Uni Eropa Mengungkapkan Solidaritas Kepada Duta Besar Prancis yang 'Tertahan' di Niger

DIPLOMAT tertinggi Uni Eropa, Senin, menyatakan solidaritas dengan duta besar Prancis untuk Niger, yang menghadapi tekanan besar setelah menolak perintah pengusiran dari para pemimpin militer.

Setelah memberhentikan pemerintahan terpilih pada akhir Juli, militer mengumumkan  mereka akan mengusir Duta Besar Sylvain Itte. Namun Prancis, sebagai mantan kolonial, tidak mengakui otoritas para pemberontak.

Presiden Emmanuel Macron mengatakan duta besar tersebut "secara harfiah ditahan" di dalam kedutaan besar. Itte harus mengandalkan pasokan makanan militer setelah militer memotong pengiriman persediaan.

Baca juga: Niger Bebaskan Warga Prancis Stephane Jullien yang Ditahan Sejak 8 September

"Kami menyatakan solidaritas kami dengan Prancis terkait situasi duta besar mereka di lapangan," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, kepada wartawan setelah pertemuan menteri luar negeri blok tersebut di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.

Borrell juga mengulang solidaritas penuh blok tersebut dengan Mohamed Bazoum, presiden terpilih yang ditahan oleh militer, sambil memuji keberaniannya dan ketekunan.

Baca juga: Junta Niger Tuding Prancis atas Intervensi Militer

Borrell menambahkan bahwa para pemimpin Eropa juga sepakat untuk "mengevaluasi kembali" strategi mereka di wilayah Sahel, di mana Prancis telah memimpin upaya selama bertahun-tahun dalam upaya menghadapi para jihadis.

"Kita membutuhkan pendekatan yang baru karena kita sedang menghadapi lingkungan yang jauh lebih kompleks," katanya.

"Kita menekankan pentingnya menemukan solusi yang berasal dari Afrika untuk mengatasi masalah-masalah di Afrika."

Selama dekade terakhir, Uni Eropa telah menghabiskan 600 juta euro untuk misi sipil dan militer di wilayah Sahel, dengan melatih 30.000 personel keamanan dan 18.000 tentara di Mali dan Niger, demikian yang diungkapkan Borrell baru-baru ini kepada Parlemen Eropa.

Namun, para pemimpin militer telah mengambil alih pemerintahan di kedua negara tersebut dan di Burkina Faso tetangga. (AFP/Z-3)