Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan seorang pendiri sebuah proyek yang mengkampanyekan pendidikan anak perempuan di Afghanistan telah ditahan oleh pihak berwenang Taliban di Kabul.
Pemerintah Taliban tahun lalu melarang anak perempuan untuk bersekolah di sekolah menengah, sehingga menjadikan Afghanistan sebagai satu-satunya negara di dunia yang menerapkan larangan pendidikan.
"Matiullah Wesa, kepala PenPath dan advokat untuk pendidikan anak perempuan, ditangkap di Kabul pada hari Senin," tulis misi PBB di Afghanistan di Twitter, Selasa, (28/3).
Baca juga: PBB Kecam Penghapusan Pendidikan bagi Perempuan di Afghanistan
Saudara laki-laki Wesa mengkonfirmasi penangkapannya. Menurutnya, ia ditangkap di luar sebuah masjid setelah salat pada Senin malam.
"Matiullah telah menyelesaikan shalatnya dan keluar dari masjid ketika dia dihentikan oleh beberapa pria dengan dua kendaraan. Ketika Matiullah meminta kartu identitas mereka, mereka memukulinya dan dengan paksa membawanya pergi," ujar Samiullah Wesa kepada AFP.
Baca juga: Sekolah di Afghanistan Kosong saat Tahun Ajaran Baru Dimulai. Kok Bisa?
Organisasi yang didirikan Matiullah telah lama mendedikasikan dirinya untuk mengkomunikasikan pentingnya pendidikan anak perempuan kepada para tetua desa. Sejak pelarangan sekolah menengah untuk anak perempuan, Wesa terus mengunjungi daerah-daerah terpencil untuk menggalang dukungan dari penduduk setempat.
"Kami menghitung jam, menit, dan detik untuk pembukaan sekolah anak perempuan. Kerusakan yang disebabkan oleh penutupan sekolah tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat disangkal," ia menulis di Twitter minggu lalu saat tahun ajaran baru dimulai di Afghanistan.
"Kami telah mengadakan pertemuan dengan penduduk setempat dan kami akan melanjutkan protes kami jika sekolah-sekolah tetap ditutup,” tambahnya.
Taliban telah memberlakukan interpretasi Islam yang keras sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, setelah penarikan pasukan AS dan NATO yang mendukung pemerintah sebelumnya.
Para pemimpin Taliban telah berulang kali menyatakan bahwa mereka akan membuka kembali sekolah untuk anak perempuan setelah persyaratan tertentu dipenuhi. Saat ini mereka tidak memiliki dana dan waktu untuk merombak silabus sesuai dengan ajaran Islam. (Z-9)
Taliban menguasai sebagian besar provinsi utara Afghanistan yang berdekatan dengan Asia Tengah bekas Soviet
TALIBAN kemarin membebaskan dua sandera Barat dari tahanan di wilayah selatan Afghanistan.
Dalam lawatan ke Afghanistan itu, Trump mengatakan AS telah membuka kembali perundingan dengan kelompok Taliban.
Provinsi Kunduz yang terletak di utara Afghanistan telah menjadi tempat serangan gerilyawan Taliban berulang kali dalam upayanya untuk merebut kota yang berbatasan Tajikiztan itu.
AS, Kamis (13/2), mengaku telah mencapai kesepakatan gencatan senjata selama tujuh hari di Afghanistan yang akan membuka jalan untuk mencapai kesepakatan damai dengan kelompok Taliban.
Trump mengatakan dia mengirim Menlu Mike Pompeo untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara AS dan kelompok Taliban.
Pesepakbola 20 tahun yang lahir di kamp pengungsi di Ghana sebelum hijrah ke Kanada itu, merupakan pesepak bola pertama yang ditunjuk oleh PBB sebagai duta untuk Badan Pengungsi PBB.
Dujarric, yang merupakan juara bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, meminta pemerintah Spanyol menangani insiden itu dengan cara yang menghormati hak para atlet perempuan.
Pada 2021, Vinicius Junior mendirikan Instituo Vini Jr untuk membantu anak dan remaja Brasil dari kawasan miskin untuk kembali ke sekolah.
HIZBULLAH meluncurkan Imad 4 yang merupakan kompleks rudal besar dengan terowongan bawah tanah yang panjang dan peluncur roket besar serta tidak terdeteksi kemampuan pengintaian Israel.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengkaji kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah kebijakan pembebasan PBB akan dihapus pada 31 Desember 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved