Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PROTES dan tuduhan kecurangan telah merusak pemilu di Pakistan. Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin mantan Perdana Menteri Imran Khan keluar sebagai pemenang.
Komisi pemilihan umum (KPU) Pakistan mengumumkan secara resmi perolehan suara setelah hampir tiga hari penghitungan pada Minggu (11/2). PTI memenangkan 101 kursi, diikuti Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang dipimpin oleh Nawaz Sharif 75, dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang berhaluan kiri-tengah dengan tokoh Bilawal Bhutto Zardari mendapat 55.
PTI telah menyerukan protes nasional dan telah mengajukan gugatan ke pengadilan. Meskipun merajai perolehan suara namun merasa dicurangi dalam pemilihan legislatif atau Majelis Nasional yang beranggotakan 266 orang itu.
Baca juga : Gonjang-ganjing Pemilu Pakistan
Polisi Islamabad mengatakan pihaknya memberlakukan Pasal 144 atau dapat membubarkan rapat atau pertemuan ilegal. “Beberapa orang menghasut pertemuan ilegal di sekitar KPU dan lembaga pemerintah lainnya. Perlu dicatat bahwa menghasut untuk berkumpul juga merupakan kejahatan,” ungkap pernyataan kepolisian Islamabad di X.
Ketua Partai Politik Keagamaan Arus Utama atau Jamaat-e-Islami (JI) Sirajul Haq juga menolak hasil pemilu tersebut, dan menyebutnya sebagai hasil kecurangan.
Bersama PTI, JI mengadakan demonstrasi protes Karachi. JI mengklaim berhasil merajai perolehan suara namun berbanding terbalik dengan yang diumumkan KPU.
Baca juga : Pemilu Pakistan, Khan Dipenjara dan Sharif Diprediksi Menang
Partai Jamiat Ulama Islam (JUI) yang dipimpin oleh Maulana Fazlur Rehman juga memblokir jalan raya utama di beberapa titik di provinsi Sindh.
Pembentukan pemerintahan Pakistan membutuhkan mayoritas suara atau sebanyak 134 kursi parlemen. Itu tidak termasuk kursi yang diperuntukkan bagi perempuan dan minoritas.
Jumlah itu juga dapat diperoleh dengan cara koalisi antarpartai. Partai besutan Khan mengklaim kemenangan dan bersedia membentuk pemerintahan federal.
Baca juga : 25 Orang Tewas Dalam Serangan Teroris di Pakistan Jelang Pemilu
Namun dua partai utama lainnya di negara itu tidak tertarik dengan PTI. Keduanya memilih untuk berkoalisi.
PTI mengatakan pihaknya mampu membentuk pemerintahan di provinsi tengah dan pemimpin di provinsi Punjab dan barat laut Khyber Pakhtunkhwa (KP).
Pemimpin PML-N Marriyum Aurangzeb mengatakan mereka mengadakan perundingan dengan PPP, namun tidak ada terobosan. Tetapi kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembicaraan.
Baca juga : Dua Ledakan Bom Tewaskan 24 Orang Menjelang Pemilu di Pakistan
“Kami juga menghubungi calon independen yang mempunyai peran penting dalam proses pemilu,” ujarnya di media sosial X.
Senator Sherry Rehman, salah satu pemimpin PPP mengatakan belum ada pembicaraan formal soal koalisi. “Bilawal Bhutto Zardari (Ketua PPP) telah mengklarifikasi posisi partai dengan kejelasan yang jelas. Tidak ada titik setelah pemilu, partai tersebut tidak berbicara dengan Liga N mengenai pembentukan pemerintahan Federal, Balochistan, atau Punjab,” katanya di X.
Menurut Aurangzeb, delegasi Gerakan Muttahida Quami (MQM), yang secara mengejutkan meraih 17 kursi dari ibu kota komersial Karachi, juga dijadwalkan bertemu Nawaz di Lahore. (Anadolu/Cah/Z-7)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
KETIKA sejarawan Amerika Hayden White menyebut narasi bukan cermin fakta, saya kira dia tidak sedang bercanda. Bagi White, narasi sejarah memiliki emplotment.
Trans7 dikecam atas tayangan yang dianggap merendahkan Pesantren Lirboyo. MUI dan masyarakat mengecam keras, meminta tindakan tegas terhadap stasiun televisi.
Para pakar konstitusi mengatakan Nepal dapat menghadapi kekacauan politik yang berkepanjangan kecuali jika pemerintah persatuan nasional dibentuk.
Presiden AS Donald Trump mengerahkan 2.000 pasukan untuk menangani protes yang terus meningkat dampak penggerebekan imigrasi di Los Angeles.
Mahasiswa Harvard menggelar aksi protes menentang kebijakan Trump yang membatalkan kontrak keuangan dan mencabut akreditasi mahasiswa internasional.
PARA pedagang di Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) mengancam akan menutup akses skybridge pasar Tanah Abang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved