Kinzelbach disebut sebagai kejutan bagi banyak akademisi.
Dia menekankan bahwa masyarakat dan sistem politik di AS sangat terpolarisasi. "Kampus-kampus universitas telah menjadi arena di mana polarisasi ini terjadi,” katanya.
Ia menyerukan perdebatan yang tenang dan berdasarkan bukti di kampus termasuk mengenai isu-isu yang sangat memecah belah. Menurut indeks tersebut, sebagian besar negara di Eropa mempunyai kebebasan akademik yang sangat tinggi, dengan Hongaria yang mempunyai tingkat kebebasan akademik terendah, diikuti oleh Polandia.
Namun Kinzelbach mengatakan skor Polandia kemungkinan akan membaik di bawah pemerintahan baru Perdana Menteri Donald Tusk. (AFP/Cah/Z-7)
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
Kim Jong-un sinyalkan penguatan nuklir dan ICBM pada Kongres Partai ke-9. Pyongyang fokus pada pembangunan militer luar biasa dan konsolidasi kekuasaan absolut.
Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 2010 oleh Presiden AS saat itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, dan mulai berlaku pada 5 Februari 2011.
INDONESIA mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia segera melanjutkan perundingan untuk mencegah perlombaan senjata nuklir baru.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Letjen Vladimir Alexeyev, petinggi intelijen GRU Rusia, ditembak di apartemennya di Moskow. Serangan ini menambah panjang daftar jenderal Rusia yang jadi target.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved