Korea Utara Mulai Pertemuan Penting Partai Menjelang Tahun Baru

KOREA Utara telah membuka pertemuan partai penguasa akhir tahun yang dihadiri pemimpin Kim Jong Un, kata media negara pada hari Rabu, dengan harapan keputusan kebijakan kunci untuk tahun 2024 akan diumumkan.

Mengabaikan pidato Tahun Baru yang dulunya menjadi tradisional, Kim dalam beberapa tahun terakhir menggunakan pertemuan pleno Partai Buruh Korea sebagai platform untuk merinci kebijakan di bidang keamanan, diplomasi, dan ekonomi.

Pertemuan tahun ini menutup tahun di mana Pyongyang berhasil meluncurkan satelit pengintai, menegaskan statusnya sebagai kekuatan nuklir dalam konstitusinya, dan menguji rudal balistik antarbenua (ICBM) tercanggihnya.

Baca juga: Kim Jong Un: Nuklir Balas Nuklir

Dalam pertemuan pada hari Selasa, Kim menetapkan 2023 sebagai "tahun perubahan besar dan besar" serta "penting," kata agensi berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA).

"Pyongyang melihat kemenangan dan peristiwa yang membuka mata yang dicapai di semua bidang untuk konstruksi sosialis dan penguatan kekuatan nasional," kata Kim, seperti dilaporkan oleh KCNA.

Baca juga: Korsel, AS dan Jepang Bersiasat Hadapi Rudal Korut

Dia juga mengatakan senjata strategis baru Pyongyang, termasuk satelit mata-mata, telah tanpa ragu menempatkan Korea Utara pada posisi kekuatan militer.

Pertemuan ini akan melibatkan enam poin diskusi utama, kata KCNA, termasuk tinjauan tentang bagaimana kebijakan nasional Korea Utara dilaksanakan selama tahun tersebut serta melihat ke depan ke anggaran nasional dan "arahan perjuangan" untuk 2024.

Minggu lalu, Kim mengatakan Pyongyang tidak akan ragu untuk meluncurkan serangan nuklir jika "provokasi" dengan nuklir terjadi.

Pekan lalu, Korea Utara menguji Hwasong-18 bahan bakar padat, ICBM tercanggihnya, untuk ketiga kalinya pada 2023. Peluncuran satelit mata-mata militer Pyongyang bulan lalu, yang diklaim memberikan gambaran cepat dari situs militer AS dan Korea Selatan, lebih merusak hubungan dengan Korea Selatan.

Peluncuran itu memecah perjanjian militer antara kedua Korea yang dibuat untuk meredakan ketegangan di Semenanjung, dengan kedua belah pihak kemudian meningkatkan keamanan sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan mereka. (AFP/Z-3)