Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
EMPAT dari lima orang ingin negaranya meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim. Demikian laporan survei PBB yang dianggap sebagai survei terbesar mengenai isu tersebut.
Program Pembangunan PBB (UNDP) menerbitkan jajak pendapat tersebut pada Kamis (20/6) dan menemukan bahwa mayoritas masyarakat di 62 dari 77 negara yang disurvei mengatakan mereka mendukung transisi cepat dari bahan bakar fosil ke energi ramah lingkungan.
Negara-negara tersebut termasuk negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Sekitar 80% di Tiongkok dan 54% di Amerika Serikat mendukung langkah tersebut. Responden di Rusia kurang tertarik dan hanya 16% yang menyetujuinya.
Baca juga : AS dan Tiongkok Absen dari Pertemuan Iklim PBB yang Signifikan
"Ketika para pemimpin dunia memutuskan janji-janji berikutnya berdasarkan Perjanjian Paris pada 2025, hasil-hasil ini merupakan bukti yang tidak dapat disangkal bahwa masyarakat di mana pun mendukung tindakan iklim yang berani," kata Cassie Flynn, direktur iklim global UNDP.
Dilakukan bekerja sama dengan Universitas Oxford dan GeoPoll, survei ini mengajukan 15 pertanyaan melalui panggilan telepon secara acak kepada 75.000 orang di 77 negara. Populasinya mewakili 87% dari total populasi di dunia dan menjadikannya jajak pendapat terbesar di dunia.
Secara keseluruhan, 80% dari mereka yang disurvei ingin melihat komitmen lebih kuat untuk mengatasi masalah ini dan tuntutan mengambil tindakan meningkat hingga 89% di negara-negara miskin yang merasakan dampak paling besar dari perubahan iklim.
Baca juga : PKS: Haram Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kecemasan terhadap perubahan iklim lebih tinggi di negara-negara miskin seperti Fiji dengan 80% penduduknya lebih khawatir terhadap masalah ini dibandingkan tahun lalu. Fiji diikuti oleh Afghanistan (78%) dan Turki (77%). Arab Saudi mengalami peningkatan ketakutan terhadap perubahan iklim yang paling rendah dengan 25% lebih banyak kekhawatiran.
Secara keseluruhan, survei tersebut menemukan 56% responden mengatakan mereka memikirkan perubahan iklim setidaknya sekali dalam seminggu. Lebih dari separuh responden mengatakan bahwa mereka lebih khawatir terhadap perubahan iklim dibandingkan tahun lalu dibandingkan dengan 15% yang mengatakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir.
Perubahan iklim juga mengubah kehidupan masyarakat dengan 69% responden mengatakan bahwa pemanasan global telah berdampak pada keputusan-keputusan besar, seperti tempat tinggal atau bekerja dan yang harus dibeli. Namun Ketua UNDP Achim Steiner mengatakan kekhawatiran ini tidak serta merta tercermin dalam keputusan pemilu dan konsumen.
Dia merujuk ada kesenjangan persepsi terkait aksi iklim. "Saya akan berbuat lebih banyak tetapi yang lain tidak. Jadi aku tidak akan melakukan apa pun," katanya menyimpulkan reaksi umum masyarakat. (Aljazeera/Z-2)
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
Fernando menyebut, posisi Sjafrie sebagai sahabat karib sekaligus menteri paling berpengaruh di kabinet menjadikannya sosok yang sangat kuat.
Founder Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, survei terbaru menunjukkan langkah Kejagung menunjukkan uang sitaan mendapat apresiasi.
Berdasarkan survei terhadap 1.000 responden pada akhir 2025, sebanyak 82% pekerja Indonesia mengaku bahagia di tempat kerja.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
SATU tahun memasuki masa jabatan keduanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghancurkan tatanan usai Perang Dunia II yang belum pernah terjadi.
MAJELIS Umum PBB, Senin (15/12), mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
PALESTINA menyambut baik resolusi Majelis Umum Perserikatan Banga Bangsa (PBB) yang menuntut Israel mengakhiri pembatasan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, Senin (8/12) mengecam brutalitas genosida Israel di Gaza.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved