Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH kesamaan dinilai memperkuat hubungan Indonesia dan Korea Selatan (Korsel), yang tahun ini menginjak usia 50 tahun. Penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi perekat kedua negara dalam merajut kerja sama.
"Pertama, Indonesia dan Korsel memiliki kesamaan nilai, seperti demokrasi, penghormatan terhadap HAM dan ekonomi terbuka," ungkap Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI Abdul Kadir Jailani, Kamis (26/1).
Selain itu, kedua negara juga menyadari pentingnya perdamaian dan stabilitas di kawasan. Seperti ditunjukkan dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan ROK’s Strategy for a Free, Peaceful and Prosperous Indo-Pacific Region.
“Kita perlu menonjolkan kesamaan ini untuk mempererat kerja sama kita,” imbuhnya.
Baca juga: Tren Produk Makanan dan Minuman Korea Rambah Pasar Indonesia
Lalu kedua, pihaknya memuji kontribusi nyata dari semua pemangku kepentingan kedua negara, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, hingga pekerja migran, dalam memajukan hubungan bilateral Indonesia-Korsel.
“Tanpa kontribusi mereka, kerja sama yang berkelanjutan antara Indonesia dan Korsel tidak mungkin untuk diwujudkan,” pungkas Kadis.
Dirinya menegaskan bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023, harus dimanfaatkan untuk keuntungan kedua negara. Sejumlah manfaat, yakni semakin membuka akses ekspor barang Indonesia ke Korsel melalui penghapusan tarif bea masuk.
Kemudian, membuka perdagangan jasa Indonesia ke Korsel dan mendorong masuknya investasi Korsel ke Indonesia. Berikut, membuka peluang kerja sama ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Baca juga: Iriana Ajak Ibu Negara Korsel Minum Teh
“Jadi, 50 tahun persahabatan kita adalah momentum untuk memperkuat kerja sama bilateral. Keberpihakan kita di semua sektor untuk kepentingan kedua bangsa,” jelas dia.
Dalam video sambutannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia dan Korsel lebih dari sekadar teman dekat dan sudah menjadi mitra strategis khusus.
Pada tahun ini, merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan kedua negara, yang diwarnai pemberlakuan IK-CEPA dan pembangunan IKN Nusantara dengan total investasi US$ 6,37 miliar (sekitar Rp94,62 triliun) dari Korsel, yang dapat membuka 58 ribu lapangan kerja.
“Ini adalah momentum untuk menguatkan kerja sama Indonesia-Korsel. Serta, kerja sama yang sudah kita lakukan baik di tingkat kawasan maupun dunia,” terang Retno.(OL-11)

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyatakan siap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat jika status nuklir negaranya diakui, namun ia menutup pintu bagi Korea Selatan.
Kolaborasi CBI-KCB hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui kerangka kerja yang aman dan patuh terhadap regulasi perlindungan data pribadi di kedua negara.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol divonis penjara seumur hidup. Ia terbukti mendalangi pemberontakan melalui upaya darurat militer pada Desember 2024 lalu.
Bank Woori Saudara hadirkan WBK Pre-Registration Service untuk mempermudah WNI membuka rekening dan mengakses layanan perbankan di Korea Selatan.
BANDUNG International Food & HoReCa Expo (BIFHEX) yang memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, yang merupakan ajang B2B terbesar di Jawa Barat.
Dua atlet ski lintas alam Korea Selatan didiskualifikasi dari Olimpiade Milan-Cortina setelah peralatan mereka terdeteksi mengandung zat fluor terlarang.
Kesepakatan besar ini diresmikan dalam ajang US-Indonesia Business Summit 2026 yang berlangsung di Washington D.C., Rabu (18/2) waktu setempat.
Indonesia menyambut baik rencana investasi dan kerja sama jangka panjang SINOVAC, termasuk di bidang riset dan pengembangan vaksin.
Goethe-Institut memandang bahasa, budaya, dan pendidikan sebagai sarana untuk menghubungkan orang-orang lintas disiplin dan lintas batas negara.
Penguatan juga akan menyasar pada pengawasan ruang siber yang saat ini menjadi medan baru berbagai pelanggaran hukum internasional.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Jepang melalui NEDO menawarkan beberapa skema kerja sama penelitian untuk menyiapkan industri di bidang energi baru dan teknologi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved