Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
EMPAT dari lima orang ingin negaranya meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim. Demikian laporan survei PBB yang dianggap sebagai survei terbesar mengenai isu tersebut.
Program Pembangunan PBB (UNDP) menerbitkan jajak pendapat tersebut pada Kamis (20/6) dan menemukan bahwa mayoritas masyarakat di 62 dari 77 negara yang disurvei mengatakan mereka mendukung transisi cepat dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan.
Negara-negara tersebut termasuk negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Sekitar 80% di Tiongkok dan 54% di Amerika Serikat mendukung langkah tersebut. Responden di Rusia kurang tertarik dan hanya 16% yang menyetujuinya.
Baca juga : AS dan Tiongkok Absen dari Pertemuan Iklim PBB yang Signifikan
"Ketika para pemimpin dunia memutuskan janji-janji berikutnya berdasarkan Perjanjian Paris pada 2025, hasil-hasil ini merupakan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa masyarakat di mana pun mendukung tindakan iklim yang berani," kata Cassie Flynn, direktur iklim global UNDP.
Dilakukan bekerja sama dengan Universitas Oxford dan GeoPoll, survei ini mengajukan 15 pertanyaan melalui panggilan telepon secara acak kepada 75.000 orang di 77 negara. Populasinya mewakili 87% dari total populasi di dunia dan menjadikannya jajak pendapat terbesar di dunia.
Secara keseluruhan, 80% dari mereka yang disurvei ingin melihat komitmen lebih kuat untuk mengatasi masalah ini dan tuntutan mengambil tindakan meningkat hingga 89% di negara-negara miskin yang merasakan dampak paling besar dari perubahan iklim.
Baca juga : PKS: Haram Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kecemasan terhadap perubahan iklim lebih tinggi di negara-negara miskin seperti Fiji dengan 80% penduduknya lebih khawatir terhadap masalah ini dibandingkan tahun lalu. Fiji diikuti oleh Afghanistan (78%) dan Turki (77%). Arab Saudi mengalami peningkatan ketakutan terhadap perubahan iklim yang paling rendah dengan 25% lebih banyak kekhawatiran.
Secara keseluruhan, survei tersebut menemukan 56% responden mengatakan mereka memikirkan perubahan iklim setidaknya sekali dalam seminggu. Lebih dari separuh responden mengatakan bahwa mereka lebih khawatir terhadap perubahan iklim dibandingkan tahun lalu dibandingkan dengan 15% yang mengatakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir.
Perubahan iklim juga mengubah kehidupan masyarakat dengan 69% responden mengatakan bahwa pemanasan global telah berdampak pada keputusan-keputusan besar, seperti tempat tinggal atau bekerja dan yang harus dibeli. Namun Ketua UNDP Achim Steiner mengatakan kekhawatiran ini tidak serta merta tercermin dalam keputusan pemilu dan konsumen.
Dia merujuk ada kesenjangan persepsi terkait aksi iklim. "Saya akan berbuat lebih banyak tetapi yang lain tidak. Jadi aku tidak akan melakukan apa pun," katanya menyimpulkan reaksi umum masyarakat. (Aljazeera/Z-2)
LEMBAGA Survei Charta Politika Indonesia merilis survei terbaru evaluasi publik atas kinerja Gubernur- Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) 2025
Sebanyak 53% pekerja penuh waktu mengatakan bahwa mereka menabung lebih sedikit dari rencana, hanya 23% yang mampu menabung lebih banyak dari yang ditargetkan.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Lembaga riset Ethical Politics mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai 77,73%.
Pramono mengatakan enggan untuk membuat konten khusus terkait pekerjaannya. Sebab, ia tidak terlalu suka untuk tampil di media sosial.
40 persen responden mengaku sangat mengkhawatirkan kemungkinan AS akan terlibat dalam perang besar dengan Iran.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PBB menyampaikan laporan terbaru mengenai kondisi memprihatinkan di Jalur Gaza, Palestina. Berdasarkan data OCHA, hampir seluruh wilayah Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel.
SEDIKITNYA 798 warga Palestina tewas oleh pasukan militer Israel selagi mereka mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025.
LAPORAN baru dari Israel menuduh Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang selama serangan 7 Oktober. Namun, seorang pejabat tinggi PBB membantahnya.
AMERIKA Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved