Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PEMIMPIN Perikatan Nasional Malaysia Muhyiddin Yassin bersedia membentuk pemerintahan dengan partai lain. Namun, Muhyiddin akan menolak kerja sama apa pun dengan Pakatan Harapan.
Berdasarkan hasil hitung cepat, Perikatan Nasional yang diinisiasi mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin memperoleh 73 kursi. Pakatan Harapan yang diinisiasi Anwar Ibrahim memperoleh 81 kursi parlemen dari 220.
Ia mengatakan para pemimpinnya telah sepakat untuk membentuk pemerintahan paling lambat Rabu (23/11). Dia juga mengatakan Perikatan telah menerima surat dari Istana Negara yang menyatakan syarat-syarat yang ingin dipenuhi raja sebelum membentuk pemerintahan.
"Untuk membentuk pemerintahan, kami akan segera berdiskusi dengan koalisi di Sabah dan Sarawak. Untuk memastikan stabilitas yang lebih baik, kami bersedia menerima pihak mana pun yang bersedia menerima prinsip peduli, bersih, dan stabil kami," paparnya.
Jika pihaknya membentuk pemerintahan dengan pandangan yang sama, prioritas selama pemerintahan ialah memenuhi semua janji kampanye. "Namun kami katakan tidak pada Pakatan Harapan," kata Muhyiddin. (The Star/OL-14)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
MANTAN Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin diperkirakan akan didakwa pada Jumat (9/3) mendatang, dengan tuduhan korupsi atas dugaan pengalihan dana partainya.
Anwar Ibrahim yang merupakan pimpinan Pakatan Harapan, serta Muhyiddin Yassin selaku pimpinan Perikatan Nasional, dipanggil ke Istana Negara pada Selasa (22/11) waktu setempat.
Hal itu dilakukan eks PM Malaysia agar Gerakan Tanah Air (GTA) dan Perikatan Nasional (PN) dapat bersinergi menghadapi Pemilihan Umum ke-15.
Ketika Raja memintanya untuk bertindak sebagai Perdana Menteri sementara, dia langsung merujuk Jaksa Agung Idrus Harun mengenai ruang lingkup pekerjaan.
Muhyiddin mengundurkan diri pada Senin (16/8) setelah berbulan-bulan berlangsung pertikaian sengit dalam koalisinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved