Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMIMPIN Perikatan Nasional Malaysia Muhyiddin Yassin bersedia membentuk pemerintahan dengan partai lain. Namun, Muhyiddin akan menolak kerja sama apa pun dengan Pakatan Harapan.
Berdasarkan hasil hitung cepat, Perikatan Nasional yang diinisiasi mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin memperoleh 73 kursi. Pakatan Harapan yang diinisiasi Anwar Ibrahim memperoleh 81 kursi parlemen dari 220.
Ia mengatakan para pemimpinnya telah sepakat untuk membentuk pemerintahan paling lambat Rabu (23/11). Dia juga mengatakan Perikatan telah menerima surat dari Istana Negara yang menyatakan syarat-syarat yang ingin dipenuhi raja sebelum membentuk pemerintahan.
"Untuk membentuk pemerintahan, kami akan segera berdiskusi dengan koalisi di Sabah dan Sarawak. Untuk memastikan stabilitas yang lebih baik, kami bersedia menerima pihak mana pun yang bersedia menerima prinsip peduli, bersih, dan stabil kami," paparnya.
Jika pihaknya membentuk pemerintahan dengan pandangan yang sama, prioritas selama pemerintahan ialah memenuhi semua janji kampanye. "Namun kami katakan tidak pada Pakatan Harapan," kata Muhyiddin. (The Star/OL-14)
Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
PEMISAHAN pemilu tingkat nasional dan lokal yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai keliru. Itu harusnya dilakukan pembuat undang-undang atau DPR
MANTAN Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin diperkirakan akan didakwa pada Jumat (9/3) mendatang, dengan tuduhan korupsi atas dugaan pengalihan dana partainya.
Anwar Ibrahim yang merupakan pimpinan Pakatan Harapan, serta Muhyiddin Yassin selaku pimpinan Perikatan Nasional, dipanggil ke Istana Negara pada Selasa (22/11) waktu setempat.
Hal itu dilakukan eks PM Malaysia agar Gerakan Tanah Air (GTA) dan Perikatan Nasional (PN) dapat bersinergi menghadapi Pemilihan Umum ke-15.
Ketika Raja memintanya untuk bertindak sebagai Perdana Menteri sementara, dia langsung merujuk Jaksa Agung Idrus Harun mengenai ruang lingkup pekerjaan.
Muhyiddin mengundurkan diri pada Senin (16/8) setelah berbulan-bulan berlangsung pertikaian sengit dalam koalisinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved