Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMIMPIN Perikatan Nasional Malaysia Muhyiddin Yassin bersedia membentuk pemerintahan dengan partai lain. Namun, Muhyiddin akan menolak kerja sama apa pun dengan Pakatan Harapan.
Berdasarkan hasil hitung cepat, Perikatan Nasional yang diinisiasi mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin memperoleh 73 kursi. Pakatan Harapan yang diinisiasi Anwar Ibrahim memperoleh 81 kursi parlemen dari 220.
Ia mengatakan para pemimpinnya telah sepakat untuk membentuk pemerintahan paling lambat Rabu (23/11). Dia juga mengatakan Perikatan telah menerima surat dari Istana Negara yang menyatakan syarat-syarat yang ingin dipenuhi raja sebelum membentuk pemerintahan.
"Untuk membentuk pemerintahan, kami akan segera berdiskusi dengan koalisi di Sabah dan Sarawak. Untuk memastikan stabilitas yang lebih baik, kami bersedia menerima pihak mana pun yang bersedia menerima prinsip peduli, bersih, dan stabil kami," paparnya.
Jika pihaknya membentuk pemerintahan dengan pandangan yang sama, prioritas selama pemerintahan ialah memenuhi semua janji kampanye. "Namun kami katakan tidak pada Pakatan Harapan," kata Muhyiddin. (The Star/OL-14)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali mundur dari kepemimpinan Perikatan Nasional mulai 1 Jan 2026. Krisis internal dan gejolak di Perlis guncang koalisi oposisi.
MANTAN Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin diperkirakan akan didakwa pada Jumat (9/3) mendatang, dengan tuduhan korupsi atas dugaan pengalihan dana partainya.
Anwar Ibrahim yang merupakan pimpinan Pakatan Harapan, serta Muhyiddin Yassin selaku pimpinan Perikatan Nasional, dipanggil ke Istana Negara pada Selasa (22/11) waktu setempat.
Hal itu dilakukan eks PM Malaysia agar Gerakan Tanah Air (GTA) dan Perikatan Nasional (PN) dapat bersinergi menghadapi Pemilihan Umum ke-15.
Ketika Raja memintanya untuk bertindak sebagai Perdana Menteri sementara, dia langsung merujuk Jaksa Agung Idrus Harun mengenai ruang lingkup pekerjaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved