PARA penyelidik PBB sedang mengumpulkan bukti yang berpotensi dapat digunakan dalam penuntutan di masa mendatang terhadap mereka yang terlibat dalam pengusiran pengacara hak asasi manusia Prancis-Palestina oleh Israel. Tim penyelidik PBB tingkat tinggi menyimpan daftar kemungkinan pelaku di balik deportasi paksa Salah Hamouri, termasuk maskapai penerbangan El-Al yang digunakan untuk pengusiran dan stafnya.
Pria berusia 38 tahun itu telah lama ditahan tanpa dakwaan di Israel atas tuduhan bahwa dia anggota Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang berakar pada Marxis. PFLP dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Hamouri, yang membantah klaim itu dan mempertahankan ketidakbersalahannya dalam banyak kasus, diusir setelah izin tinggalnya di Jerusalem timur dicabut karena dugaan pelanggaran kesetiaan kepada Israel. Langkah pengusiran itu langsung dikecam oleh kantor hak asasi PBB sebagai kejahatan perang.
Baca juga: Israel Hancurkan Rumah Warga Palestina Tersangka Pengeboman
Komisi Penyelidikan PBB tentang situasi di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) mengonfirmasi dalam laporan yang diterbitkan Kamis bahwa pengusirannya tergolong pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional. "Kami tidak ragu bahwa pencabutan izin tinggal Yerusalem timur, Salah Hamouri, berdasarkan dugaan pelanggaran kesetiaan kepada Negara Israel merupakan kejahatan perang," kata Chris Sidoti, salah satu dari tiga komisioner, dalam suatu pernyataan, Kamis (8/6). "Menuntut kesetiaan dari orang-orang yang dilindungi di wilayah pendudukan ialah pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang tercela."
Dalam laporan kedua komisi tersebut kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak dibentuk pada 2021, dikatakan telah menyimpan, dalam daftar kemungkinan pelaku, informasi tentang individu yang mungkin memikul tanggung jawab pidana.
Baca juga: Ledakan pada Pangkalan Militan Palestina di Libanon, Israel Bantah Terlibat
"Komisi mencatat bahwa deportasi Mr. Hamouri juga menimbulkan pertanyaan apakah individu-individu dalam maskapai penerbangan El-Al mengetahui deportasinya yang melanggar hukum dan mungkin telah melakukan kejahatan perang membantu, bersekongkol, atau membantu dalam kejahatan perang itu," kata laporan itu. "Komisi bermaksud untuk menyelidiki lebih jauh tanggung jawab pidana semua orang yang terlibat dalam deportasi paksa." (AFP/Z-2)
