PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa pihaknya masih tidak menganggap Nicolas Maduro sebagai presiden Venezuela yang sah. dan akan mempertahankan sanksi setelah oposisi yang masih baru membubarkan pemerintahan sementaranya.
Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan bahwa aset pemerintah Venezuela di Amerika Serikat, terutama perusahaan minyak negara, akan tetap secara hukum berada di bawah otoritas Majelis Nasional yang dipimpin oposisi, yang dipilih pada 2015 tetapi telah dilemahkan oleh pemerintah sayap kiri Maduro.
"Pendekatan kami terhadap Nicolas Maduro tidak berubah. Dia bukan pemimpin sah Venezuela," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan.
"Kami terus mengakui satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis di Venezuela hari ini, dan itu adalah Majelis Nasional 2015," kata Price.
Price mengatakan bahwa sanksi yang ada tetap berlaku dan bahwa Amerika Serikat telah menghubungi Majelis Nasional mengenai apakah individu, kelompok, atau komite baru akan mengawasi aset pemerintah.
Amerika Serikat, di bawah mantan presiden Donald Trump, menetapkan tujuan untuk menggulingkan Maduro pada 2019 setelah pemilu yang secara luas dianggap curang dan ketika krisis ekonomi mendatangkan malapetaka dengan kekurangan kebutuhan pokok.
Lebih dari tujuh juta orang Venezuela telah melarikan diri dari negara mereka, sebagian besar ke negara tetangga tetapi dengan jumlah yang terus bertambah melakukan perjalanan berbahaya ke Amerika Serikat.
Bergabung dengan sebagian besar negara Barat dan Amerika Latin pada saat itu, Amerika Serikat empat tahun lalu mengakui Juan Guaido dari Majelis Nasional sebagai presiden sementara.
Administrasi Trump menempatkan Guaido sebagai pemerintah yang mengendalikan Citgo, kilang AS yang merupakan bagian dari perusahaan minyak milik negara PDVSA. (AFP/OL-13)
Baca Juga: Turki Kutuk Aksi Provokatif Menteri Israel di Al Aqsa
