Kalah, Muhyiddin Buka Pintu Koalisi

Komisi II DPR: Sistem Pemilu adalah Infrastruktur Digital Strategis, Keamanan Harus Setara Perbankan

ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.

Masyarakat Sipil Desak Reformasi Pemilu yang Substantif

Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.

Politik Uang di Era Digitalisasi Transaksi Keuangan: Tantangan Sistemis dan Solusi Komprehensif untuk Pemilu yang Adil di Indonesia

POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.

CSIS: Sistem Proporsional Terbuka Paling Tepat bagi Pemilu di Indonesia

Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.

Indonesia Belum Siap Terapkan e-Voting

WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.

Mensesneg : Penerapan e-Voting untuk Pemilu tak Bisa Tergesa-gesa

Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa. 

Gejolak Politik Malaysia: Muhyiddin dan Azmin Ali Kompak Mundur dari Perikatan Nasional

Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali mundur dari kepemimpinan Perikatan Nasional mulai 1 Jan 2026. Krisis internal dan gejolak di Perlis guncang koalisi oposisi.

Mantan PM Malaysia Muhyiddin Didakwa atas Kasus Korupsi Partainya

MANTAN Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin diperkirakan akan didakwa pada Jumat (9/3) mendatang, dengan tuduhan korupsi atas dugaan pengalihan dana partainya.

Belum Bisa Tentukan PM Baru, Raja Malaysia Panggil Anwar dan Muhyiddin

Anwar Ibrahim yang merupakan pimpinan Pakatan Harapan, serta Muhyiddin Yassin selaku pimpinan Perikatan Nasional, dipanggil ke Istana Negara pada Selasa (22/11) waktu setempat.

Mahathir: Saya Rela Melupakan Pengkhianatan Muhyiddin Yassin

Hal itu dilakukan eks PM Malaysia agar Gerakan Tanah Air (GTA) dan Perikatan Nasional (PN) dapat bersinergi menghadapi Pemilihan Umum ke-15.

PM Sementara Malaysia akan Lakukan Tugas Eksekutif Terbatas

Ketika Raja memintanya untuk bertindak sebagai Perdana Menteri sementara, dia langsung merujuk Jaksa Agung Idrus Harun mengenai ruang lingkup pekerjaan.

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia