AMERIKA Serikat (AS) telah mengumumkan paket bantuan militer baru senilai US$2 miliar atau saitar Rp.30,5 triliun ke Ukraina. Washington juga mengeluarkan sanksi baru yang menargetkan sektor logam dan pertambangan Rusia serta lembaga keuangan, serta perusahaan internasional yang diduga terkait dengan dorongan Moskow untuk menghindari sanksi sebelumnya.
Kedua kado dari Paman Sam itu diberikan kepada Ukraina bertepatan dengan setahun invasi Rusia, Jumat (24/2). “AS berdiri teguh dengan Ukraina karena membela diri, dan kami akan terus melakukannya sampai kedaulatan Ukraina dihormati dan rakyat Ukraina dapat membentuk masa depan demokratis yang mereka pilih dalam kebebasan dan perdamaian,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
Paket bantuan baru itu termasuk amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), peluru artileri, drone, peralatan komunikasi yang aman, dan pendanaan untuk pelatihan, pemeliharaan, dan pemeliharaan.
“AS akan terus bekerja dengan negara-negara sekutu dan mitranya untuk memberi Ukraina kemampuan untuk memenuhi kebutuhan medan perang langsungnya dan persyaratan bantuan keamanan jangka panjang selama diperlukan,” tambahnya.
Pejabat Rusia mengatakan bahwa pengiriman senjata ke Ukraina memperpanjang dan mengintensifkan konflik. Sementara itu, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada lusinan entitas Rusia dan menargetkan lebih dari 30 perusahaan dan individu di seluruh dunia yang dituduh terkait dengan upaya penghindaran sanksi Rusia, termasuk yang terkait dengan perdagangan senjata dan keuangan gelap.
Langkah-langkah tersebut memblokir aset perusahaan di AS dan melarang orangnya berbisnis dengan Rusia. Washington dan sekutunya telah memberlakukan ratusan sanksi terhadap bank Rusia, perusahaan teknologi, dan elit kaya yang terkait dengan Presiden Vladimir Putin.
Tetapi Moskow telah mengisyaratkan bahwa itu tidak akan terpengaruh oleh langkah-langkah keuangan, berjanji untuk mengatasi tantangan yang dibuat AS. "AS akan terus membebankan biaya pada Rusia selama perang ini berlanjut," kata Departemen Keuangan AS.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan sanksi memiliki dampak signifikan pada ekonomi dan industri pertahanan Rusia. “Kami merampas pendapatan yang mereka butuhkan untuk berperang,” kata Yellen.
Baca juga: Indonesia Desak PBB Gunakan Jalur Diplomasi Damaikan Ukraina-Rusia
Ia mencatat bahwa Moskow sekarang menjual minyaknya dengan diskon yang sangat besar karena pembatasan harga. Departemen Luar Negeri juga menargetkan puluhan pejabat Rusia, termasuk gubernur dan menteri pemerintah, dan entitas dengan sanksinya sendiri pada hari Jumat, berjanji untuk terus mengambil tindakan terhadap Moskow sampai mengakhiri perang brutal di Ukraina.
Berbicara di Dewan Keamanan PBB, Blinken mengatakan perdamaian apa pun di Ukraina tidak boleh melegitimasi perampasan tanah oleh Rusia secara paksa. “Bangsa-bangsa di seluruh dunia terus mendukung Ukraina karena kita semua menyadari bahwa jika kita meninggalkan Ukraina, kita meninggalkan Piagam PBB itu sendiri dan prinsip serta aturan yang membuat semua negara lebih aman dan terjamin,” kata Blinken.
Rusia melancarkan invasi habis-habisan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, setelah kebuntuan selama berbulan-bulan yang membuat Moskow mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina ketika Putin menuntut diakhirinya ekspansi NATO ke bekas republik Soviet. Kampanye perang Moskow terperosok oleh kemunduran militer, karena kekuatan Barat meningkatkan dukungan keuangan dan militer ke Kyiv.(Aljazeera/OL-4)
