Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia turut menyaksikan perhelatan pesta demokrasi di Taiwan yang berlangsung pada Sabtu (13/1), dan dimenangkan Lai Ching-te. Indonesia menghormati kebijakan satu Tiongkok yang sama seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS).
"Indonesia mengamati secara seksama perkembangan di Taiwan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal dalam pernyataannya, Minggu (14/1).
Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini, Indonesia tidak terpengaruh dalam persaingan pengaruh antara Tiongkok dan AS atas Taiwan. Sebaliknya, Indonesia secara konsisten menghormati kebijakan satu Tiongkok atau (One China Policy).
Baca juga: Tiongkok Hukum 5 Produsen Senjata AS karena Jual Senjata ke Taiwan
"Indonesia terus konsisten menghormati kebijakan satu Tiongkok," pungkasnya.
Sementara itu Jepang dan AS menyampaikan selamat kepada Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te yang memenangkan pemilihan presiden pada Sabtu (13/1). Kedua negara berjanji untuk bekerja sama dan menjaga hubungan dengan negara yang akan komando pemimpin Partai Progresif Demokratik itu.
Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Jepang mengharapkan Taiwan akan terus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dia menyatakan harapan bahwa masalah seputar Taiwan akan diselesaikan secara damai melalui dialog.
Baca juga: Selain Tiongkok, Proyek Smelter Nikel RI Diguyur Bank Eropa
Di tengah perebutan pengaruh Tiongkok dan AS di Taiwan, Lai mengalahkan saingannya Hou Yu-ih dari Partai Nasionalis, atau Kuomintang, dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan.
“Taiwan adalah mitra penting dan teman berharga Jepang. Kami berbagi nilai-nilai dasar dan menikmati hubungan ekonomi yang erat serta pertukaran antar masyarakat,” kata Kamikawa.
Tokyo akan berupaya lebih memperdalam kerja sama dengan Taipei, kata dia, termasuk hubungan non-pemerintah. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan komitmen Washington untuk menjaga perdamaian dan stabilitas lintas selat serta penyelesaian perbedaan secara damai, bebas dari paksaan dan tekanan.
“Kemitraan antara masyarakat Amerika dan masyarakat Taiwan, yang berakar pada nilai-nilai demokrasi, terus meluas dan memperdalam hubungan ekonomi, budaya, dan antar masyarakat,” katanya.
Blinken mengatakan dia berharap AS dan Taiwan akan lebih memajukan hubungan tidak resmi yang telah lama terjalin. AS maupun Jepang mengakui kebijakan satu Tiongkok yang Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Namun Washington terus menjual senjata ke Taiwan untuk membela diri.
Pada November tahun lalu, Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bertemu di dekat San Francisco dan Biden mengatakan kepada Xi bahwa Tiongkok tidak boleh ikut campur dalam proses pemilihan presiden di Taiwan. (Kyodo/Z-10)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Mantan Ibu Negara Pantai Gading, Simone Gbagbo mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu Oktober mendatang.
Korea Selatan menggelar pemilu presiden mendadak setelah krisis politik akibat darurat militer oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Wali Kota Warsawa Rafal Trzaskowski meraih kemenangan tipis dalam pemilihan presiden Polandia, menurut hasil jajak pendapat saat pemungutan suara berakhir.
Korea Selatan akan menggelar pemilu presiden pada 3 Juni 2025, setelah Mahkamah Konstitusi resmi mencopot Yoon Suk Yeol dari jabatan presiden akibat deklarasi darurat militer.
MAHKAMAH Konstitusi mengambil putusan cemerlang, memperkuat demokrasi dengan memulihkan makna kedaulatan rakyat.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved