Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PERJUANGAN rakyat Palestina, menurut politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan. Dia juga menepis perang Israel dan Hamas yang terjadi saat ini berkaitan dengan isu terorisme.
"Kemerdekan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Rieke mengutip bunyi pembukaan UUD 1945, Rabu (1/11).
Baca juga: Rusia Siap Bantu Anak-anak Palestina yang Dievakuasi
Sebelumnya, Kepala Kepolisian (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan perang Israel dan Hamas dapat membangkitkan sel-sel terafiliasi teroris di Indonesia. Kapolri lalu menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai dampak eskalasi di tingkat global terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri.
"Beberapa waktu yang lalu dampak dari perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita juga tentunya harus waspada," kata Sigit seusai Apel Kepala Satuan Wilayah Polri di Jakarta, Rabu (1/11).
Sigit menjelaskan sejauh ini Polri telah menangkap 59 orang terduga teroris dan akan terus mengambil langkah-langkah demi mencegah terjadinya aksi terorisme. Dia juga telah menugaskan jajarannya untuk mengawasi secara ketat, wilayah-wilayah yang terdapat sel tidur yang terafiliasi kelompok teroris.
Melanjutkan keterangannya, Rieke mengatakan dirinya tidak sependapat jika tragedi kemanusiaan di Gaza dianggap berpotensi membangunkan sel terorisme. Menurutnya, tragedi kemanusian itu telah menarik simpati dan mendapat kecaman seluruh warga dunia. "Mohon dengan segala hormat hentikan menilai tragedi kemanusiaan Gaza berpotensi membangunkan sel terorisme."
Rieke menilai perjuangan kemerdekaan bagi rakyat dan bangsa Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi Indonesia. Selain itu, sesuai amanat para pendiri bangsa. "Sekali lagi mohon dengan segala kerendahan hati pada siapa pun jangan menggunakan tragedi kemanusiaan di Gaza sebagai pengalihan isu," tandasnya. (RO/J-2)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan ancaman terorisme di Indonesia, pada kurun 2023 hingga 2025, konsisten dan adaptif.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved