Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan seorang pendiri sebuah proyek yang mengkampanyekan pendidikan anak perempuan di Afghanistan telah ditahan oleh pihak berwenang Taliban di Kabul.
Pemerintah Taliban tahun lalu melarang anak perempuan untuk bersekolah di sekolah menengah, sehingga menjadikan Afghanistan sebagai satu-satunya negara di dunia yang menerapkan larangan pendidikan.
"Matiullah Wesa, kepala PenPath dan advokat untuk pendidikan anak perempuan, ditangkap di Kabul pada hari Senin," tulis misi PBB di Afghanistan di Twitter, Selasa, (28/3).
Baca juga: PBB Kecam Penghapusan Pendidikan bagi Perempuan di Afghanistan
Saudara laki-laki Wesa mengkonfirmasi penangkapannya. Menurutnya, ia ditangkap di luar sebuah masjid setelah salat pada Senin malam.
"Matiullah telah menyelesaikan shalatnya dan keluar dari masjid ketika dia dihentikan oleh beberapa pria dengan dua kendaraan. Ketika Matiullah meminta kartu identitas mereka, mereka memukulinya dan dengan paksa membawanya pergi," ujar Samiullah Wesa kepada AFP.
Baca juga: Sekolah di Afghanistan Kosong saat Tahun Ajaran Baru Dimulai. Kok Bisa?
Organisasi yang didirikan Matiullah telah lama mendedikasikan dirinya untuk mengkomunikasikan pentingnya pendidikan anak perempuan kepada para tetua desa. Sejak pelarangan sekolah menengah untuk anak perempuan, Wesa terus mengunjungi daerah-daerah terpencil untuk menggalang dukungan dari penduduk setempat.
"Kami menghitung jam, menit, dan detik untuk pembukaan sekolah anak perempuan. Kerusakan yang disebabkan oleh penutupan sekolah tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat disangkal," ia menulis di Twitter minggu lalu saat tahun ajaran baru dimulai di Afghanistan.
"Kami telah mengadakan pertemuan dengan penduduk setempat dan kami akan melanjutkan protes kami jika sekolah-sekolah tetap ditutup,” tambahnya.
Taliban telah memberlakukan interpretasi Islam yang keras sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, setelah penarikan pasukan AS dan NATO yang mendukung pemerintah sebelumnya.
Para pemimpin Taliban telah berulang kali menyatakan bahwa mereka akan membuka kembali sekolah untuk anak perempuan setelah persyaratan tertentu dipenuhi. Saat ini mereka tidak memiliki dana dan waktu untuk merombak silabus sesuai dengan ajaran Islam. (Z-9)
Jubir Taliban Zabihullah Mujahid tegaskan dukungan bagi Iran jika AS menyerang. Simak analisis hubungan Kabul-Teheran & dinamika keamanan Timur Tengah 2026.
LEDAKAN langka di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada Selasa (11/11) menewaskan 12 orang dan melukai 20 orang. Demikian disampaikan Rumah Sakit Institut Ilmu Kedokteran Pakistan.
MANTAN Sekretaris Jenderal NATO dan Menteri Keuangan Norwegia saat ini, Jens Stoltenberg, menyebut penarikan pasukan AS dari Afghanistan sebagai kekalahan terbesar NATO.
Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Afghanistan utara dekat Mazar-i-Sharif. Belum ada laporan korban.
Shehbaz menegaskan kembali bahwa Pakistan menginginkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, tetapi terus menghadapi terorisme lintas batas yang berasal dari tanah Afghanistan.
Islamabad mengajukan agenda tunggal yang berfokus langsung pada pembongkaran jaringan teroris, terutama yang berafiliasi dengan faksi Gul Bahadur dan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).
Lebih dari 80 negara PBB mengecam rencana Israel memperluas kendali di Tepi Barat dan mengklaim tanah Palestina sebagai properti negara.
Vatikan resmi menolak bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump dan memilih mendukung PBB sebagai pengelola utama krisis diplomatik internasional.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
Menlu Sugiono bertemu Wakil Palestina di PBB, bahas Solusi Dua Negara, Board of Peace, dan kesiapan Indonesia kirim pasukan perdamaian ke Gaza.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, pada 16-18 Februari 2026 untuk menghadiri Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PEMERINTAH Indonesia menegaskan rencana pengerahan hingga 8.000 personel TNI ke Gaza akan sepenuhnya berfokus pada misi kemanusiaan, bukan operasi tempur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved