Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARA pemimpin militer yang menggulingkan presiden Niger mengkritik tindakan yang tidak jujur dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Mereka menuduhnya menghalangi partisipasi mereka dalam Sidang Umum PBB.
Presiden Mohamed Bazoum dijatuhkan militer pada 26 Juli dan telah ditahan di rumah bersama istri dan anaknya sejak saat itu. Pemimpin militer mengatakan mereka berencana untuk masa transisi tiga tahun untuk mengembalikan tatanan konstitusional.
Niger, negara Afrika Barat keempat yang mengalami kudeta sejak 2020, telah dikenakan sanksi dan ancaman intervensi militer oleh Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS).
Baca juga: Uni Eropa Mengungkapkan Solidaritas Kepada Duta Besar Prancis yang 'Tertahan' di Niger
Penggulingan Bazoum juga mendapat kritik tajam dari pemerintah-pemerintah Barat dan badan-badan global, seperti PBB.
"Komunitas nasional dan internasional untuk menyaksikan tindakan tidak jujur Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang mungkin akan menghambat upaya apa pun untuk mengakhiri krisis di negara kami," ujar militer dalam siaran pers.
Baca juga: Burhan Minta PBB Hentikan Perang di Sudan
Guterres "tersesat dalam menjalankan misinya dengan menghalangi partisipasi penuh Niger dalam sesi ke-78 Sidang Umum PBB," tambahnya.
Para pemimpin dunia telah berkumpul di New York pekan ini untuk Sidang Umum PBB tahunan. Bakary Yaou Sangare, yang sebelum kudeta adalah duta besar Niger untuk PBB dan sekarang menjadi menteri luar negeri, dijadwalkan akan mewakili Niamey dalam pertemuan tersebut.
"Tuan Guterres tidak hanya menolak mencatat daftar resmi delegasi dari Niger... tetapi terutama menerima permintaan yang fantastis dari mantan Menteri Luar Negeri Hassoumi Massaoudou yang cenderung mencabut perwakilan tetap Niger di Perserikatan Bangsa-Bangsa," demikian pernyataan militer. (AFP/Z-3)
SATU tahun memasuki masa jabatan keduanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghancurkan tatanan usai Perang Dunia II yang belum pernah terjadi.
MAJELIS Umum PBB, Senin (15/12), mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
PALESTINA menyambut baik resolusi Majelis Umum Perserikatan Banga Bangsa (PBB) yang menuntut Israel mengakhiri pembatasan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, Senin (8/12) mengecam brutalitas genosida Israel di Gaza.
LAPORAN terbaru PBB menempatkan Jakarta sebagai kota terbesar di dunia dengan populasi 41,9 juta jiwa.
OKI menekankan pentingnya pengesahan resolusi besar-besaran yang memperbarui mandat Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
Sekjen PBB António Guterres tegaskan kontribusi AS adalah kewajiban hukum Piagam PBB usai Trump tarik diri dari 31 entitas. Cek dampak anggaran 2026.
Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan AS di Venezuela merupakan ancaman bagi stabilitas hukum internasional.
Dalam pertemuan Komite Kelima PBB, Senin (1/12), Antonio Guterres mengusulkan agar anggaran tahun depan dipangkas menjadi US$3,24 miliar, turun US$577 juta atau 15,1% dari anggaran 2025.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menahan pendanaan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai dirinya melihat reformasi di dalam organisasi tersebut.
HAMAS akan membebaskan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza pada Senin (13/10) pagi beberapa jam sebelum Presiden AS Donald Trump memimpin KTT di Mesir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved