Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA Ukraina yang tinggal di wilayah yang diduduki Rusia dipaksa untuk menjadi warga negara Rusia. Jika menolak, mereka mendapatkan tindakan buruk termasuk kemungkinan deportasi dan penahanan.
Laporan itu disampaikan dari hasil penelitian Universitas Yale yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) Rabu (2/8).
Para peneliti Universitas Yale mengatakan bahwa, pemaksaan pindah kewarganegaraan itu sebagai bagian dari rencana Moskow untuk menegaskan otoritasnya atas Ukraina, meliputi pendudukan di wilayah Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhya dan menjadi sasaran upaya sistematis untuk melucuti identitas warga Ukraina tersebut.
Baca juga : Zelensky Bersumpah akan Kalahkan Rusia Hingga Bernasib seperti Nazi
Serangkaian dekrit yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin memaksa warga Ukraina untuk mendapatkan paspor Rusia. “Ini merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional," kata laporan itu.
Kremlin secara konsisten membantah tuduhan kejahatan perang di Ukraina. Padahal pasukan Rusia mengambil bagian dalam operasi militer khusus dengan target "meniadakan Nazi" negara tetangganya dan melindungi Rusia.
Warga Ukraina di wilayah pendudukan yang tidak ingin pindah kewarganegaraan Rusia menjadi sasaran ancaman, intimidasi, pembatasan bantuan kemanusiaan dan kebutuhan dasar, serta kemungkinan penahanan atau deportasi. “Semuanya dirancang untuk memaksa mereka menjadi warga negara Rusia,” lanjut laporan itu.
Baca juga : Rusia dan Amerika Sampai Pada Fase Perang yang Memanas
"Yang memprihatinkan di sini adalah bahwa hal itu pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag dan Jenewa," kata Direktur Eksekutif Nathaniel Raymond dari Laboratorium Penelitian Kemanusiaan di Sekolah Kesehatan Masyarakat Yale.
"Hal ini sangat meluas dan terus berlangsung,” tambahnya.
Sementara warga Ukraina di daerah-daerah yang berada di bawah kendali Rusia tidak memiliki pilihan selain menerima paspor Rusia. Di bawah intimidasi, mereka ingin bertahan hidup, atau mereka akan menghadapi potensi penahanan “Seperti yang telah didokumentasikan oleh tim, deportasi ke Rusia jika mereka tidak mematuhinya," pungkas Raymond.
Baca juga : Diburu karena Kejahatan Perang, Ini Isi Surat Perintah Penangkapan Putin
Tanggung jawab ada dalam kendali Kremlin dan Presiden Putin. Padahal, dia telah didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina dan otoritas pendudukan.
Kremlin mengatakan bahwa keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin adalah tanda permusuhan yang jelas terhadap Rusia dan kepada Putin secara pribadi.
Laporan ini dirilis sebagai bagian dari program Observatorium Konflik, dengan dukungan dari Departemen Luar Negeri AS dan dilakukan oleh mitra penelitian dari Yale School of Public Health, Humanitarian Research Lab. (CNA/Z-4)
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Rusia kembali serang Kyiv, ibu kota Ukraina, dengan drone pada 5 Februari 2026. Dua warga luka, gedung TK dan perkantoran rusak di tengah kelanjutan perundingan damai di Abu Dhabi.
Sebelumnya, FIFA dan UEFA telah membekukan keanggotaan Rusia dari seluruh kompetisi internasional sejak Februari 2022, sesaat setelah invasi skala penuh ke Ukraina dimulai.
KEPALA Dana Investasi Langsung Rusia Kirill Dmitriev, pada Selasa (27/1), mengatakan bahwa penarikan pasukan Ukraina dari Donbas dapat mendorong perdamaian di Ukraina.
Presiden Zelenskyy menyatakan dokumen jaminan keamanan AS-Ukraina siap diteken usai pertemuan trilateral di Abu Dhabi. Isu teritorial masih jadi ganjalan utama.
Amerika Serikat menilai Rusia dan Ukraina mencatat kemajuan penting setelah sepakat melanjutkan perundingan damai langsung di Abu Dhabi, meski konflik dan perbedaan utama masih membayangi.
INDONESIA mendesak Amerika Serikat (AS) dan Rusia segera melanjutkan perundingan untuk mencegah perlombaan senjata nuklir baru.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan ke 148 target militer Ukraina, termasuk depot amunisi, formasi militer, dan menembak jatuh ratusan drone.
Letjen Vladimir Alexeyev, petinggi intelijen GRU Rusia, ditembak di apartemennya di Moskow. Serangan ini menambah panjang daftar jenderal Rusia yang jadi target.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
Kirsty Coventry, salah satu petinggi IOC, menekankan pentingnya mengembalikan olahraga ke khitahnya sebagai ruang netral yang tidak terjamah oleh kepentingan politik praktis.
Rusia kecam pembunuhan Seif al-Islam Khadafi. Kematian putra Muammar Khadafi ini dinilai mengancam rekonsiliasi dan stabilitas politik di Libia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved