Mantan PM Fiji Frank Bainimarama Terhindar dari Hukuman Penjara

MANTAN Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, berhasil menghindari hukuman penjara, meskipun dinyatakan bersalah atas memutarbalikkan jalannya keadilan saat memimpin negara kepulauan Pasifik Selatan tersebut.

Pada awal bulan ini, Bainimarama dinyatakan bersalah karena menghentikan penyelidikan polisi terkait dugaan korupsi di Universitas Pasifik Selatan Fiji pada Juli 2020, ketika ia menjabat sebagai perdana menteri.

Dalam sidang penjatuhan hukuman di Suva pada Kamis, hakim Seini Puamau mengatakan mantan komandan militer yang menjadi pemimpin terpilih itu akan menghindari waktu di balik jeruji besi, dengan mengacu pada riwayat medisnya.

Baca juga : Kali Ketiga Imran Khan Divonis Bersalah, Hukumannya 14 Tahun Penjara

Puamau mengatakan pelanggaran itu lebih ringan, dan tidak ada tanda-tanda Bainimarama bertindak untuk keuntungan pribadi atau finansial.

Bainimarama dinyatakan bersalah karena memutarbalikkan jalannya keadilan dengan memerintahkan polisi untuk menghentikan penyelidikan terhadap serangkaian pembayaran bonus yang diduga mencurigakan, promosi, dan kenaikan gaji di universitas tersebut.

Kepala polisi Bainimarama dan sekutunya, Sitiveni Qiliho, dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan jabatan dalam kasus ini.

Baca juga : Mantan PM Thailand, Thaksin Shinawatra, Muncul untuk Pertama Kalinya Sejak Pembebasannya

Pengadilan mendengar Qiliho juga akan menghindari penjara, tetapi akan diminta untuk membayar denda sebesar US$1.500 dalam waktu 30 hari.

Bainimarama, yang berusia 69 tahun dan merupakan mantan komodor angkatan laut, merebut kekuasaan dalam kudeta tanpa darah pada 2006, memimpin kepulauan Pasifik tersebut hingga dia tidak terpilih kembali pada Desember 2022.

Masalah hukum mantan pemimpin tersebut telah meningkat sejak dia digantikan Perdana Menteri Sitiveni Rabuka.

Baca juga : Pekan Depan Thaksin ShinawatraBisa Hirup Udara Segar

Pada Februari 2023, parlemen menangguhkannya hingga 2026 setelah pidato di mana dia mengkritik Rabuka.

Setahun kemudian, dia dihadapkan pada dua tuduhan penyalahgunaan jabatan yang berbeda.

Satu tuduhan terkait pemecatan dua perwira polisi secara ilegal pada 2021.

Yang lainnya terkait dengan pembebasannya dari proses tender "tanpa alasan yang sah" ketika dia menjadi menteri keuangan tahun 2011. (AFP/Z-3)