Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan masih belum adanya kemajuan signifikan implementasi 5 poin kesepakatan oleh junta militer Myanmar. Krisis yang terjadi di Myanmar dianggap menghambat dan memengaruhi kawasan ASEAN secara keseluruhan.
Mahfud juga menyebut kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin meningkat di kawasan ASEAN. Ia menekankan agar ASEAN bisa memastikan upaya pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban. Hal itu disampaikan saat sidang ke-27 ASEAN Political Security Community (APSC) Council, di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (4/9).
Pertemuan itu diikuti oleh para Menteri Luar Negeri termasuk Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dan negara anggota ASEAN. Pada pertemuan itu diangkat dua agenda utama yaitu review kemajuan kerja sama badan sektoral Pilar Masyarakat Polkam ASEAN dan kemajuan implementasi Cetak Biru Pilar Masyarakat Polkam ASEAN 2025.
Baca juga: Di Belanda, Mahfud Jelaskan Upaya Pemulihan Hak-Hak Korban Peristiwa 65’
“Sebagai mandat dari APSC Council, kita tidak boleh mengesampingkan tantangan spesifik di kawasan kita ini. Pada KTT ke-42 di Labuan Bajo bulan Mei 2023 lalu, para kepala negara telah menyepakati ASEAN Leaders Declaration Combating Trafficking in Persons, kini saatnya kita terus mengimplementasikan komitmen ini, kita harus memastikan upaya pencegahan, persekusi pelaku, dan perlindungan korban,” ujar Menko.
Menko Polhukam dalam kesempatan ini, juga Menko lantas menyampaikan tentang, situasi global dipengaruhi oleh menguatnya rivalitas geopolitik dan perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Ia mengingatkan bahwa ASEAN tidak ingin hal serupa terjadi di kawasan.
Baca juga: Polri Kerahkan Ribuan Personel Pengamanan Jalur yang Dilewati Delegasi KTT Asean
Selain TPPO, menurut Menko, ASEAN juga perlu memperkuat kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional lainnya seperti peredaran gelap narkoba, pencucian uang, dan terorisme melalui manajemen perbatasan dan berbagai informasi.
Para Delegasi yang hadir menyampaikan tantangan keamanan di kawasan, dan perlunya ASEAN berperan kuat dan sentral dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal kawasan.
Menanggapi hal itu, Menko Mahfud menyampaikan ASEAN harus mampu menghadapi tantangan saat ini dan kedepan, dengan kerjasama politik dan keamanan yang solid, untuk membawa kemakmuran rakyat ASEAN bersama.
“Karena itu, kerjasama politik dan keamanan ASEAN harus menitik beratkan pada kawasan dan berpusat pada komunitas ASEAN. Memastikan semuanya terlibat dan memiliki akses, adalah kunci untuk kestabilan dan kemakmuran kawasan ASEAN,” pungkasnya. (Ind/Z-7)
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Kawasan Asia Tenggara telah lama menjadi episentrum global penularan dengue. Berdasarkan data terbaru, hampir 400.000 kasus dilaporkan di wilayah ini sepanjang 2025.
Pasar ASEAN memberikan kontribusi signifikan sebesar 36,5% dari seluruh kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada periode Januari–November 2025.
DI tengah upaya pemulihan dan penguatan pariwisata regional pasca-pandemi, kolaborasi lintas negara menjadi kunci untuk menggerakkan kembali sektor perjalanan di Asia Tenggara.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sugiono menegaskan, peran ASEAN saat ini semakin penting sebagai jangkar stabilitas di Asia Tenggara.
TIONGKOK mulai mengoperasikan pulau Hainan di selatan sebagai Hong Kong Baru dengan sistem kepabeanan atau bea cukai baru, terpisah dari daratan utama. Bagaimana pengaruhnya terhadap ASEAN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved