Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengunkapkan kebebasan pers tengah diserang di setiap penjuru dunia. Mereka menargetkan jurnalis dan penyebaran diinformasi.
"Semua kebebasan kita tergantung pada kebebasan pers. Pers sebagai pondasi demokrasi dan keadilan, darah kehidupan hak asasi manusia," ujar Guterres dalam pesan video.
"Tetapi di setiap sudut dunia, kebebasan pers sedang diserang."
Baca juga: Tiongkok Perketat Larangan Keluar Aktivis HAM dan Keluarganya
Sekjen PBB itu tidak menyebut nama jurnalis yang dipenjara atau menyalahkan negara. Namun sejumlah pembicara lain dalam konferensi yang dilangsungkan di Markas PBB di New York itu menyoriti kays reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich yang ditahan Rusia atas tuduhan spionase.
"Perjuangan untuk kebebasan pers, perjuangan untuk membebaskan Evan adalah perjuangan untuk kebebasan semua orang," ujar penerbit Wall Steet Journal Almar Latour.
Baca juga: Jurnalis Al Jazeera Dibebaskan usai 4 Tahun Ditahan di Mesir
Ancaman kekebasan pers juga mengancam nyawa mereka yang berjibaku dalam profesi ini. "Saya datang dari Iran, dimana menjadi jurnalis adalah kejahatan... (dan) dapat membuatmu dipenjara, dibunuh, atau disiksa," ujar Masih Alinejad, jurnalis Iran-Amerika yang tinggal dipengasingan.
Berdasarkan data Reporters Without Borders, sebanyak 55 jurnalis dan empet pekerja media tewas saat menjalani tugas sepanjang 2022.
"Kebenaran terancam disinformasi dan ucapan kebencian, mengaburkan batas antara fakta dan fiksi, antara sains dan konspirasi," kata guterres.
"Jurnalis secara rutin dilecehkan, diintimidasi, ditahan, dan dipenjara."
Senada, pimpinan UNESCO Audrey Azoulay mengatakan era digital mengubah lanscap informasin. Menjadikan jurnalisme profesional, bebas, independen lebih diperlukan dibandingkan masa lalu. Azoulay juga mengungkapkan pelecehan dan intimidasi terhadap jurnalis tidak bisa diterima.
"Kami menemukan diri kami di persinganan. Jalan kita saat ini menjauhkan kita dari debat publik yang terindormasi. Jalan menuju polarisasi yang besar.
Penerbit New York Times AG Sulzberger mengatakan banyak hal yang menancam jurnalis dan kebebasan informasi. "Internet juga melepaskan longsoran misinfomrasi, propaganda, pakar, dan clickbait yang membajiri ekosistem informasi. Kondisi itu mempercepat penurunan kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, mengatakan penyensoran menjadi posisi default banyak pemerintah dalam hal mengontrol pengetahuan masyarakat mereka, katanya. (AFP/Z-3)
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi
Hasan Nasbi dinilai telah mengeluarkan pernyataan dan komunikasi pemerintah yang buruk dan apatis terhadap ancaman kepada media.
TINDAKAN teror bangkai hewan kepala babi dan tikus ke kantor Tempo disebut bentuk provokasi yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menjunjung kebebasan pers.
Kebebasan pers dan demokrasi yang dibangun pasca reformasi 1998 ternyata mengalami penurunan, bukan hanya dari sisi negara, tetapi juga masyarakatnya.
Hensa juga menyinggung isu pembungkaman pers terkait peristiwa ini. Ia menilai bahwa kasus semacam ini bisa menjadi bentuk intimidasi yang mengancam kebebasan pers.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved