Kunjungi Gaza, Ketua UNICEF: Hentikan Kengerian Ini

KEPALA badan anak-anak PBB (UNICEF) mengatakan pada Rabu (15/11) bahwa dia menyaksikan pemandangan yang menghancurkan dalam kunjungannya ke Jalur Gaza, Palestina, yang dilanda perang. Ia mendesak Israel dan Hamas untuk menghentikan kengerian ini.

"Yang saya lihat dan dengar sungguh menghancurkan. Mereka berulang kali mengalami pengeboman mengakibatkan kehilangan dan pengungsian," kata direktur eksekutif UNICEF Catherine Russell. Ini merupakan kunjungan langka seorang pejabat tinggi PBB ke wilayah Palestina.

"Di dalam Jalur Gaza, tidak ada tempat yang aman bagi satu juta anak Gaza untuk berlindung," kata Russell dalam satu pernyataan. "Pihak-pihak yang berkonflik melakukan pelanggaran berat terhadap anak-anak," katanya.

Baca juga: Polisi Israel Hancurkan Rumah Warga Palestina yang Lakukan Pembunuhan

"Ini termasuk pembunuhan, pencacatan, penculikan, serangan terhadap sekolah dan rumah sakit, dan penolakan akses kemanusiaan. Semua itu dikutuk oleh UNICEF."

Russell menyatakan bahwa lebih dari 4.600 orang yang tewas ialah anak-anak. Hampir 9.000 orang dilaporkan terluka.

Baca juga: PBB dan Palang Merah Khawatir setelah Israel Gerebek RS Gaza

"Banyak anak hilang dan diyakini terkubur di bawah reruntuhan bangunan dan rumah akibat tragis dari penggunaan senjata peledak di kawasan padat penduduk," katanya. "Sementara itu, bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus telah meninggal di salah satu rumah sakit di Gaza karena pasokan listrik dan medis habis. Kekerasan terus berlanjut dengan dampak yang tidak pandang bulu."

Russell mengulangi seruannya, "Kepada semua pihak untuk memastikan bahwa anak-anak dilindungi dan dibantu sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Hanya pihak-pihak yang berkonflik yang benar-benar dapat menghentikan kengerian ini."

Russell menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dan agar pihak-pihak yang bertikai membebaskan semua anak-anak yang diculik dan ditahan dengan aman. Ia juga menuntut kedua belah pihak memastikan bahwa para aktivis kemanusiaan punya akses yang aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan dengan berbagai layanan dan pasokan yang bisa menyelamatkan nyawa.

Russell mengatakan dia mengunjungi rumah sakit Al-Nasser di Khan Yunis. Dia bertemu dengan pasien dan keluarga pengungsi yang mencari perlindungan dan keamanan.

"Seorang gadis berusia 16 tahun mengatakan kepada saya dari tempat tidurnya di rumah sakit bahwa lingkungannya telah dibom. Dia selamat tetapi dokter mengatakan dia tidak akan bisa berjalan lagi," katanya.

Russell mengatakan dia juga bertemu dengan staf UNICEF yang terus memberikan bantuan kepada anak-anak di tengah bahaya dan kehancuran. Dia mengatakan organisasinya berusaha terus memberikan bantuan, tetapi bahan bakar diesel praktis telah habis, menyebabkan beberapa rumah sakit dan pusat kesehatan berhenti berfungsi. "Tanpa bahan bakar, pabrik desalinasi tidak dapat menghasilkan air minum dan pasokan kemanusiaan tidak dapat didistribusikan."

Otoritas Palestina dan Yordania

Di sisi lain, Otoritas Palestina mengecam operasi Israel di dalam rumah sakit terbesar di Gaza sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Otoritas menuntut tindakan dunia untuk melindungi pasien dan warga sipil di dalam fasilitas tersebut.

Masuknya militer Israel ke rumah sakit Al-Shifa di Kota Gaza semalam merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Palestina. Ia menuntut intervensi internasional segera untuk melindungi warga sipil di sana.

Yordania menuduh Dewan Keamanan PBB membiarkan barbarisme serangan Israel terhadap rumah sakit utama di Gaza melalui sikap diamnya. "Bencana di rumah sakit Al-Shifa menunjukkan kebiadaban yang dibiarkan oleh DK PBB," tulis Menteri Luar Negeri Ayman Safadi di X, sebelumnya Twitter, mengomentari operasi semalam yang dilakukan pasukan Israel.

"Kami mengutuk sikap diam atas kebrutalan ini. Hal ini justru menutupi kejahatan perang. Hal ini tidak dapat diterima, tidak dapat dibenarkan. PBB harus bertindak." (AFP/Z-2)