Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSERIKATAN Bangsa-bangsa (PBB) menilai tidak terdapat tanda-tanda kesepakatan gencatan senjata dari pihak-pihak yang bertikai di Sudan. Padahal kedua pihak yang berperang, militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) sebelumnya menyepakati gencatan senjata 72 jam sejak Selasa (25/4).
Namun, bentrokan, ledakan, dan pengeboman terus terjadi di sejumlah kota termasuk ibu kota Sudan, Khartoum. Utusan PBB untuk Sudan Volker Perthes mengatakan pada pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York City pada Selasa (25/4) bahwa kedua belah pihak terobsesi mendapatkan kemenangan.
“Belum ada tanda tegas bahwa keduanya siap untuk bernegosiasi secara serius, yang menunjukkan bahwa keduanya berpikir bahwa mengamankan kemenangan militer atas yang lain adalah mungkin,” kata Perthes.
Gencatan senjata mulai berlaku pada Selasa dan Perthes mengatakan bahwa kesepakatan itu hanya bertahan di beberapa tempat. Tetapi secara umum pertempuran terus berlanjut di wilayah strategis.
Baca juga:
> WHO: Konflik di Sudan Renggut 459 Nyawa
> Umat Muslim di Sudan Lebaran di Tengah Perang
“Kami juga mendengar laporan lanjutan tentang pertempuran dan pergerakan pasukan,” katanya.
Perthes juga mengecam pengabaian terhadap hukum dan norma perang di antara para pihak yang telah mengubah Khartoum menjadi zona perang sejak pertempuran pecah pada Sabtu (15/4). “Kedua pihak yang bertikai telah bertempur dengan mengabaikan hukum dan norma perang, menyerang daerah padat penduduk, dengan sedikit perhatian terhadap warga sipil, rumah sakit, atau bahkan kendaraan untuk memindahkan yang terluka dan sakit,” katanya.
Pertempuran itu, kata Perthes, telah menciptakan bencana kemanusiaan dengan warga sipil yang menanggung bebannya. Daerah pemukiman di Khartoum telah berubah menjadi medan perang di mana tembakan senjata dan tank, serangan udara dan tembakan artileri telah menewaskan sedikitnya 459 orang, melukai lebih dari 4.000 orang, memutus aliran listrik dan air serta membatasi distribusi makanan di negara yang sepertiga dari 46 juta penduduknya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan kekerasan dan kekacauan di Sudan sebagai bencana yang memilukan. “Sudan berbatasan dengan tujuh negara, yang semuanya terlibat dalam konflik atau mengalami kerusuhan sipil yang serius selama dekade terakhir,” katanya.
Perebutan kekuasaan di Sudan tidak hanya membahayakan masa depan negara itu. Perang di Sudan bisa melintasi perbatasan, menyebabkan penderitaan luar biasa selama bertahun-tahun, dan membuat pembangunan mundur beberapa dekade.
Baca juga:
> 30 Warga Spanyol Dievakuasi dari Sudan
> WNI di Sudan Diminta Siaga Dievakuasi
Terlepas dari gencatan senjata, pertempuran terdengar pada Selasa malam dengan tembakan dan ledakan dilaporkan setelah malam tiba di Omdurman, kota saudara Khartoum di seberang Sungai Nil, tempat tentara menggunakan drone untuk menargetkan posisi RSF.
Tentara juga menggunakan pesawat tak berawak untuk mencoba mengusir RSF dari kilang bahan bakar di Bahri, kota ketiga di pertemuan Sungai Nil Biru dan Sungai Nil.
“Sekretaris Jenderal PBB sekali lagi memperingatkan bahwa ini dapat menyebar ke luar perbatasan Sudan, memperjelas bahwa ada tujuh negara yang berbatasan dengan Sudan, semuanya dalam beberapa tahun terakhir mengalami kerusuhan atau konflik,” kata Bays.
Pihaknya juga mendengar bahwa di Darfur ada suku dan kelompok bersenjata yang mengangkat senjata dan kekhawatiran nyata yang dapat menyedot beberapa negara dari seluruh kawasan. Sudah ada krisis kemanusiaan di negara itu sebelum pertempuran saat ini.
"Situasinya jauh lebih buruk sekarang di tengah gencatan senjata yang rapuh. Kata di lapangan tentang gencatan senjata saat ini adalah sangat, sangat tidak merata, sporadis, dan hanya bertahan sebagian,” tambahnya. (Aljazeera/Z-6)
Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri memindahkan ribuan orang dari berbagai negara di Timur Tengah.
Otoritas Seoul telah menetapkan peringatan Level 4 untuk seluruh wilayah Iran.
Menlu periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda menilai eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan kian rapuhnya tatanan global berbasis aturan
JAUH-JAUH hari David Harvey (1989) dalam bukunya, The Condition of Postmodernity, telah menjelaskan dampak kondisi global ekonomi sebuah negara.
Perang akan memicu krisis pangan, disrupsi energi, gelombang pengungsi, kemiskinan ekstrem, pelanggaran hak asasi manusia, serta instabilitas ekonomi global.
Sekitar 200 korban di antaranya adalah anak-anak usia sekolah dasar.
Menlu Iran Abbas Araqchi kecam Sekjen PBB karena lebih cemas pada ekonomi global daripada pembantaian warga sipil, termasuk 175 anak-anak di Kota Minab.
Tiga personel pasukan perdamaian PBB terluka setelah markas mereka di Libanon selatan dihantam serangan yang diduga dilancarkan Israel.
KALKULASI ekonomi kian rumit untuk diformulasikan. Aneka proyeksi kerap berantakan saat berhadapan dengan ketidakpastian.
Jika dipadukan dengan serangan terhadap bangunan tempat tinggal, Israel menambah kesengsaraan dan penderitaan pada penduduk sipil yang sudah lelah.
Sugiono secara khusus berpesan bahwa kredibilitas Dewan HAM harus dijaga oleh semua negara. Selama ini, Dewan HAM PBB berperan penting sebagai forum dialog dan kerja sama.
Iran tutup Selat Hormuz, mengakibatkan 20.000 pelaut dan 15.000 penumpang terjebak. Simak peringatan PBB terkait serangan kapal dan dampaknya
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved