Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
LEBIH dari 40 negara menuntut penyelidikan internasional independen atas kematian pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Mereka menuduh Presiden Vladimir Putin bertanggung jawab atas kematiannya.
Anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia termasuk di antara negara-negara yang menyuarakan kemarahan atas kematian Navalny di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Navalny, 47, yang meninggal di koloni penjara Arktik, dimakamkan di Moskow pada hari Jumat, dikelilingi kerumunan pelayat yang meneriakkan namanya.
Baca juga : Janda Alexei Navalny Bersumpah Melanjutkan Perjuangan Suaminya
“Kami marah atas kematian politisi oposisi Rusia Alexei Navalny, yang tanggung jawab utamanya berada di tangan Presiden Putin dan pihak berwenang Rusia,” kata Duta Besar Uni Eropa Lotte Knudsen kepada badan hak asasi manusia PBB atas nama 43 negara.
Dia mengatakan Rusia harus mengizinkan penyelidikan internasional yang independen dan transparan mengenai kematian mendadak tersebut. “Kematian Navalny yang tak terduga dan mengejutkan adalah tanda lain dari percepatan dan penindasan sistematis di Rusia," katanya.
Negara-negara tersebut mengatakan mereka sangat prihatin dengan tindakan keras sistematis terhadap masyarakat sipil dan penindasan terhadap oposisi politik di Rusia dan luar negeri.
Baca juga : Pemakaman Alexey Navalny Diadakan di Moskow
Mereka mendesak Rusia untuk segera dan tanpa syarat membebaskan semua tahanan politik, pembela hak asasi manusia, jurnalis dan aktivis anti-perang yang ditahan karena menjalankan hak asasi mereka secara damai dan karena menentang perang Rusia di Ukraina.
“Kami menyerukan kepada Federasi Rusia untuk mengakhiri iklim impunitas ini dan menciptakan lingkungan yang aman bagi oposisi politik dan suara-suara kritis,” kata pernyataan bersama itu.
Mereka juga mendesak Rusia untuk menghapus undang-undang yang menindasnya dan mengakhiri penyalahgunaan politik terhadap sistem peradilan. "Kepemimpinan dan otoritas politik Rusia harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Knudsen.
Ia mengatakan keberanian, pengorbanan, dan komitmen tak tergoyahkan Navalny terhadap keadilan, kebebasan, dan demokrasi tidak akan pernah terlupakan.
Kematian lawan paling kuat bagi Putin itu diumumkan pada 16 Februari ketika pemimpin Kremlin itu berkampanye untuk mengamankan masa jabatan enam tahun baru dalam pemilu pada pertengahan Maret di mana ia tidak akan menghadapi persaingan nyata. (CNA/Z-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto lebih memilih absen dari KTT G7 dan melakukan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia pekan depan.
PRESIDEN Prabowo Subianto lebih memilih untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Federasi Rusia pekan depan dan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
SEBUAH jet tempur F-16 milik Ukraina yang baru-baru ini dikirimkan oleh negara-negara Barat, dilaporkan telah berhasil menembak jatuh pesawat tempur Rusia, Sukhoi Su-35.
ANGKATAN Udara Ukraina mengeklaim telah menembak jatuh satu unit jet tempur canggih milik Rusia, Sukhoi Su-35, di wilayah Kursk pada Sabtu (7/6) waktu setempat.
Rusia menyatakan siap memberikan suaka politik kepada Elon Musk di tengah ketegangan dengan Donald Trump.
Sebuah jet tempur Su-35 milik Rusia ditembak jatuh dalam sebuah operasi udara di arah Kursk pada Sabtu (7/6) dini hari waktu setempat.
Namun, Junta Myanmar masih belum merespons seruan dari NUG.
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan menjadi oposisi selama 10 tahun terasa lama.
Guntur menilai pihaknya ingin menjadi pihak yang mengawal kekuasaan. Menurutnya, akan berbahaya ketika tidak ada pihak yang mengawasi jalannya pemerintahan.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
Pramono enggan berbicara soal oposisi. Dia mengatakan sistem presidensial yang dianut Indonesia tak ada istilah oposisi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved