Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan seorang pendiri sebuah proyek yang mengkampanyekan pendidikan anak perempuan di Afghanistan telah ditahan oleh pihak berwenang Taliban di Kabul.
Pemerintah Taliban tahun lalu melarang anak perempuan untuk bersekolah di sekolah menengah, sehingga menjadikan Afghanistan sebagai satu-satunya negara di dunia yang menerapkan larangan pendidikan.
"Matiullah Wesa, kepala PenPath dan advokat untuk pendidikan anak perempuan, ditangkap di Kabul pada hari Senin," tulis misi PBB di Afghanistan di Twitter, Selasa, (28/3).
Baca juga: PBB Kecam Penghapusan Pendidikan bagi Perempuan di Afghanistan
Saudara laki-laki Wesa mengkonfirmasi penangkapannya. Menurutnya, ia ditangkap di luar sebuah masjid setelah salat pada Senin malam.
"Matiullah telah menyelesaikan shalatnya dan keluar dari masjid ketika dia dihentikan oleh beberapa pria dengan dua kendaraan. Ketika Matiullah meminta kartu identitas mereka, mereka memukulinya dan dengan paksa membawanya pergi," ujar Samiullah Wesa kepada AFP.
Baca juga: Sekolah di Afghanistan Kosong saat Tahun Ajaran Baru Dimulai. Kok Bisa?
Organisasi yang didirikan Matiullah telah lama mendedikasikan dirinya untuk mengkomunikasikan pentingnya pendidikan anak perempuan kepada para tetua desa. Sejak pelarangan sekolah menengah untuk anak perempuan, Wesa terus mengunjungi daerah-daerah terpencil untuk menggalang dukungan dari penduduk setempat.
"Kami menghitung jam, menit, dan detik untuk pembukaan sekolah anak perempuan. Kerusakan yang disebabkan oleh penutupan sekolah tidak dapat dipulihkan dan tidak dapat disangkal," ia menulis di Twitter minggu lalu saat tahun ajaran baru dimulai di Afghanistan.
"Kami telah mengadakan pertemuan dengan penduduk setempat dan kami akan melanjutkan protes kami jika sekolah-sekolah tetap ditutup,” tambahnya.
Taliban telah memberlakukan interpretasi Islam yang keras sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, setelah penarikan pasukan AS dan NATO yang mendukung pemerintah sebelumnya.
Para pemimpin Taliban telah berulang kali menyatakan bahwa mereka akan membuka kembali sekolah untuk anak perempuan setelah persyaratan tertentu dipenuhi. Saat ini mereka tidak memiliki dana dan waktu untuk merombak silabus sesuai dengan ajaran Islam. (Z-9)
Beijing mendukung masyarakat internasional dalam memperkuat keterlibatan dan dialog dengan pemerintah sementara Afghanistan.
AKTIVIS pendidikan Malala Yousafzai meminta para pemimpin Muslim untuk menentang kebijakan represif Taliban di Afghanistan.
MALAYSIA, Indonesia, India, Afghanistan, dan Jepang dengan keras mengutuk serangan Israel terhadap Iran pada Sabtu (26/10). Mereka mengatakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Sabtu (19/10) mengutuk keras pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar oleh pasukan Israel. Begitu pun pemerintahan sementara Taliban di Afghanistan.
KELOMPOK ISIS mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri mematikan di Kabul yang menewaskan sedikitnya enam orang.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
PEMERINTAH Kota (Pemko) Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik.
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data Bapeda Purwakarta, Krisbanuk, mengatakan ada poin-poin penting yang menjadi dasar penjelasan Bapenda
Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon tengah mengkaji revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat Jakarta untuk tidak mengkhawatirkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved