Rusia Gagal Jadi Anggota Dewan HAM PBB

DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak Rusia menjadi anggota mereka, berdasarkan hasil pemungutan suara. Sebaliknya agenda ini merupakan keberhasilan dari negara-negara Barat untuk tetap mengisolasi Moskow.

Dalam pemungutan suara tertutup, Rusia hanya meraih 83 suara, berbanding 160 suara untuk Bulgaria, dan 123 suara untuk Albania. Akhirnya Bulgaria dan Albania yang berhak mengisi kursi di badan tersebut untuk masa jabatan tiga tahun yang dimulai pada 1 Januari.

“Negara-negara anggota PBB mengirimkan sinyal kuat kepada kepemimpinan Rusia bahwa pemerintah yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya tidak pantas berada di sana,” kata Direktur PBB Louis Charbonneau.

Baca juga : Pengadilan PBB akan Keluarkan Putusan Soal Krimea

Rusia dikeluarkan dari dewan tersebut 18 bulan lalu dalam upaya diplomatik yang dipimpin Amerika Serikat (AS) setelah invasi mereka ke Ukraina pada Februari 2022. Sebuah badan investigasi yang diberi mandat oleh PBB mengatakan pada Maret bahwa Rusia telah melakukan berbagai kejahatan perang di Ukraina seperti pembunuhan yang disengaja, penyiksaan dan deportasi anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional juga menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak-anak Ukraina secara ilegal.

Seorang pejabat senior Rusia menuduh AS mengerahkan upaya yang tiada tandingannya untuk memastikan Rusia tetap keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia.

Baca juga : Rusia dan Uni Emirat Arab Minta Pertemuan Darurat PBB Terkait Serangan Gaza

“AS berkampanye untuk Albania. Kampanye yang ditujukan secara langsung terhadap kami belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Wakil Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Maria Zabolotskaya.

Di tengah tanda-tanda kelelahan akibat perang di Ukraina, beberapa diplomat sebelumnya mengatakan Rusia memiliki peluang yang masuk akal untuk kembali terpilih menjadi anggota dewan tersebut.

Sementara Tiongkok dan Kuba juga terpilih menjadi bagian dari dewan tersebut yang menuai keberatan dari para aktivis HAM. Wakil Direktur Wilayah Amerika di Human Rights Watch Juan Pappier mengatakan kedua negara itu tidak layak menjadi anggota dewan tersebut.

“Catatan pelanggaran hak asasi manusia sistematis sudah membuktikannya,” tulisnya. (CNA/Z-3)