Indonesia Harus Minta Penjelasan Ilmiah dari Jepang Sebelum Tentukan Sikap soal PLTN

INDONESIA harus meminta penjelasan pemerintah Jepang mengenai rencana pelepasan limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima, radioaktif ke Samudera Pasifik, bulan depan. Berbekal penjelasan tersebut, Indonesia baru dapat menentukan sikapnya.

"Hal ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Maka kita meminta Pemerintah Jepang menjelaskan metode pengelolaan cairan tersebut," ujar Anggota DPR Komisi I asal Fraksi NasDem Muhammad Farhan kepada Media Indonesia, Rabu (5/7).

Menurut dia Indonesia harus mendasarkan sikap terhadap rencana tersebut dari studi ilmiah yang dimotori Badan Energi Atom PBB (IAEA). Sebab Indonesia pun memiliki potensi memiliki PLTN.

"Karena kita perlu belajar tentang metode pengelolaan limbah nuklir, karena bukan tidak mungkin, Indonesia akan manfaatkan PLTN," jelasnya.

Baca juga: Hulu Ledak Nuklirnya Bertambah, Jepang Cegat Tiongkok di Angkasa

Politisi asal Aceh tersebut juga mengatakan penjelasan secara rinci dari pemerintah Jepang dapat digunakan untuk Indonesia untuk belajar selain mengeluarkan sikap resmi. "Jadi penolakan kita itu harus disertai dengan dialog terbuka dengan pemerintah Jepang," katanya.

Diketahui air yang akan dibuang PLTN Fukushima tersebut digunakan untuk mendinginkan reaktor nuklir yang hancur terkena tsunami 2011. Walaupun air itu sudah disuling dan dinyatakan aman oleh IAEA, namun Indonesia harus mengetahuinya untuk menjawab keresahan masyarakat khususnya nelayan.

"Nelayan Jepang sekalipun menolak ide tersebut karena khawatir pelepasan itu dapat merusak kualitas tangkapan ikan. Termasuk efek mengkonsumsi ikan yang terekspos air tersebut," pungkasnya.

Baca juga: Pj Gubernur Dukung Pembangunan PLTN di Babel

Sikap berbeda disampaikan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta. Ia mengatakan pemerintah Indonesia harus menolak pembuangan limbah nuklir oleh pemerintah Jepang.

Dampaknya dapat terbawa ke wilayah perairan Indonesia. "Untuk melindungi kepentingan NKRI, pemerintah perlu membuat argumen yang memadai dan keberatan pada IAEA dan Jepang," pungkasnya.

Diketahui pemerintah Jepang akan melepaskan limbah itu bulan depan. IAEA telah meninjunya selama dua tahun.

Surat kabar Nikkei melaporkan pada Rabu (5/6), bahwa pejabat Jepang akan segera menjelaskan rencana tersebut kepada masyarakat setempat dan negara-negara sekitar Samudera Hindia. Pasalnya terdapat kekhawatiran tentang dampak pelepasan air yang mengandung radioaktif tersebut.

Jumlahnya mencapai 1.000 tangki raksasa di sekitar lokasi PLTN Fukushima. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan hasil peninjauan keamanan selama dua tahun terakhir menyimpulkan bahwa rencana Jepang tersebut konsisten dengan standar keamanan internasional.

"Air limbah PLTN Fukushima yang terkontrol dan bertahap ke laut akan memiliki dampak radiologis yang dapat diabaikan manusia dan lingkungan," ungkapnya.

Grossi diperkirakan akan memantau langsung situs PLTN Fukushima bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Lebih dari 1,3 juta ton air atau setara volume 500 kolam renang standar olimpiade telah dibangun di pabrik tersebut.

Tragedi Fukushima

Tetapi tsunami Maret 2011 menghancurkan PLTN tersebut yang memicu bencana nuklir terburuk di dunia sejak Chornobyl. Sebagian besar air berasal dari pendinginan tiga reaktor yang rusak dan sistem pemompaan dan filtrasi ekstensif yang dikenal sebagai sistem pemrosesan cairan canggih (ALPS) mengekstraksi air yang terkontaminasi radioaktif.

Rencana pelepasan air itu pertama kali diumumkan pada April 2021 dan menghadapi perlawanan sengit dari negara-negara tetangga Jepang dan negara kepulauan Pasifik. Ternasuk komunitas nelayan dan pertanian di dalam dan sekitar Fukushima, yang mengkhawatirkan gangguan terhadap mata pencaharian mereka.

Sebagian besar kekhawatiran bertumpu pada keberadaan tritium dan isotop radioaktif hidrogen yang sulit dihilangkan dari air. IAEA mengatakan bahwa sebelum pembuangan, Jepang akan mengencerkan air untuk membawa tingkat tritium ke bawah standar peraturan dan IAEA.

Pihaknya akan menempatkan pengawas di lokasi pembuangan limbah tersebut terus-menerus dan menyediakan pemantauan secara daring di laman IAEA. Prosesnya diperkirakan akan memakan waktu beberapa dekade.

Grossi dijadwalkan melakukan perjalanan ke Korea Selatan setelah dia meninggalkan Jepang serta ke Selandia Baru dan Kepulauan Cook. Beijing telah menjadi salah satu pengkritik paling gencar terhadap rencana pembuangan limbah tersebut.

Kecaman Tiongkok

Dalam sebuah pernyataan setelah laporan IAEA, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam rencana tersebut. "Kami sekali lagi mendesak pihak Jepang untuk menghentikan rencana pelepasan limbah nuklir itu ke laut, dan dengan sungguh-sungguh membuang air yang terkontaminasi nuklir dengan cara yang berbasis ilmu pengetahuan, aman dan transparan," kata pernyataan itu.

“Jika Jepang bersikeras untuk melanjutkan rencana tersebut, itu harus menanggung semua konsekuensi yang timbul darinya,” katanya.

Sementara Korea Selatan menghormati laporan IAEA namun tetap fokus pada kesehatan dan keselamatan atas dampaknya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol telah melarang semua impor makanan laut dari delapan prefektur Jepang di dekat Fukushima sejak 2013.

Seoul juga akan melakukan inspeksi bahan makanan selama 100 hari ke depan untuk memastikan importir, distributor, dan pengecer mengikuti standar anti radioaktif.

(Aljazeera/Z-9)