Korea Utara Menutup Badan-Badan untuk Reunifikasi dengan Korea Selatan

KOREA Utara secara resmi menghapus sejumlah lembaga pemerintah kunci yang bertugas mempromosikan kerja sama dan reunifikasi dengan Korea Selatan, demikian laporan media negara pada hari Selasa.

Keputusan ini diumumkan parlemen boneka Korea Utara, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) menyatakan keputusan itu dilakukan pemimpin negara Kim Jong Un. Ia menyatakan terus mencari rekonsiliasi dengan Korea Selatan adalah kesalahan.

Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan mengalami penurunan tajam tahun ini, dengan peluncuran satelit mata-mata Pyongyang mendorong Seoul untuk sebagian menghentikan perjanjian militer 2018 yang bertujuan untuk meredakan ketegangan.

Baca juga: Korea Utara Uji Coba Rudal Balistik Baru Hipersonik, Jepang Merasa Terancam

Menyebut Korea Selatan sebagai "musuh utama", Kim baru-baru ini menyatakan bahwa upaya untuk mendamaikan dan menyatukan kembali dengan saingan Korea Utara "adalah kesalahan yang tidak boleh kita buat lagi".

Dalam konstitusi keduanya, baik Korea Utara maupun Korea Selatan mengklaim kedaulatan atas seluruh semenanjung.

Baca juga: Korea Utara Konfirmasi Uji Tembak Sukses Rudal Balistik Jarak Menengah Berbahan Bakar Padat

Republik Demokratik Rakyat Korea dan Republik Korea, nama resmi Korea Utara dan Korea Selatan, didirikan 75 tahun yang lalu tetapi masing-masing masih secara teknis menganggap yang lain sebagai entitas ilegal.

Hingga saat ini, apa yang dianggap sebagai hubungan diplomatik mereka ditangani oleh Kementerian Persatuan Seoul dan Komite untuk Reunifikasi Damai Pyongyang - salah satu lembaga yang Majelis Rakyat Tertinggi sekarang nyatakan dibubarkan.

"Kedua negara paling bermusuhan, yang berada dalam keadaan perang, saat ini dalam konfrontasi akut di Semenanjung Korea," demikian keputusan yang diadopsi oleh majelis tersebut, seperti yang dilaporkan oleh KCNA.

"Reunifikasi Korea tidak dapat dicapai dengan Republik Korea," tambahnya. (AFP/Z-3)