Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keras serangan bom di Rumah Sakit Baptis Al Ahli di Jalur Gaza, Palestina, Selasa (17/10). Guterres menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel-Gaza.
"Serangan Hamas tidak dapat membenarkan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina," kata Guterres berbicara dalam forum untuk memperingati 10 tahun Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) di Beijing hanya beberapa jam setelah pengeboman Rumah Sakit al-Ahli Arab di Gaza.
Sekjen PBB itu menegaskan kembali dua seruan kemanusiaan yang mendesak. Dia meminta Hamas untuk segera dan tanpa syarat membebaskan tawanan dan Israel segera mengizinkan akses bantuan kemanusiaan tanpa batas ke Gaza.
Baca juga: Rumah Sakit Dibom 500 Tewas, Palestina Umumkan 3 Hari Berkabung
"Gencatan senjata kemanusiaan diperlukan agar kedua permintaan ini dapat dipenuhi," ujar Guterres. "Terlalu banyak nyawa dan nasib seluruh wilayah yang tergantung pada keseimbangan," tambahnya.
Pidato Guterres disampaikan setelah ia mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan terhadap suatu rumah sakit di Gaza. Dia mengunakan bahasa yang paling keras untuk menggambarkan kekerasan selama seminggu terakhir.
Baca juga: Sebelum Dihapus, Israel Sempat Klaim Serang Rumah Sakit di Gaza
Otoritas kesehatan Palestina mengatakan setidaknya 500 orang tewas dalam serangan tersebut. Serangan itu secara luas dikecam oleh para pemimpin dunia dan kelompok-kelompok hak asasi manusia. Israel membantah bertanggung jawab atas serangan ke RS tersebut.
Perwakilan dari lebih dari 130 negara yang sebagian besar merupakan negara berkembang akan menghadiri forum di Tiongkok, termasuk sedikitnya 20 kepala negara dan pemerintahan. Berbicara mengenai tema konferensi, yaitu program Tiongkok yang terus berkembang dalam menyediakan pembiayaan dan pinjaman kepada negara-negara berkembang untuk membangun infrastruktur, Guterres mengakui bahwa banyak negara berkembang yang, "Tenggelam dalam utang," dan menyerukan, "Mekanisme keringanan utang yang efektif."
Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin juga berpidato pada acara pembukaan forum ini di Aula Besar Rakyat di Beijing. (Aljazeera/Z-2)
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
Indonesia mengutuk keras tindakan sepihak Zionis Israel untuk memaksakan kedaulatan terhadap wilayah Tepi Barat yang mereka jajah sebagaimana yang disetujui parlemen Israel itu.
SELAMA 21 bulan genosida di Jalur Gaza, Palestina, sekitar 70 persen infrastruktur hancur, menyisakan wilayah tersebut tertimbun jutaan ton puing dan tenggelam dalam gelap.
ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan.
MILITER Israel mengumumkan bahwa bantuan akan mulai dikirim melalui udara ke Gaza, atas permintaan dari negara tetangga, Yordania.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyebut pengiriman bantuan melalui udara tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah di Jalur Gaza.
UNRWA menyoroti sistem distribusi bantuan yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat.
Sistem distribusi bantuan yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat ini lebih melayani kepentingan militer dan politik dibandingkan kebutuhan rakyat sipil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved