Gejolak Politik Malaysia: Muhyiddin dan Azmin Ali Kompak Mundur dari Perikatan Nasional

PETA politik Malaysia kembali berguncang di penghujung 2025. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Koalisi Oposisi Perikatan Nasional (PN), efektif mulai 1 Januari 2026. Langkah ini segera diikuti oleh mundurnya sejumlah tokoh kunci koalisi lainnya, menandakan keretakan serius di internal oposisi.

Hanya berselang beberapa jam setelah pengumuman Muhyiddin pada Selasa (30/12), Mohamed Azmin Ali juga menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PN serta Ketua Badan Pimpinan PN Selangor. Gelombang pengunduran diri ini pun meluas ke tingkat wilayah, melibatkan pimpinan PN di Johor, Perak, dan Negeri Sembilan.

"Saya berterima kasih kepada kepemimpinan blok ini yang telah memberikan dukungan penuh selama saya memimpin PN sejak pembentukannya lima tahun lalu," tulis Muhyiddin melalui laman Facebook resminya.

Baca juga : Mantan PM Malaysia Muhyiddin Didakwa atas Kasus Korupsi Partainya

Krisis di Perlis

Meski Muhyiddin tidak merinci alasan spesifik pengunduran dirinya, para pengamat meyakini hal ini berkaitan erat dengan krisis kepemimpinan di Negara Bagian Perlis. Gejolak di Perlis memuncak saat Mohd Shukri Ramli dari Partai Islam Se-Malaysia (PAS) mundur dari kursi Menteri Besar setelah kehilangan dukungan mayoritas melalui mosi tidak percaya berupa deklarasi hukum (SD) oleh delapan anggota dewan.

Perpecahan di Perlis mencerminkan rapuhnya hubungan antara dua partai utama PN, yakni PAS dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu). Pemecatan tiga anggota dewan PAS yang dianggap 'membelot' semakin memperuncing ketegangan antarpartai dalam koalisi tersebut.

Baca juga : UMNO Ikut Titah Raja Bentuk Pemerintahan Persatuan

Tekanan Internal atau Kasus Hukum?

Selain faktor koalisi, posisi Muhyiddin di partainya sendiri, Bersatu, sedang di ujung tanduk. Meski rapat umum tahunan Bersatu pada September lalu sempat mencalonkan kembali pria berusia 78 tahun ini sebagai kandidat Perdana Menteri untuk pemilu mendatang, suara-suara sumbang agar ia mundur semakin kencang terdengar. Sejumlah loyalisnya kini mulai beralih mendukung Wakil Presiden Bersatu, Hamzah Zainuddin, untuk mengambil alih kepemimpinan.

Keraguan juga datang dari mitra koalisi, PAS. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sempat melontarkan kritik tersirat bahwa koalisi memerlukan sosok pemimpin yang lebih muda dan sehat untuk menghadapi pemilihan umum 2028.

Di sisi lain, beban politik Muhyiddin semakin berat menyusul jadwal persidangan kasus korupsi yang akan dimulai pada Maret 2026. Ia menghadapi dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan suap senilai RM232,5 juta (sekitar Rp963,11 miliar) selama masa jabatannya sebagai PM kedelapan Malaysia (2020-2021).

Mundurnya Muhyiddin dan Azmin Ali menandai berakhirnya sebuah era di PN, sekaligus membuka babak baru ketidakpastian bagi kekuatan oposisi di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. (CNA/B-3)