Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
LEBIH dari 40 negara menuntut penyelidikan internasional independen atas kematian pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Mereka menuduh Presiden Vladimir Putin bertanggung jawab atas kematiannya.
Anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia termasuk di antara negara-negara yang menyuarakan kemarahan atas kematian Navalny di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Navalny, 47, yang meninggal di koloni penjara Arktik, dimakamkan di Moskow pada hari Jumat, dikelilingi kerumunan pelayat yang meneriakkan namanya.
Baca juga : Janda Alexei Navalny Bersumpah Melanjutkan Perjuangan Suaminya
“Kami marah atas kematian politisi oposisi Rusia Alexei Navalny, yang tanggung jawab utamanya berada di tangan Presiden Putin dan pihak berwenang Rusia,” kata Duta Besar Uni Eropa Lotte Knudsen kepada badan hak asasi manusia PBB atas nama 43 negara.
Dia mengatakan Rusia harus mengizinkan penyelidikan internasional yang independen dan transparan mengenai kematian mendadak tersebut. “Kematian Navalny yang tak terduga dan mengejutkan adalah tanda lain dari percepatan dan penindasan sistematis di Rusia," katanya.
Negara-negara tersebut mengatakan mereka sangat prihatin dengan tindakan keras sistematis terhadap masyarakat sipil dan penindasan terhadap oposisi politik di Rusia dan luar negeri.
Baca juga : Pemakaman Alexey Navalny Diadakan di Moskow
Mereka mendesak Rusia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan semua tahanan politik, pembela hak asasi manusia, jurnalis dan aktivis anti-perang yang ditahan karena menjalankan hak asasi mereka secara damai dan karena menentang perang Rusia di Ukraina.
“Kami menyerukan kepada Federasi Rusia untuk mengakhiri iklim impunitas ini dan menciptakan lingkungan yang aman bagi oposisi politik dan suara-suara kritis,” kata pernyataan bersama itu.
Mereka juga mendesak Rusia untuk menghapus undang-undang yang menindasnya dan mengakhiri penyalahgunaan politik terhadap sistem peradilan. "Kepemimpinan dan otoritas politik Rusia harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Knudsen.
Ia mengatakan keberanian, pengorbanan, dan komitmen tak tergoyahkan Navalny terhadap keadilan, kebebasan, dan demokrasi tidak akan pernah terlupakan.
Kematian lawan paling kuat bagi Putin itu diumumkan pada 16 Februari ketika pemimpin Kremlin itu berkampanye untuk mengamankan masa jabatan enam tahun baru dalam pemilu pada pertengahan Maret di mana ia tidak akan menghadapi persaingan nyata. (CNA/Z-3)
Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Donald Trump untuk mengadakan putaran pembicaraan selanjutnya di Moskow.
Donald Trump dan Vladimir Putin bertemu untuk membhasa mengakhiri perang di Ukraina.
Sektor pertahanan memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu pada hari ini di Alaska untuk membahas upaya mengakhiri perang tiga tahun antara Moskow dan Ukraina.
Presiden Donald Trump yakin Presiden Rusia Vladimir Putin siap capai kesepakatan terkait perang di Ukraina.
RUSIA diduga tengah mempersiapkan uji coba rudal jelajah bertenaga nuklir terbaru 9M730 Burevestnik, hanya beberapa hari menjelang pertemuan Putin dan Trump.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
Guntur menegaskan, sikap politik tersebut telah dirumuskan jauh sebelum munculnya kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved