Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PERSETERUAN Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok kian memanas. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, melontarkan pernyataan sekaligus kritik pedas terhadap Tiongkok yang diduga tengah mengumpulkan informasi rahasia dari wilayah Kuba.
Antony Blinken menuturkan negaranya telah mengetahui aksi spionase Beijing di Kuba sejak tahun 2019, dan kegiatan memata-matai ini semakin intens dilakukan Tiongkok.
Orang nomor satu di Kementerian Luar Negeri AS ini mengklaim Washington terus memantau perkembangan aksi spionase Beijing dengan seksama, dan sudah mengambil langkah-langkah untuk meredam aksi ilegal tersebut.
Baca juga: CIA : Kesalahan Putin Beri Peluang Amerika Rekrut Mata-Mata
Pernyataan keras ini disampaikan Antony Blinken menjelang kunjungannya ke Beijing, Tiongkok.
Waspadai Aksi Spionase Tiongkok
Merespons hal ini, Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) meminta negara-negara dunia khususnya Indonesia untuk mewaspadai aksi spionase Ilegal, seperti yang dilakukan Tiongkokdi Kuba.
Ketua PB PII bidang komunikasi ummat, Furqan Raka menilai kegiatan atau aktivitas ilegal mata-mata Tiongkokdi Kuba, patut di curigai juga dilkukan Beijing di negara-negara dunia lainnya, termasuk Indonesia.
“Perlu diketahui, jarak negara Tiongkok dengan Kuba itu 13.622 KM, wajar jika Amerika Serikat bereaksi keras dengan aktivitas intelejen Beijing di sana,” kata Furqan Raka kepada Wartawan, Sabtu, (8/7/2023).
Dicurigai, lanjut Furqan Raka, Tiongkok memang berkeinginan untuk menjadikan Kuba sebagai markas mata-mata Beijing, seperti pernyataan kolega Antony Blinken, yakni Juru Bicara Gedung Putih, Jhony Kirby.
Baca juga: Tiongkok Tolak Tuduhan Memata-matai Infrastruktur Penting Barat
Seperti dilansir banyak media massa dan media sosial, Jhony Kirby menegaskan Amerika Serikat saat ini sangat khawatir dengan Pemerintah Kuba usai Havana disebut akan menjadi markas spionase Beijing.
Kekhawatiran ini muncul setelah dua pejabat Amerika Serikat mengetahui bahwa pemerintah Kuba telah memberi izin Tiongkok untuk membangun fasilitas mata-mata.
“Meski Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Fernandez de Cossio, telah membantah laporan itu, Amerika Serikat tetap memgkhawatirkan pembangunan fasilitas semacam itu semakin membuat China lebih leluasa untuk memata-matai Negeri Paman Sam,” ujar Furqan Raka.
Kubu Diduga Beri Akses pada Spionase Tiongkok
Fasilitas yang diberikan Kuba kepada Tiongkok dimulai pada tahun 1999, ketika Kuba mengizinkan Beijing mengakses fasilitas era Soviet di Bejucal, sebuah kota di selatan ibu kota Kuba, yang tujuan diduga untuk mengumpulkan informasi tentang AS.
Baca juga: Gunakan CIA, AS Provokasi Warga Rusia untuk Membelot
Laporan The Wall Street Journal terkait langkah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang berinvestasi secara komprehensif di Kuba saat kekurangan uang dengan imbalan akses ke fasilitas pengumpulan intelijen elektronik (ELINT), semakin memperkuat dugaan AS.
Apalagi The Wall Street Journal juga memuat laporan terkait kelihaian Beijing merundingkan kesepakatan untuk melatih tentara Tiongkok di sisi utara pulau si Kuba.
“Dalam sejarah yang saya ketahui, Kuba memang kerap menjadi incaran negara-negara ‘musuh’ Amerika Serikat sebagai lokasi strategis untuk menempatkan senjata atau markas intelijen,” ungkap Furqan Raka.
Sebagai contoh, terangnya, saat era Perang Dingin, Uni Soviet hampir menempatkan senjata nuklirnya di Kuba.
Baca juga: Dituduh Mata-mata, Rusia Perpanjang Hukuman Penjara Wartawan AS
Sementara dalam laporan New Times, disebut jika pembangunan markas mata-mata ini terkonfirmasi berisi beragam fasilitas yang memperkuat teknologi Tiongkok untuk memantau seluruh operasi militer yang berlangsung di kawasan tenggara Amerika Serikat.
Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat memang gencar-gencarnya menuding Tiongkok terus berupaya melancarkan operasi mata-mata terhadap negaranya.
Insiden paling baru yakni ketika balon asing diduga balon pengintai Tiongkok sempat terbang menyusuri sejumlah fasilitas militer Amerik Serikat pada Februari lalu.
“Melihat gelagat Beijing, saya kira wajar jika negara-negara dunia khususnya Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya Tiongkok membentuk negara boneka sebagai markas intelejen Tiongkok,” pungkas Furqan. (RO/S-4)
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya dr. Marwan Al Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyatakan 12 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dan satu pendamping dari Iran telah tiba di Tanah Air.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan lebih dari 70 warga negara Indonesia (WNI) dari 97 WNI yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Indonesia hingga Jumat (27/6).
Kemenlu RI mendesak Kepolisian Kamboja melakukan penyelidikan menyeluruh atas kematian seorang WNI asal Asahan, Sumut, yang ditemukan meninggal dunia di wilayah Chrey Thum.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan sebanyak 68 dari total 97 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah dievakuasi dari Iran masih menunggu jadwal pemulangan ke Tanah Air.
Kelompok HAM di AS mengajukan permohonan kepada ICC terhadap anggota pemerintahan Joe Biden sebelumnya dan mantan presiden tersebut terkait kejahatan perang Israel.
AKSES mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken terhadap terhadap informasi rahasia Amerika Serikat akan dibatasi.
"Sekretaris genosida, Anda memiliki darah ratusan ribu orang tak berdosa di tangan Anda," kata pengunjuk rasa.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dalam pidatonya di Atlantic Council, mengungkapkan rencana pasca-perang Gaza yang bertujuan mengisi kekosongan kekuasaan di wilayah itu.
Korea Utara meluncurkan rudal balistik jarak menengah menuju laut timurnya, saat Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengunjungi Seoul.
SEKELOMPOK pengunjuk rasa pro-Palestina berulang kali melakukan protes terhadap kesaksian Menteri Luar Negeri Antony Blinken di hadapan Panel DPR AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved