Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PADA kesempatan di forum internasional di Sidang Umum ke-147 Inter-Parliamentary Union (IPU), Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, masyarakat telah dilemahkan oleh mentalitas neo-kolonial yang menerapkan standar ganda dan kemunafikan (hiprokrit).
Usulan yang mencerminkan semangat perdamaian dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dilemahkan oleh sikap jahiliah di bawah narasi indah demokrasi, hak asasi manusia, dan kapitalisme.
"Saya menyerukan kepada dunia untuk mengakhiri standar ganda dan kemunafikan. Kita harus lebih objektif dan adil." tegas Fadli.
Baca juga: Israel Putus Jaringan Telekomunikasi di Gaza saat Melancarkan Serangan Darat
"Kejahatan perang tidak dapat diterima dan memalukan untuk menyebut mereka yang memperjuangkan tanah dan kebebasan mereka sebagai teroris, namun pada saat yang sama di belahan dunia lain menyebut mereka sebagai kebebasan pejuang," jelas Fadli saat Sidang Umum ke-147 IPU di Luanda, Angola, Kamis (26/10).
Desak Jatuhkan Sanksi kepada Pelaku Kejahatan Kemanusiaan
BKSAP DPR RI menyerukan komunitas global untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan kemanusiaan, dan mencari cara untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang adil, memprioritaskan dialog dan negosiasi, serta fokus pada resolusi jangka panjang untuk mengakhirinya permusuhan bukannya memicu ketegangan.
Seiring dengan upaya tersebut, ini juga merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sistem internasional. BKSAP DPR RI mengajak Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-147 memperkuat efektivitas Sistem PBB.
Baca juga: Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Disahkan, Eropa Terpecah
PBB harus bersikap netral dan tidak memihak, melakukan tindakan nyata untuk mengakhiri kekerasan, menegakkan keadilan berbasis hukum internasional, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Demi proses perdamaian dunia, maka perlu sepenuhnya memperhitungkan suara negara-negara selatan ke dalam forum internasional. Tata kelola global harus bersifat inklusif, netral, dan mampu melibatkan semua pihak termasuk negara-negara berkembang dan terbelakang.
"Reformasi Dewan Keamanan PBB sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuannya dalam pelaksanaan hukum internasional. Kita butuh konsensus global di mana tidak ada satu negara pun yang tidak didengarkan," ujar Fadli.
Baca juga: PBB Peringatkan Lebih Banyak lagi Warga Gaza yang akan Tewas
Menurut Fadli, menegakkan keadilan, perdamaian, dan institusi yang kuat sebagaimana tercantum dalam SDGs-16 tidak akan berhasil, karena kejahatan perang dan pelanggaran HAM seperti terjadi di Palestina terus ditoleransi dan tidak diberi sanksi.
Inter-Parliamentary Union (IPU) sebagai sebuah organisasi global yang demokratis, akuntabel, dan berdiri netral demi terciptanya keadilan, harus lebih tegas dalam menciptakan keadilan global dan menyelesaikan konflik di seluruh dunia. (RO/S-4)
POLISI mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pornografi atau prostitusi melalui media sosial oleh anggota Komisi I DPR Fadli Zon
"Sampai saat ini laporan polisi yang dilaporkan pada 8 Januari oleh saudara Aby Febriyanto Dunggio masih didalami," ucap Kabag Penum Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan
Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025.
Fadli Zon mendesak harus ada langkah terobosan untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.
Indonesia, terang Fadli, kurang setuju dengan resolusi yang dibuat negara-negara Eropa karena terkesan mengecam tindakan Rusia.
Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon menjelaskan Indonesia tetap pada komitmen mendukung kemerdekaan penuh Palestina.
SEPANJANG akhir 1997, awal 1998, dan puncaknya Mei 1998, sebagai mahasiswa semester dua, saya berdiri bersama ratusan demonstran yang menuntut reformasi.
Saat Irfan hendak melaksanakan salat, salah satu rekannya curiga dengan gerak-gerik seseorang yang diduga merupakan pencuri.
Untuk ke depannya harapan Edelyne Mia Martanegara untuk bisa menjadi suara bagi anak-anak dan remaja di seluruh Indonesia tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan sosial.
Isu yang saat ini tengah dibahas dan diperjuangkan oleh AIPA ialah terkait eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata.
Hoyle berhasil mengalahkan 6 pesaing lainnya dengan memenangkan dukungan 325 suara dari 540 anggota parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved