Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN keamanan Ukraina (SBU) mengungkap skema korupsi dalam pembelian senjata oleh militer negara itu dengan total nilai sekitar US$40 juta atau Rp633 miliar. Kasus korupsi kerap menghalangi negara-negara Barat memberikan bantuan.
Pengumuman perkara ini pun akan mendapat tanggapan besar di negara yang terkepung oleh invasi Rusia yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Isu korupsi yang mewabah masih menjadi pekerjaan rumah Ukraina saat berupaya untuk mendapatkan keanggotaan Uni Eropa.
SBU mengatakan penyelidikan telah mengungkap pejabat Kementerian Pertahanan dan manajer pemasok senjata Lviv Arsenal. Para pihak itu mencuri hampir 1,5 miliar hryvnia Rp633 miliar untuk anggaran pembelian peluru.
Baca juga : Partai Republik dan Joe Biden Saling Bentrok mengenai Nasib Perbatasan AS dan Ukraina
"Menurut penyelidikan, mantan dan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan serta pimpinan perusahaan afiliasi terlibat dalam penggelapan tersebut," ungkap SBU.
Penggelapan tersebut, untuk pengadaan 100 ribu mortir untuk militer. SBU mengatakan kontrak untuk cangkang tersebut telah disepakati dengan Lviv Arsenal pada Agustus 2022, enam bulan setelah perang, dan pembayaran dilakukan di muka, dengan sejumlah dana ditransfer ke luar negeri.
Baca juga : Dokumen Rahasia Amerika Bocor! Ukraina Kelimpungan
Namun tidak ada pengiriman senjata itu setelah proses pembayaran selesai. Sebagian dana kemudian dipindahkan ke rekening luar negeri lainnya.
SBU juga mengatakan lima orang telah ditetapkan tersangka pada tahap pertama dalam proses hukum Ukraina. Salah satu tersangka ditahan ketika mencoba melintasi perbatasan Ukraina.
Korupsi di kalangan militer telah menjadi isu yang sangat sensitif di Ukraina karena Ukraina berupaya menjaga moral masyarakat di masa perang dan mengajukan tuntutannya untuk bergabung dengan 27 negara Uni Eropa.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov diberhentikan pada September lalu karena berbagai kasus korupsi. Meskipun demikian ia memiliki reputasi yang kuat dalam mewakili Ukraina dalam diskusi dengan sekutu Baratnya.
Dia tidak dituduh melakukan korupsi secara pribadi namun beberapa kasus menimpa militer di bawah kepemimpinannya. Satu kasus terkait penyediaan makanan bagi pasukan, dan satu lagi terkait pengadaan pakaian yang sesuai untuk prajurit.(CNA/Z-4)
Menurut Donald Trump, satu-satunya faktor yang membuat posisi Ukraina tetap bertahan hingga saat ini adalah peran dirinya.
Namun pada 3 Januari, Rusia hanya berdiri dan menyaksikan ketika Amerika Serikat (AS) secara paksa membawa Maduro dan istrinya ke New York.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky resmi menunjuk Kyrylo Budanov sebagai Kepala Staf Presiden di tengah skandal korupsi dan perombakan kabinet besar-besaran.
Pejabat keamanan nasional AS menyatakan Ukraina tidak menargetkan Presiden Rusia Vladimir Putin atau kediamannya dalam serangan drone baru-baru ini
Para pihak juga saling bertukar pandangan mengenai paket kemakmuran untuk Ukraina.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan keyakinannya bahwa negaranya akan keluar sebagai pemenang dalam perang di Ukraina.
Di balik ketegangan NATO, media pemerintah Rusia justru memuji rencana Donald Trump mencaplok Greenland. Apakah ini taktik pecah belah Barat?
PENGAMAT militer Khairul Fahmi, mencurigai adanya jalur klandestin atau perantara yang memfasilitasi rekrutmen eks personel Brimob Bripda Rio menjadi tentara bayaran Rusia
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Seorang anggota dapat dijatuhi PTDH jika meninggalkan tugasnya secara tidak sah (desersi) dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
RUSIA dan Tiongkok siap mendukung Iran yang dilanda protes dan diancam oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun, dukungan itu akan berkurang jika AS melakukan aksi militer.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved