Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEDUTAAN Besar Rusia di Washington menuding Amerika Serikat (AS) mencoba menghentikan upaya penyelidikan internasional terhadap ledakan tahun lalu yang merusak pipa gas Nord Stream. 'Negeri Paman Sam' beralasan hasil penyelidikan yang dilakukan negara-negara sekutunya atas sabotase itu telah memadai.
"Misi diplomatik Rusia mengatakan itu adalah upaya yang jelas dari pihak berwenang untuk bersembunyi di belakang sekutu, untuk melakukan segala kemungkinan guna merusak upaya mengetahui keadaan sebenarnya di balik serangan sabotase," ungkap Kedutaan Besar Rusia di Washington dalam sebuah pernyataan resmi.
Rusia menilai jaminan independensi dalam penyelidikan oleh negara-negara sekutu AS tidak dapat dipercaya. Terutama dengan mempertimbangkan penolakan untuk memberikan akses keterlibatan Rusia sebagai pemilik jaringan pipa tersebut.
Baca juga: Gedung Putih Bantah AS Dalang Sabotase Pipa Gas Nord Stream
Otoritas Jerman, Swedia, dan Denmark sedang menyelidiki ledakan bawah laut yang memicu kebocoran pada dua pipa Nord Stream di Laut Baltik, September lalu.
Rusia telah menyerukan penyelidikan internasional yang dipimpin PBB atas tindakan sabotase tersebut dan mencari siapa yang harus disalahkan. Tetapi permintaan tersebut belum didukung Dewan Keamanan PBB.
Moskow menegaskan semua negara tertarik untuk menegakkan kebenaran dan menghukum yang bertanggung jawab atas sabotase untuk mencegah serangan teroris serupa di masa depan.
Baca juga: Putin Akan Alirkan Gas ke Eropa Lewat Turki
Kedubes Rusia mencatat bahwa media AS mengabaikan potensi kerusakan besar terhadap lingkungan akibat ledakan tersebut.
Rusia juga mengingatkan tentang ratusan ribu amunisi dengan bahan kimia beracun yang tenggelam di Laut Baltik selama Perang Dunia II.
“Dengan mempertimbangkan kondisi (amunisi) mereka yang buruk, setiap ledakan di perairan ini mengancam untuk berubah menjadi bencana lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ungkap Kedutaan Besar Rusia di AS.
Kampanye sentimen anti-Rusia
Rusia juga mengomentari seruan untuk membentuk pengadilan khusus melawan Rusia terkait operasi militer khusus di Ukraina. Rusia menyebut seruan tersebut sebagai provokasi yang tidak ada hubungannya dengan keadilan.
"AS terus menunjukkan pengabaian total terhadap norma-norma hukum internasional demi kepentingan geopolitik mereka sendiri. Tuduhan yang keterlaluan dan tidak berdasar atas dugaan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran lainnya tidak lebih dari bagian kampanye Russophobia yang diorganisir oleh Washington dalam perang hibrida yang dilancarkan terhadap kita," ungkap pernyataan Kedutaan Besar Rusia di AS.
Rusia mengatakan Washington secara munafik dan sinis menahan diri dari menilai tindakan kriminal Nazi yang telah menetap di Kyiv dan telah meneror warga sipil selama bertahun-tahun. Serta tentang perannya sendiri dalam konflik di Ukraina.
"Washington terus mendukung rezim Zelensky melalui pasokan senjata mematikan yang tidak ada habisnya, akibatnya penduduk sipil terus tewas, termasuk anak-anak, dan sekolah, dan rumah sakit terus dihancurkan," lanjut pernyataan itu.
Rusia juga mempertanyakan hak AS untuk berspekulasi tentang tanggung jawab atas agresi, ketika komunitas internasional belum pulih dari konsekuensi bencana intervensi AS di Irak, Afghanistan, pengeboman Yugoslavia, dan kekejaman di Vietnam. (Anadolu Agency/Z-1)
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan keprihatinan atas klausul pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pihak AS.
Penyelam Angkatan Laut AS, yang dibantu Norwegia telah menanam bahan peledak di pipa yang mengalir di bawah Laut Baltik antara Rusia dan Jerman Juni lalu dan meledakkannya tiga bulan kemudian.
Lewat jalur baru ini, harganya dapat lebih stabil dan terbebas dari dinamika politik.
Tawaran melanjutkan pasokan gas ke Uni Eropa melalui jalur pipa Nord Stream 2 yang menuju Jerman dengan cepat ditolak oleh Berlin.
NATO menyatakan kebocoran itu terjadi karena aksi sabotase yang disengaja, sembrono, dan tidak bertanggung jawab.
Gas metana dari kebocoran tersebut menggelegak ke permukaan Laut Baltik dekat Denmark dan Swedia dalam pembuangan yang diperkirakan akan berlangsung selama seminggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved