Donald Trump Berupaya Memperlambat Proses Hukum

DIHADAPKAN dengan total 88 tuduhan kejahatan dalam empat kasus federal dan negara bagian terpisah, Donald Trump menggunakan taktik sederhana yang selalu berhasil baginya di masa lalu, menunda waktu.

Kandidat presiden Republik berusia 77 tahun tersebut telah menyiapkan pasukan pengacara berbayar tinggi di New York, Washington, Georgia, dan Florida untuk menunda tanggal sidangnya.

Tujuannya jelas, menunda tindakan pengadilan hingga setelah pemilihan November, ketika, jika dia berhasil merebut kembali jabatan presiden, dia berpotensi dapat meminta agar tuduhan federal terhadapnya dicabut atau memberi grasi kepada dirinya sendiri.

Sejauh ini, strategi tersebut tampaknya berhasil.

"Ada kemungkinan dia dapat menghindari keadilan dengan menunda keadilan," kata Adam Schiff, anggota Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi anggota komite yang menyelidiki serangan 6 Januari di Capitol AS oleh pendukung Trump yang menolak menerima hasil pemilihan 2020.

"Ini adalah taktik yang telah dicoba dan benar dari Trump sepanjang karirnya," kata Schiff kepada CNN. "Pengadilan tidak boleh terlibat dalam strategi itu."

Andrew Weissmann, mantan jaksa federal dan penulis buku "The Trump Indictments," mengatakan taktik menunda tersebut bisa dimengerti.

"Sebagian besar terdakwa tidak ingin pergi ke pengadilan," kata Weissmann kepada AFP. "Mereka mencoba menunda itu sebanyak mungkin."

Trump seharusnya menjalani sidang di Washington pada tanggal 4 Maret atas tuduhan berusaha untuk membalikkan hasil pemilihan 2020 yang dimenangkan oleh Demokrat Joe Biden, yang sekarang kemungkinan besar akan menjadi lawannya pada November.

Baca juga : Hakim Tolak Permohonan Donald Trump

Sidang itu ditunda hingga Mahkamah Agung memutuskan klaim Trump bahwa mantan presiden memiliki kekebalan dari penuntutan.

Mahkamah tertinggi negara itu akan mendengarkan argumen dalam kasus kekebalan pada tanggal 25 April tetapi mungkin tidak mengeluarkan putusan hingga akhir Juni atau bahkan Juli.

Weissmann mengatakan bahwa "tidak termaafkan" bahwa Mahkamah Agung telah menempatkan kasus tersebut di "jalur yang sangat lambat."

Taktik penundaan normal

Di New York, Trump menghadapi tuduhan negara tentang pemalsuan catatan bisnis untuk membayar uang diam sebelum pemilihan 2016 kepada bintang porno dengan siapa dia diduga melakukan hubungan seks kembali pada tahun 2006.

Kasus itu seharusnya dimulai pada Senin, tetapi Trump meminta penundaan hingga 90 hari setelah jaksa mengungkapkan bukti potensial belum diserahkan kepada pembelaan.

Hakim yang memimpin menolak argumen tersebut pada Senin dan memerintahkan sidang dimulai pada 15 April, menjadikannya satu-satunya kasus untuk saat ini dengan tanggal mulai tetap.

Di Georgia, Trump dan 14 terdakwa lainnya menghadapi tuduhan mencari untuk membalikkan hasil pemilihan 2020 di negara bagian selatan.

Kasus Georgia itu telah terjebak selama berbulan-bulan oleh upaya Trump untuk menyingkirkan jaksa distrik karena hubungannya dengan pria yang dia sewa untuk menjadi jaksa penuntut utama.

Hakim dalam kasus itu akhirnya memutuskan pada tanggal 15 Maret bahwa jaksa distrik dapat tetap jika jaksa penuntut utama mengundurkan diri. Itu sekarang telah terjadi, tetapi tanggal sidang belum ditetapkan.

Kasus terakhir melibatkan penimbunan dokumen-dokumen klasifikasi Trump setelah meninggalkan Gedung Putih dan sedang berlangsung di Florida di hadapan seorang hakim yang ditunjuk oleh mantan presiden itu sendiri.

Trump juga mengajukan klaim kekebalan di Florida, langkah yang jaksa gambarkan sebagai "begitu tidak beralasan sehingga sulit untuk memahaminya kecuali sebagai bagian dari upaya strategis untuk penundaan."

Daniel Richman, seorang profesor hukum di Universitas Columbia, mengatakan pengacara Trump menggunakan "taktik penundaan normal."

"Ketika melibatkan mantan presiden, tak terhindarkan, masalah-masalah akan menjadi tidak terduga," kata Richman. "Siapa pun yang berpikir pengacara Trump adalah para jenius ajaib, saya pikir itu salah."

Dalam mencari penundaan, pengacara Trump telah mengutip pemilihan yang akan datang dan aturan tak tertulis bahwa kasus tidak boleh dibawa dalam waktu 60 hari sebelum pemungutan suara.

Jaksa bersikeras aturan tersebut hanya berlaku untuk pengajuan tuduhan baru dan bukan penyelenggaraan sidang yang sedang berlangsung.

Schiff mengatakan Departemen Kehakiman mungkin telah membuat tindakan melambat secara tidak perlu dalam membawa tuduhan terhadap mantan presiden.

"Penundaan itu telah berkontribusi pada situasi di mana tidak ada dari sidang-sidang ini mungkin akan dilanjutkan, meskipun masih harapan dan keyakinan saya bahwa setidaknya satu atau dua dari mereka mungkin akan dilanjutkan sebelum pemilihan," katanya. (FP/Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani