Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan Jalur Gaza yang dibombardir Israel akan menjadi kuburan massal anak-anak Palestina. Dia mendesak gencatan senjata segera dalam konflik Israel-Hamas.
“Bencana yang terjadi membuat perlunya gencatan senjata kemanusiaan menjadi semakin mendesak seiring berjalannya waktu,” katanya kepada wartawan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS).
Pihak-pihak yang berkonflik, kata dia, berikut masyarakat internasional menghadapi tanggung jawab mendasar dan mendesak. Semuanya dituntut menghentikan penderitaan kolektif yang tidak manusiawi ini dan memperluas bantuan kemanusiaan ke Gaza. “Mimpi buruk di Gaza lebih dari sekedar krisis kemanusiaan. Ini adalah benar-benar krisis kemanusiaan," katanya.
Baca juga: Duduki Patung Liberty, Warga Yahudi New York Tuntut Gencatan Senjata di Gaza
Kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas menyerbu ke Israel dari Gaza pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, termasuk dengan menargetkan rumah-rumah dan orang-orang yang bersuka ria di sebuah festival musik.
Serangan balasan Israel telah menewaskan 10.222 orang, termasuk lebih dari 4.000 anak-anak, di Jalur Gaza yang padat penduduk dan terkepung, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Baca juga: Hamas Sebut Korban Jiwa Serangan Israel di Jalur Gaza Tembus 10 Ribu
Guterres juga menyesalkan pembunuhan pekerja media. Menurut Komite Perlindungan Jurnalis yang berbasis di New York, setidaknya 36 jurnalis dan pekerja media telah terbunuh.
“Lebih banyak jurnalis yang dilaporkan terbunuh dalam periode empat minggu dibandingkan konflik apa pun setidaknya dalam tiga dekade,” kata Guterres, seraya menambahkan 88 pekerja bantuan PBB juga telah terbunuh.
Guterres secara resmi meluncurkan permohonan kemanusiaan PBB senilai US$1,2 miliar yang baru-baru ini diumumkan untuk membantu 2,7 juta warga Palestina di seluruh Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.
Truk-truk bantuan telah masuk ke Gaza dari Mesir melalui perbatasan Rafah, namun jumlahnya masih jauh di bawah jumlah sebelum 7 Oktober, dan Israel mengatakan perlu waktu untuk pemeriksaan keamanan kendaraan. Salah satu batasannya adalah mereka tidak membawa bahan bakar.
“Tanpa bahan bakar, bayi baru lahir di inkubator dan pasien yang menggunakan alat bantu hidup akan meninggal. Jalan ke depan sudah jelas. Gencatan senjata kemanusiaan sekarang. Semua pihak menghormati semua kewajiban mereka berdasarkan hukum kemanusiaan internasional," kata Guterres.
Guterres kembali menyuarakan kekhawatirannya mengenai pelanggaran nyata terhadap hukum kemanusiaan internasional yang kita saksikan. “Biar saya perjelas, tidak ada pihak dalam konflik bersenjata yang berada di luar hukum kemanusiaan internasional,” katanya.
Guterres tidak menghindari penyebutan Israel dalam pernyataannya itu. Sebab sebelumnya dia membuat marah para pemimpin negara tersebut pada 24 Oktober dalam pertemuan Dewan Keamanan usai menuduh adanya pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan dan mengatakan bahwa serangan Hamas tidak terjadi dalam ruang hampa.
Para pejabat Israel menuduh Guterres membenarkan kekerasan. Dia membantah niatnya tersebut dan mengulangi kecamannya atas tindakan teror menjijikkan yang dilakukan oleh Hamas, dan mendesak militan tersebut untuk membebaskan sandera.
Dewan Keamanan PBB, yang belum mengeluarkan satupun naskah mengenai konflik tersebut, bertemu lagi pada Senin (6/11) sore, tanpa menghasilkan resolusi apa pun. Menurut sumber-sumber diplomatik, tidak ada konsensus mengenai apakah interupsi dalam pertempuran disebut sebagai gencatan senjata atau jeda kemanusiaan.
“Kami berbicara tentang jeda kemanusiaan dan kami tertarik untuk membahas hal tersebut. Tetapi ada perbedaan pendapat di dalam Dewan mengenai apakah hal itu dapat diterima," kata Wakil Duta Besar AS Robert Wood setelah pertemuan tersebut.
Meskipun 15 anggota badan tersebut menyadari adanya kebutuhan kemanusiaan yang mendesak di Gaza, menurut Duta Besar UEA Lana Zaki Nusseibeh, kesenjangan masih ada pada apa yang bisa dicapai di lapangan.
"Tanpa penghentian permusuhan, atau semacam gencatan senjata kemanusiaan yang segera dilaksanakan akan terlalu banyak orang yang kehilangan nyawa mereka," katanya, seraya menambahkan bahwa Dewan Keamanan merasakan tekanan yang sangat besar untuk mencapai kesepakatan. (AFP/Z-3)
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
SATU tahun memasuki masa jabatan keduanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghancurkan tatanan usai Perang Dunia II yang belum pernah terjadi.
MAJELIS Umum PBB, Senin (15/12), mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
PALESTINA menyambut baik resolusi Majelis Umum Perserikatan Banga Bangsa (PBB) yang menuntut Israel mengakhiri pembatasan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, Senin (8/12) mengecam brutalitas genosida Israel di Gaza.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
PBB menutup 2025 dengan tunggakan kontribusi mencapai US$1,6 miliar (Rp26 triliun).
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
Sekjen PBB António Guterres tegaskan kontribusi AS adalah kewajiban hukum Piagam PBB usai Trump tarik diri dari 31 entitas. Cek dampak anggaran 2026.
Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan AS di Venezuela merupakan ancaman bagi stabilitas hukum internasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved