Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus suarakan pembelaan Palestina, sampai mereka bisa merdeka. Apalagi, kemerdakaan Palestina adalah bagian dari amanah Konstitusi bangsa Indonesia.
"Kami yang ada di Parlemen, akan terus menyuarakan itu," tegas pria yang akrab disapa Habib Aboe melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/10).
Apalagi, kata Habib Aboe bahwa amanat Konstitusi termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”
Baca juga: 8.306 Warga Gaza Meregang Nyawa Akibat Serangan Israel
"Artinya, Palestina adalah bangsa yang memiliki hak untuk merdeka. Oleh karenanya, kita harus mengawal kemerdekaan untuk mereka, karena itu adalah bagian dari amanah konstitusi," kata Sekjen DPP PKS tersebut.
Dengan demikian, lanjut mantan Ketua Mahkamah Kehormanatan Dewan (MKD) DPR RI tersebut, pembelaan PKS terhadap Palestina adalah implementasi dari Konstitusi. Tentunya PKS juga mengutuk serangan yang dilakukan Israel ke Palestina, dimana tiga pekan kemarin RS Indonesia di Palestina di serang Israel.
"Kemudian area dekat RS Al Quds kemarin juga mendapat serangan. Karena tindakan ini tidak berperikemanusiaan dan melanggar ketertiban dunia," ucap Habib Aboe.
Baca juga: PM Norwegia Kecam Kebiadaban Israel di Jalur Gaza
Padahal, menurut Habib Aboe, Indonesia memiliki tujuan nasional dalam potongan kalimat Pembukaan UUD 1945 aline keempat yang berbunyi, “melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
"Karenanya tidak salah, kalau kita sebagai bangsa Indonesia menyuarakan dengan lantang perjuangan kemerdekaan Palestina.
Kita memberikan dukungan penuh untuk kemerdekaan bangsa Palestina," tutup incumbent Caleg DPR RI dari PKS untuk Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut. (RO/S-4)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Parpol DPRD DKI diminta agar segera menyerahkan nama pimpinan legislatif
Airlangga pastikan aturan terkait DPA sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR
pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada kemampuan konsumsi masyarakat dan ekspor dalam mengeluarkan kebijakan ke depan.
Anggota legislatif (legislator) NasDem yang terpilih diminta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan partai di atas kepentingan pribadi.
Para anggota Baleg mendukung bahwa sistem presidensial harus diserahkan sepenuhnya kepada presiden, khususnya soal kementerian.
WAKIL Ketua MPR RI Amir Uskara, mengatakan hingga saat ini belum ada fraksi yang ingin merevisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved