Tak Ada Lagi Salon untuk Perempuan Afghanistan

RIBUAN salon kecantikan di Afghanistan ditutup setelah berakhirnya tenggat waktu satu bulan yang diberikan pemerintah Taliban. Maklumat ini memicu aksi protes yang jarang sekali terjadi di negara tersebut. Pengumuman mengenai tenggat bagi para pemilik salon di Afghanistan itu sempat memicu aksi protes publik. Puluhan ahli kecantikan dan penata rias berunjuk rasa di ibu kota Kabul.

Petugas keamanan Taliban kemudian mengerahkan pemadam kebakaran, taser, dan menembakkan pistol ke udara untuk membubarkan para demonstran.

Taliban mengatakan, keputusan menutup salon kecantikan disebabkan adanya sejumlah layanan yang bertentangan dengan ketentuannya. Selain itu juga menimbulkan kesulitan ekonomi di kalangan keluarga pengantin saat perayaan pernikahan.

Baca juga: Taliban Tutup Semua Salon Kecantikan di Afghanistan

Sejumlah layanan yang ditentang Taliban dan diklaim melanggar hukum Islam antara lain pembentukan alis, penggunaan rambut orang lain untuk menambah rambut alami wanita (extension), dan penggunaan riasan (make up) yang dianggap mengganggu praktik mengambil air.

Keputusan Taliban pada Selasa (25/7), menambah jumlah pengekangan atas hak dan kebebasan bagi perempuan dan anak di Afghanistan. Sebelumnya mereka tidak mengizinkan kaum hawa bersekolah, beraktivitas di ruang publik, dan bekerja.

Larangan tersebut memicu kecemasan dari kelompok internasional yang khawatir akan dampak pengusaha perempuan di Afghanistan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pihaknya sedang berdiskusi dengan otoritas Afghanistan larangan dicabut.

Baca juga: Indonesia Iran Sepakat Perjuangkan Hak Palestina dan Atasi Krisis Afghanistan

"Mendukung upaya misi bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) yang telah meminta secara de facto untuk menghentikan maklumat penutupan salon kecantikan," ungkap Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Senada dengan Guterres, wakil juru bicara PBB Farhan Haq berpendapat bahwa dekrit tersebut merugikan perempuan di Afghanistan. "UNAMA sudah mengatakan bahwa halangan hak perempuan ini akan berdampak negatif pada ekonomi serta bertentangan dengan dukungan kewirausahaan perempuan, dan kami akan mengusahakan pencabutan larangan tersebut," kata Farhan Haq. (The News Daily/Cah)