Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
RUSIA menilai perdamaian berkelanjutan di Palestina sangat sulit terwujud. Dasarnya mengacu pada sejarah berdirinya Israel yang kerap mengangkangi hukum internasional dan kebiadaban kepada warga Palestina.
"Sejarah membuktikan bahwa setiap inisiatif penyelesaian Timur Tengah bertentangan dengan keputusan Dewan Keamanan PBB yang menetapkan pembentukan negara Palestina dalam perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kotanya, hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dengan Israel pasti gagal," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.
Ia menekankan bahwa pihaknya belum melihat keseluruhan dokumen yang memaparkan rencana Israel di Gaza. Namun sejarah seakan terulang dengan rancangan negosiasi yang diinginkan Israel bertentangan dengan dasar hukum internasional.
Baca juga : Saudi Peringatkan Bencana Kemanusiaan jika Israel Deportasi Warga Rafah Palestina
Zakharova menyebut pembentukan gencatan senjata berkelanjutan di Gaza sebagai tugas prioritas. Pasalnya perdamaian di Gaza merupakan langkah penting untuk menciptakan kondisi yang diperlukan guna meluncurkan penyelesaian komprehensif konflik Palestina-Israel.
"Untuk mencapai tujuan ini, bersama dengan orang-orang yang berpikiran sama, kami melakukan segala upaya di Dewan Keamanan PBB. Sayangnya, Amerika Serikat menghalangi upaya tersebut," sesal Zakharova.
Hal yang sama pentingnya ialah memastikan kesatuan politik dan geografis rakyat Palestina, Jalur Gaza, dan Tepi Barat Sungai Yordan, serta implementasi inisiatif Rusia dalam melakukan konsultasi tingkat menteri dengan pemain eksternal utama yang terlibat dalam permasalahan di Timur Tengah. "Tanpa persatuan tersebut, situasi di zona konflik berisiko kembali ke status quo sebelum 7 Oktober yang pasti akan menyebabkan pecahnya kekerasan baru, korban baru, dan akan terus mengganggu stabilitas seluruh Timur Tengah," kata Zakharova.
Baca juga : Dewan Keamanan PBB Gelar Pembicaraan Darurat terkait Serangan Houthi
Israel telah melancarkan perang di Jalur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober. Pengeboman Israel yang terjadi kemudian telah menewaskan hampir 29.954 orang dan melukai lebih dari 70 ribu orang dengan pemusnahan massal.
Perang Israel telah menyebabkan 85% penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional.
Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil tindakan untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. (Anadolu/Z-2)
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
Iran tingkatkan arsenal rudal balistik dengan bantuan Rusia. Rudal Kheibar Shekan kini mampu jangkau seluruh wilayah Israel, memicu ancaman konflik terbuka.
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved