Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
PROTES dan tuduhan kecurangan telah merusak pemilu di Pakistan. Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin mantan Perdana Menteri Imran Khan keluar sebagai pemenang.
Komisi pemilihan umum (KPU) Pakistan mengumumkan secara resmi perolehan suara setelah hampir tiga hari penghitungan pada Minggu (11/2). PTI memenangkan 101 kursi, diikuti Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang dipimpin oleh Nawaz Sharif 75, dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang berhaluan kiri-tengah dengan tokoh Bilawal Bhutto Zardari mendapat 55.
PTI telah menyerukan protes nasional dan telah mengajukan gugatan ke pengadilan. Meskipun merajai perolehan suara namun merasa dicurangi dalam pemilihan legislatif atau Majelis Nasional yang beranggotakan 266 orang itu.
Baca juga : Gonjang-ganjing Pemilu Pakistan
Polisi Islamabad mengatakan pihaknya memberlakukan Pasal 144 atau dapat membubarkan rapat atau pertemuan ilegal. “Beberapa orang menghasut pertemuan ilegal di sekitar KPU dan lembaga pemerintah lainnya. Perlu dicatat bahwa menghasut untuk berkumpul juga merupakan kejahatan,” ungkap pernyataan kepolisian Islamabad di X.
Ketua Partai Politik Keagamaan Arus Utama atau Jamaat-e-Islami (JI) Sirajul Haq juga menolak hasil pemilu tersebut, dan menyebutnya sebagai hasil kecurangan.
Bersama PTI, JI mengadakan demonstrasi protes Karachi. JI mengklaim berhasil merajai perolehan suara namun berbanding terbalik dengan yang diumumkan KPU.
Baca juga : Pemilu Pakistan, Khan Dipenjara dan Sharif Diprediksi Menang
Partai Jamiat Ulama Islam (JUI) yang dipimpin oleh Maulana Fazlur Rehman juga memblokir jalan raya utama di beberapa titik di provinsi Sindh.
Pembentukan pemerintahan Pakistan membutuhkan mayoritas suara atau sebanyak 134 kursi parlemen. Itu tidak termasuk kursi yang diperuntukkan bagi perempuan dan minoritas.
Jumlah itu juga dapat diperoleh dengan cara koalisi antarpartai. Partai besutan Khan mengklaim kemenangan dan bersedia membentuk pemerintahan federal.
Baca juga : 25 Orang Tewas Dalam Serangan Teroris di Pakistan Jelang Pemilu
Namun dua partai utama lainnya di negara itu tidak tertarik dengan PTI. Keduanya memilih untuk berkoalisi.
PTI mengatakan pihaknya mampu membentuk pemerintahan di provinsi tengah dan pemimpin di provinsi Punjab dan barat laut Khyber Pakhtunkhwa (KP).
Pemimpin PML-N Marriyum Aurangzeb mengatakan mereka mengadakan perundingan dengan PPP, namun tidak ada terobosan. Tetapi kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembicaraan.
Baca juga : Dua Ledakan Bom Tewaskan 24 Orang Menjelang Pemilu di Pakistan
“Kami juga menghubungi calon independen yang mempunyai peran penting dalam proses pemilu,” ujarnya di media sosial X.
Senator Sherry Rehman, salah satu pemimpin PPP mengatakan belum ada pembicaraan formal soal koalisi. “Bilawal Bhutto Zardari (Ketua PPP) telah mengklarifikasi posisi partai dengan kejelasan yang jelas. Tidak ada titik setelah pemilu, partai tersebut tidak berbicara dengan Liga N mengenai pembentukan pemerintahan Federal, Balochistan, atau Punjab,” katanya di X.
Menurut Aurangzeb, delegasi Gerakan Muttahida Quami (MQM), yang secara mengejutkan meraih 17 kursi dari ibu kota komersial Karachi, juga dijadwalkan bertemu Nawaz di Lahore. (Anadolu/Cah/Z-7)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Presiden AS Donald Trump mengerahkan 2.000 pasukan untuk menangani protes yang terus meningkat dampak penggerebekan imigrasi di Los Angeles.
Mahasiswa Harvard menggelar aksi protes menentang kebijakan Trump yang membatalkan kontrak keuangan dan mencabut akreditasi mahasiswa internasional.
PARA pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) mengancam akan menutup akses skybridge pasar Tanah Abang.
Menurut dia, para hakim bisa menempuh cara-cara lain untuk menyampaikan aspirasi, tanpa harus "mogok" kerja secara serentak.
Berbagai upaya resmi dan formal telah ditempuh, dengan harapan agar pemerintah memberikan perhatian yang serius dan langkah nyata terhadap tuntutan tersebut.
Puluhan pengunjuk rasa berbaris di seberang jalan raya, memblokirnya, sambil membentangkan spanduk besar dan foto-foto tawanan yang akan menuju Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved