Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th ASEAN Inter-Parliamentary (AIPA) Assembly yang akan digelar di Jakarta harus menjadikan ASEAN sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik maupun global. Sidang Umum ke-44 AIPA akan digelar di Jakarta pada 5-10 Agustus 2023.
Baca juga: KTT Paris Desak Perombakan Sistem Keuangan Global
Putu menyebut tema yang diusung dalam Sidang Umum 44 AIPA di Jakarta adalah responsive parliament for a stable and prosperous ASEAN, yang penekanan konsepnya lebih kepada green economy atau ekonomi hijau.
Baca juga: Kerja Sama Antra-Parlemen, Puan: Hubungan RI-Vietnam Seperti Saudara di ASEAN
Menurutnya saat ini dunia cenderung melihat dari sisi parameter pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, dan dianggap sebagai satu - satunya tolak ukur positif, dimana GDP (gross domestic product) sebagai acuan tunggalnya.
“AIPA justru menjadi satu penarik dari berbagai kekuatan global. Saya mendorong ASEAN harus ada ASEAN Parlemen untuk memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer atau secara DPR RI. Kita melihat dengan adanya ASEAN parlemen, justru negara asia tenggara akan menjadi satu kekuatan ASEAN dan satu keluarga atau ASEAN family," ujarnya lewat keterangan yang diterima, Jumat (4/8).
Di AIPA, kata Putu, hanya satu anggota yang tak diundang yakni Myanmar. Menurut dia, Myanmar dalam kondisi mengalami tantangan demokrasi.
“Memang AIPA dan ASEAN terus mengawal proses demokratisasi Myanmar. AIPA jika dilihat komposisinya dari 10 negara, Sebagian negara menggunakan konsep parlementer dan sisanya menganut sistem demokrasi presidensial,” jelas legislator asal Bali ini.
Baca juga: Indonesia Inisiasi Peta Jalan Transformasi Digital Sistem Pendidikan di ASEAN
Maka dari itu, Putu mengatakan Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong five point consensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta.
“Ada keinginan parlemen Indonesia untuk mengundang parlemen yang demokratis dipilih oleh rakyat Myanmar, yaitu Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Tentu kita juga harus melihat negara-negara asean lainnya. Dan tentu kita juga harus menghargai pendapat negara-negara ASEAN lainnya,” paparnya.
Selanjutnya, Putu mengungkap five point consensus untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yaitu tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy.
“Keempat, isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, justru ASEAN mengirim utusan / envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. Itulah poin-poin dari five point konsensus yang ingin kita capai,” ungkapnya.
Menurut dia, Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta, akan membahas berbagai isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politic, economy, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia - Ukraina, Myanmar, SDGs dan green ekonomi.
Saat ini, kata Putu, telah ada 20 negara observer di AIPA dan 8 observer dari berbagai organisasi internasional. Menurut dia, kabarnya akan ada tiga negara lagi yang akan masuk sebagai observer yaitu Turki, Armenia dan Kuba. Bahkan, negara besar seperti Amerika, Cina dan Rusia juga sudah menjadi observer di AIPA.
“Belum lagi negara-negara besar lainnya yang ingin masuk menjadi observer di AIPA. Artinya, kekuatan besar ingin masuk ke dalam kawasan asia tenggara karena memiliki potensi yang sangat besar. Dulunya tidak dilirik, tapi sekarang justru menjadi daya tarik,” kata Anggota Komisi VI DPR RI ini
Ia berharap, sidang umum AIPA dapat menghasilkan resolusi - resolusi yang jika diimplementasikan dapat memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia maupun kawasan.
"Ini adalah momentum Indonesia untuk menunjukkan leadershipnya di kawasan sebagai ketua AIPA maupun Asean (keketuaan ASEAN 2023). Kami tentu berharap pelaksanaan sidang AIPA ke 44 ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk segenap masyarakat Indonesia," pungkasnya. (H-3)
JURU Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan Bangkok siap berdialog dengan Kamboja perihal meningkatnya eskalasi di perbatasan.
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta khawatir meningkatnya eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja akan melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
PENGAMAT ASEAN, Dinna Prapto Raharja, menilai konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.
SEJUMLAH negara dan organisasi internasional menyerukan deeskalasi terkait konflik di perbatasan Thailand-Kamboja. Kedua belah pihak diharapkan menahan diri.
Kegiatan lokakarya ini merupakan bagian dalam program eMpowering Youths Across ASEAN (eYAA): Angkatan ke-5, yang diselenggarakan di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved