Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LEBIH dari 40 negara menuntut penyelidikan internasional independen atas kematian pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Mereka menuduh Presiden Vladimir Putin bertanggung jawab atas kematiannya.
Anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia termasuk di antara negara-negara yang menyuarakan kemarahan atas kematian Navalny di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Navalny, 47, yang meninggal di koloni penjara Arktik, dimakamkan di Moskow pada hari Jumat, dikelilingi kerumunan pelayat yang meneriakkan namanya.
Baca juga : Janda Alexei Navalny Bersumpah Melanjutkan Perjuangan Suaminya
“Kami marah atas kematian politisi oposisi Rusia Alexei Navalny, yang tanggung jawab utamanya berada di tangan Presiden Putin dan pihak berwenang Rusia,” kata Duta Besar Uni Eropa Lotte Knudsen kepada badan hak asasi manusia PBB atas nama 43 negara.
Dia mengatakan Rusia harus mengizinkan penyelidikan internasional yang independen dan transparan mengenai kematian mendadak tersebut. “Kematian Navalny yang tak terduga dan mengejutkan adalah tanda lain dari percepatan dan penindasan sistematis di Rusia," katanya.
Negara-negara tersebut mengatakan mereka sangat prihatin dengan tindakan keras sistematis terhadap masyarakat sipil dan penindasan terhadap oposisi politik di Rusia dan luar negeri.
Baca juga : Pemakaman Alexey Navalny Diadakan di Moskow
Mereka mendesak Rusia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan semua tahanan politik, pembela hak asasi manusia, jurnalis dan aktivis anti-perang yang ditahan karena menjalankan hak asasi mereka secara damai dan karena menentang perang Rusia di Ukraina.
“Kami menyerukan kepada Federasi Rusia untuk mengakhiri iklim impunitas ini dan menciptakan lingkungan yang aman bagi oposisi politik dan suara-suara kritis,” kata pernyataan bersama itu.
Mereka juga mendesak Rusia untuk menghapus undang-undang yang menindasnya dan mengakhiri penyalahgunaan politik terhadap sistem peradilan. "Kepemimpinan dan otoritas politik Rusia harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Knudsen.
Ia mengatakan keberanian, pengorbanan, dan komitmen tak tergoyahkan Navalny terhadap keadilan, kebebasan, dan demokrasi tidak akan pernah terlupakan.
Kematian lawan paling kuat bagi Putin itu diumumkan pada 16 Februari ketika pemimpin Kremlin itu berkampanye untuk mengamankan masa jabatan enam tahun baru dalam pemilu pada pertengahan Maret di mana ia tidak akan menghadapi persaingan nyata. (CNA/Z-3)
Di balik ketegangan NATO, media pemerintah Rusia justru memuji rencana Donald Trump mencaplok Greenland. Apakah ini taktik pecah belah Barat?
PENGAMAT militer Khairul Fahmi, mencurigai adanya jalur klandestin atau perantara yang memfasilitasi rekrutmen eks personel Brimob Bripda Rio menjadi tentara bayaran Rusia
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Seorang anggota dapat dijatuhi PTDH jika meninggalkan tugasnya secara tidak sah (desersi) dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
RUSIA dan Tiongkok siap mendukung Iran yang dilanda protes dan diancam oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun, dukungan itu akan berkurang jika AS melakukan aksi militer.
Sikap PDIP jika memilih oposisi justru akan memperlihatkan konsistensi dan kedewasaan dalam berpolitik.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved