Gubernur Texas Larang Pegawai Pemerintah Main TikTok

GUBERNUR Texas Greg Abbott memerintahkan lembaga berwenang untuk melarang aplikasi TikTok dipasang pada perangkat yang digunakan pegawai pemerintah. Alasannya, aplikasi itu memiliki potensi penyalahgunaan dan masalah keamanan dari praktik berbagi data aplikasi dengan pemerintah Tiongkok.

“TikTok memanen sejumlah besar data dari perangkat penggunanya, termasuk kapan, di mana, dan bagaimana mereka melakukan aktivitas Internet dan menawarkan kumpulan informasi yang berpotensi sensitif ini kepada pemerintah Tiongkok,” menurut salah satu surat yang dikirim Abbott ke lembaga negara.

Sementara TikTok mengklaim mereka menyimpan data Amerika Serikat (AS) di AS. Perusahaan tersebut mengakui dalam sebuah surat kepada Kongres bahwa karyawan yang berbasis di Tiongkok dapat memiliki akses ke data AS. Juga telah dilaporkan bahwa ByteDance berencana menggunakan informasi lokasi TikTok untuk mengawasi setiap warga negara Amerika.

Baca juga: Arti Kata PMO yang Viral di Tiktok dan Dampaknya

Surat itu juga mengutip Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok 2017, yang menyatakan bisnis diharuskan membantu Tiongkok dalam pekerjaan intelijen termasuk berbagi data. 

Algoritma TikTok telah menyensor topik yang sensitif secara politik terhadap Partai Komunis Tiongkok, termasuk protes Lapangan Tiananmen.

Beberapa anggota parlemen Republik di seluruh negeri telah menerapkan larangan yang serupa terhadap TikTok. Jaksa Agung Indiana Todd Rokita memiliki keputusan lebih jauh dengan menggugat aplikasi itu dengan tuduhan menyesatkan penggunanya, terutama anak-anak.

Todd mengklaim dalam pengaduan yang diajukannya bahwa TikTok gagal menegakkan aturan batas bawah 13 tahun. Buktinya aplikasi itu banyak konten yang tidak pantas.

Sebagai bagian dari perintah Abbott, para pemimpin lembaga negara diharuskan segera melarang karyawan mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut di perangkat apa pun yang dikeluarkan pemerintah termasuk ponsel, laptop, tablet, komputer desktop, dan perangkat lain yang mendukung konektivitas Internet.

Selain itu, Abbott mengumumkan tindakan bersama langsung oleh departemen keamanan publik negara bagian dan departemen sumber daya informasi untuk mengatasi kerentanan aplikasi itu kepada paling lambat 15 Januari 2023.

Setiap lembaga negara kemudian akan diberikan waktu satu bulan untuk menetapkan kebijakannya sendiri terkait penggunaan aplikasi itu di perangkat pribadi pegawai. 

Perintah Abbott mengikuti jejak gubernur Maryland Larry Hogan, yang memerintahkan pelarangan Tiktok dan beberapa platform lain yang berbasis di Tiongkok dan Rusia.

“Mungkin tidak ada ancaman yang lebih besar terhadap keselamatan pribadi dan keamanan nasional kita daripada kerentanan dunia maya yang mendukung kehidupan kita sehari-hari,” kata Hogan, seorang Republikan, dalam sebuah pernyataan.

Ia menambahkan untuk lebih melindungi sistem pihaknya mengeluarkan arahan darurat ini. Tujuannya untuk melawan aktor dan organisasi asing yang berusaha melemahkan dan memecah belah AS.

Perwakilan Republik Wisconsin di Kongres meminta gubernur Tony Evers untuk menghapus TikTok dari semua perangkat pemerintah negara bagian. 

“Warga Wisconsin mengharapkan gubernur mereka untuk menyadari ancaman keamanan nasional yang berbahaya yang ditimbulkan oleh TikTok dan untuk melindungi mereka dari jalan operasi intelijen Tiongkok,” kata senator Ron Johnson dan perwakilan Mike Gallagher, Tom Tiffany, Glenn Grothman, Bryan Steil dan Scott Fitzgerald dalam sebuah surat. (The Guardian/OL-1)