Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA Ukraina yang tinggal di wilayah yang diduduki Rusia dipaksa untuk menjadi warga negara Rusia. Jika menolak, mereka mendapatkan tindakan buruk termasuk kemungkinan deportasi dan penahanan.
Laporan itu disampaikan dari hasil penelitian Universitas Yale yang didukung oleh Amerika Serikat (AS) Rabu (2/8).
Para peneliti Universitas Yale mengatakan bahwa, pemaksaan pindah kewarganegaraan itu sebagai bagian dari rencana Moskow untuk menegaskan otoritasnya atas Ukraina, meliputi pendudukan di wilayah Luhansk, Donetsk, Kherson, dan Zaporizhzhya dan menjadi sasaran upaya sistematis untuk melucuti identitas warga Ukraina tersebut.
Baca juga : Zelensky Bersumpah akan Kalahkan Rusia Hingga Bernasib seperti Nazi
Serangkaian dekrit yang ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin memaksa warga Ukraina untuk mendapatkan paspor Rusia. “Ini merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional," kata laporan itu.
Kremlin secara konsisten membantah tuduhan kejahatan perang di Ukraina. Padahal pasukan Rusia mengambil bagian dalam operasi militer khusus dengan target "meniadakan Nazi" negara tetangganya dan melindungi Rusia.
Warga Ukraina di wilayah pendudukan yang tidak ingin pindah kewarganegaraan Rusia menjadi sasaran ancaman, intimidasi, pembatasan bantuan kemanusiaan dan kebutuhan dasar, serta kemungkinan penahanan atau deportasi. “Semuanya dirancang untuk memaksa mereka menjadi warga negara Rusia,” lanjut laporan itu.
Baca juga : Rusia dan Amerika Sampai Pada Fase Perang yang Memanas
"Yang memprihatinkan di sini adalah bahwa hal itu pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag dan Jenewa," kata Direktur Eksekutif Nathaniel Raymond dari Laboratorium Penelitian Kemanusiaan di Sekolah Kesehatan Masyarakat Yale.
"Hal ini sangat meluas dan terus berlangsung,” tambahnya.
Sementara warga Ukraina di daerah-daerah yang berada di bawah kendali Rusia tidak memiliki pilihan selain menerima paspor Rusia. Di bawah intimidasi, mereka ingin bertahan hidup, atau mereka akan menghadapi potensi penahanan “Seperti yang telah didokumentasikan oleh tim, deportasi ke Rusia jika mereka tidak mematuhinya," pungkas Raymond.
Baca juga : Diburu karena Kejahatan Perang, Ini Isi Surat Perintah Penangkapan Putin
Tanggung jawab ada dalam kendali Kremlin dan Presiden Putin. Padahal, dia telah didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina dan otoritas pendudukan.
Kremlin mengatakan bahwa keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin adalah tanda permusuhan yang jelas terhadap Rusia dan kepada Putin secara pribadi.
Laporan ini dirilis sebagai bagian dari program Observatorium Konflik, dengan dukungan dari Departemen Luar Negeri AS dan dilakukan oleh mitra penelitian dari Yale School of Public Health, Humanitarian Research Lab. (CNA/Z-4)
Menurut Donald Trump, satu-satunya faktor yang membuat posisi Ukraina tetap bertahan hingga saat ini adalah peran dirinya.
Namun pada 3 Januari, Rusia hanya berdiri dan menyaksikan ketika Amerika Serikat (AS) secara paksa membawa Maduro dan istrinya ke New York.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky resmi menunjuk Kyrylo Budanov sebagai Kepala Staf Presiden di tengah skandal korupsi dan perombakan kabinet besar-besaran.
Pejabat keamanan nasional AS menyatakan Ukraina tidak menargetkan Presiden Rusia Vladimir Putin atau kediamannya dalam serangan drone baru-baru ini
Para pihak juga saling bertukar pandangan mengenai paket kemakmuran untuk Ukraina.
PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyatakan keyakinannya bahwa negaranya akan keluar sebagai pemenang dalam perang di Ukraina.
PENGAMAT militer Khairul Fahmi, mencurigai adanya jalur klandestin atau perantara yang memfasilitasi rekrutmen eks personel Brimob Bripda Rio menjadi tentara bayaran Rusia
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Seorang anggota dapat dijatuhi PTDH jika meninggalkan tugasnya secara tidak sah (desersi) dalam waktu lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut.
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
RUSIA dan Tiongkok siap mendukung Iran yang dilanda protes dan diancam oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Namun, dukungan itu akan berkurang jika AS melakukan aksi militer.
RUSIA mengancam akan mewujudkan kiamat jika Donald Trump menepati janjinya merebut Greenland.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved